DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 26 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM; 2. MAKSUD DAN TUJUAN; 3. KERJA SAMA DAERAH; 4. TATA CARA KERJA SAMA DAERAH; 5. TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH; 6. PERSETUJUAN DPRD; 7. PEMBIAYAAN DAN HASIL KERJA SAMA; 8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN; 9. PERUBAHAN KERJA SAMA DAERAH; 10. BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH; 11. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; 12. PELAPORAN; 13. KETENTUAN PERALIHAN; 14. KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan di daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, agar pelaksanaannya lebih efisien dan efektif perlu dilakukan Kerja Sama daerah;
c.bahwa sesuai amanat Pasal 363 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik daerah dapat mengadakan Kerja Sama daerah yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas serta saling menguntungkan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
3.Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882 );
4.Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012 ); 2
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597) ;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761 );
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
13.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri; 3
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Swasta Asing;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG dan BUPATI BADUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Badung.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4
5.Bupati adalah Bupati Badung.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara Bupati dengan Gubernur , atau antara Bupati dengan Bupati/Walikota yang lain, atau Bupati dengan Pihak Ketiga atau Bupati dengan Pihak Luar Negeri yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
8.Pihak Ketiga adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan,desa adat dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
9.Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Perserikatan Bangsa- bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi /Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.
10.Kesepakatan Bersama adalah suatu naskah kesepakatan yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara para pihak secara garis besar terhadap materi – materi yang akan dikerjasamakan.
11.Perjanjian Kerja Sama adalah naskah lanjutan dari kesepakatan bersama yang berisi kesepakatan- kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak dan memuat persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam rangka melaksanakan Kerja Sama secara rinci dan mendetail sebagai wujud pelaksanaan kesepakatan bersama atau MoU.
12.Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.
13.Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Bupati kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama Bupati untuk menerima naskah Kerja Sama Daerah, menyatakan persetujuan Pemerintah Daerah untuk mengikatkan diri pada Kerja Sama Daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan Kerja Sama Daerah.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 5

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pengaturan Kerja Sama Daerah dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengembangkan potensi Daerah, mensinergikan potensi antara daerah dan/atau dengan Pihak Ketiga / Pihak Luar Negeri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan pendapatan Darah.
(2)Pengaturan Kerja Sama Daerah dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
1. a.mewujudkan tujuan pembangunan di Daerah
2. b.meningkatkan pelayanan dan kesejahtraan masyarakat di Daerah;
3. c.meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya;
4. d.meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan antar daerah;
5. e.mempercepat akselarasi ilmu pengetahuan dan tekhnologi;
6. f.mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;
7. g.meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat; dan
8. h.meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam Penyediaan Infrastruktur.

BAB III

KERJA SAMA DAERAH

Pasal 3

Kerja Sama daerah dilakukan dengan prinsip :

a.efisiensi;
b.efektivitas;
c.sinergi;
d.saling menguntungkan;
e.kesepakatan bersama;
f.itikad baik;
g.mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
h.persamaan kedudukan;
i.transparansi;
j.keadilan; dan
k.kepastian hukum. 6

Pasal 4

Para pihak yang menjadi subjek Kerja Sama dalam Kerja Sama Daerah meliputi :

a.Gubernur;
b.Bupati;
c.Walikota ;
d.Pihak Ketiga; dan
e.Pihak Luar Negeri.

Pasal 5

Objek Kerja Sama Daerah adalah seluruh urusan Pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Daerah Otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

Pasal 6

Ruang Lingkup Kerja Sama Daerah meliputi :

a.kerja sama antara daerah;
b.kerja sama Pemerintah Daerah dengan kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian;
c.kerja sama daerah dengan badan hukum; dan
d.kerja sama daerah dengan pihak luar negeri.

Pasal 7

(1)Bentuk Kerja Sama Daerah dalam ruang lingkup Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :
1. a.pelayanan bersama;
2. b.pelayanan antar daerah;
3. c.pengembangan sumbar daya manusia;
4. d.pelayanan;
5. e.perencanaan dan pengurusan;
6. f.pembelian penyediaan pelayanan;
7. g.pertukaran layanan;
8. h.pemanfaatan peralatan;
9. i.kebijakan dan pengaturan; dan
10. j.kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Bentuk Kerja Sama Derah dalam ruang lingkup Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :
1. a.kebijakan dan pengaturan;
2. b.pengembangan sumber daya manusia dan teknologi; 7
3. c.perencanaan dan pegurusan; dan
4. d.kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Bentuk Kerja Sama Daerah dalam ruang lingkup Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi :
1. a.kontrak pelayanan;
2. b.kontrak bangun;
3. c.kontrak rehabilitasi;
4. d.kontrak patungan; dan
5. e.kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Bentuk Kerja Sama Derah dalam ruang lingkup Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :
1. a.pengembangan pengetahuan dan teknologi;
2. b.pertukaran budaya;
3. c.peningkatan kemampuan teknis dan menajemen pemerintahan;
4. d.promosi potensi daerah;
5. e.kabupaten kembar;
6. f.teknik bantuan kemanusian;
7. g.penyertaan modal; dan
8. h.kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Kerja Sama Daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian Kerja Sama.
(2)Perjanjian Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga wajib memperhatikan prinsip dan objek Kerja Sama.
(3)Para pihak dapat menyepakati terlebih dahulu pembuatan kesepakatan bersama (memorandum of understanding) sebelum menuangkan Kerja Sama Daerah dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bentuk Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 10

Tata cara Kerja Sama Daerah Dalam Negeri dilakukan dengan :

a.Bupati atau calon mitra Kerja Sama dapat memprakarsai atau menawarkan rencana Kerja Sama kepada pemerintah daerah yang lain dan Pihak Ketiga mengenai objek tertentu; 8
b.apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima rencana Kerja Sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian Kerja Sama.
c.kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat:
1. 1.identitas para pihak;
2. 2.maksud dan tujuan;
3. 3.obyek dan ruang lingkup Kerja Sama;
4. 4.bentuk Kerja Sama;
5. 5.sumber biaya;
6. 6.tahun anggaran dimulainya Kerja Sama;
7. 7.jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama, paling lama 12 (dua belas) bulan;dan
8. 8.rencana kerja.
d.rancangan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat:
1. 1.subjek kerja sama;
2. 2.objek kerja sama;
3. 3.ruang lingkup kerja sama;
4. 4.hak dan kewajiban para pihak;
5. 5.jangka waktu kerja sama;
6. 6.keadaan memaksa;
7. 7.penyelesaian perselisihan; dan
8. 8.pengakhiran kerja sama
e.Bupati dalam menyiapkan rancangan perjanjian Kerja Sama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat daerah provinsi, Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non kementerian terkait;
f.Bupati dapat menerbitkan Surat Kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk Kerja Sama.
g.pelaksanaan Kerja Sama Daerah dapat dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…