DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung No. 21 Tahun 2016

Nomor: 21
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Badung

regulasi_utama

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM 2. PEMBENTUKAN 3. ORGANISASI 4. KETENTUAN PERALIHAN 5. KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG dan BUPATI BADUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Badung.
2.Bupati adalah Bupati Badung.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5.Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Badung.
6.Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 16 (enambelas) Kelurahan di Daerah yaitu :

1.Kelurahan Sempidi;
2.Kelurahan Lukluk; 3
3.Kelurahan Kapal;
4.Kelurahan Abianbase;
5.Kelurahan Sading;
6.Kelurahan Kerobokan;
7.Kelurahan Kerobokan Kaja;
8.Kelurahan Kerobokan Kelod;
9.Kelurahan Tuban;
10.Kelurahan Kedonganan;
11.Kelurahan Kuta;
12.Kelurahan Legian;
13.Kelurahan Seminyak;
14.Kelurahan Benoa;
15.Kelurahan Tanjung Benoa; dan
16.Kelurahan Jimbaran.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 3

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

Pasal 4

(1)Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipimpin Kepala Kelurahan yang disebut Lurah dan bertanggung jawab kepada Camat.
(2)Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.1 (satu) sekretariat; dan
2. b.3 (tiga) seksi.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kelurahan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat Kelurahan yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. 4

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung. Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 13 Desember 2016 BUPATI BADUNG, TTD I NYOMAN GIRI PRASTA Diundangkan di Mangupura pada tanggal 19 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, TTD KOMPYANG R. SWANDIKA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 NOMOR 21 NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI : ( 21 , 107 / 2016 ) 5 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, TTD Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. NIP. 19710901 199803 1 009 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN I. UMUM Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, membawa perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah yang merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dan bertanggung jawab kepada Camat. Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan juga dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Pembentukan Kelurahan dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…