DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 6 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM 2. MAKSUD DAN TUJUAN 3. KEWENANGAN 4. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF 5. KURIKULUM 6. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 7. PESERTA DIDIK 8. SARANA DAN PRASARANA 9. PEMBIAYAAN 10. ORGANISASI PENDUKUNG 11. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 12. PENGHARGAAN 13. KETENTUAN PERALIHAN 14. KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan internasional maka Pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pelayanan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan sebagai satu sistem Pendidikan;
c.bahwa Penyelenggaraan Pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis Pendidikan harus dapat menyediakan layanan Pendidikan yang mengakomodasi bakat, kemampuan dari setiap Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk mewujudkan potensinya;
d.bahwa Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung perlu memperhatikan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengeyam Pendidikan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
11.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa; 3
12.Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG dan BUPATI BADUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Badung.
2.Bupati adalah Bupati Badung.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur peyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Badung.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan di Daerah.
6.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Badung.
7.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan pada satuan atau program Pendidikan pada jalur,jenjang dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
8.Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.
9.Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. 4
10.Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan Pendidikan suatu Satuan Pendidikan.
11.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelengggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
12.Pendidikan Khusus adalah Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
13.Pendidikan Inklusif adalah sistim Penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti Pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan Pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
14.Peserta Didik Berkebutuhan Khusus adalah Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
15.Pusat Sumber adalah lembaga yang menjadi sistem pendukung Penyelenggaraan Pendidikan Inklusiff guna memperlancar, memperluas, meningkatkan kualitas, dan menjaga keberlangsungan layanan Pendidikan bagi penyandang disabilitas di sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusiff pada semua jalur, jenis dan jenjang Pendidikan.
16.Guru Pembimbing Khusus, yang selanjutnya disingkat GPK, adalah guru yang bertugas mendampingi sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif dan memiliki kompetensi dalam memberikan pendampingan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus agar dapat berpartisipasi penuh dalam Pendidikan.
17.Ruang Sumber adalah ruang di sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif yang digunakan untuk memberikan layanan Pendidikan khusus oleh guru pembimbing khusus dan/atau guru kelas/mata pelajaran bagi peserta didik yang membutuhkan dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mendorong partisipasi peserta didik dalam Pendidikan. 5

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai dasar hukum sistem layanan Pendidikan yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik peserta didik, memberikan akses masyarakat atas layanan Pendidikan yang ramah, merata, dan terjangkau, serta mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

a.memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk memperoleh Pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuh dan kemampuannya; dan
b.mewujudkan Penyelenggaraan Pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 4

Bupati melalui SKPD berwenang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif di Daerah sebagai bagian dalam sistem Pendidikan Nasional dan merumuskan serta menetapkan pengaturan di bidang Pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 5

Pengaturan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pedoman bagi :

a.masyarakat yang mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan;
b.Satuan Pendidikan;
c.dewan Pendidikan;
d.komite sekolah;
e.peserta didik;
f.orang tua/wali peserta didik;
g.pendidik dan tenaga kePendidikan;
h.masyarakat; dan
i.pihak lain yang terkait dengan Pendidikan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Inklusif pada semua Jalur Pendidikan, Jenjang Pendidikan, dan Jenis Pendidikan. 6
(2)Pendidikan Inklusif pada jalur formal diselenggarakan melalui :
1. a.taman kanak-kanak (TK)/raudhatul athfal (RA);
2. b.sekolah dasar (SD)/madrasah ibtidaiyah (MI);
3. c.sekolah menengah pertama (SMP)/madrasah tsanawiyah (MTs);
4. d.sekolah menengah atas (SMA)/ madrasah aliyah (MA); dan
5. e.sekolah menengah kejuruan (SMK)/madrasah aliyah Kejuruan (MAK).
(3)Pendidikan Inklusif pada jalur non formal dapat diselenggarakan melalui:
1. a.kelompok bermain;
2. b.taman penitipan anak (TPA);
3. c.satuan PAUD Sejenis;
4. d.program kelompok belajar (Kejar) : 1) paket A; 2) paket B; atau 3) Paket C.
5. e.Satuan Pendidikan lain yang sejenis dan setara.
(4)Pendidikan Inklusif pada jalur informal dapat diselenggarakan di dalam keluarga, di dalam komunitas, dan/atau lingkungan tempat tinggal.
(5)Pemerintah Daerah menunjuk :
1. a.paling sedikit 1 (satu) TK/RA, 1 (satu) SD/MI, dan 1 (satu) SMP/MTs di setiap kecamatan; atau
2. b.dilaksanakan berdasarkan wilayah pembangunan di Daerah yang meliputi Badung Utara, Badung Tengah dan Badung Selatan.
(6)Satuan Pendidikan selain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Standar Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

Pasal 8

(1)SKPD menyusun perencanaan Pendidikan Inklusif dalam rencana strategis Pendidikan dan rencana kerja tahunan.
(2)SKPD memetakan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif menggunakan manajemen berbasis sekolah. 7
(2)Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan.
(3)Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif melalui komite sekolah.

Pasal 10

(1)SKPD melakukan pembinaan pada Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Satuan Pendidikan.
(2)Dewan Pendidikan melakukan koordinasi secara langsung dengan Komite Sekolah dan/atau melalui Forum Komunikasi Komite Sekolah ditingkat Kecamatan untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…