DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 12 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM 2. MAKSUD DAN TUJUAN 3. KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT 4. TERTIB JALAN DAN KESELAMATAN PEJALAN KAKI 5. TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM 6. TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR DAN KAWASAN PESISIR 7. TERTIB LINGKUNGAN 8. TERTIB BANGUNAN 9. TERTIB USAHA PARIWISATA 10. TERTIB SOSIAL 11. TERTIB KEPENDUDUKAN 12. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 13. SANKSI ADMINISTRATIF 14. KETENTUAN PENYIDIKAN 15. KETENTUAN PIDANA 16. KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mewujudkan Kabupaten Badung yang tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi masyarakat, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat dan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu ditinjau kembali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2
4.Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
10.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
11.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
13.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
14.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 3
15.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
16.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
18.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9);
23.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove;
24.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Badung ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 1, Seri D Nomor 1 ); 4
25.Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 );
26.Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 25 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG dan BUPATI BADUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Badung .
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Badung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Sat Pol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung.
6.Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.
7.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 5
8.Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
9.Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
10.Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
11.Pengguna Bangunan adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
12.Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13.Tempat Umum adalah tempat yang meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14.Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
15.Jalur Hijau adalah setiap jalur yang terbuka tanpa bangunan permanen yang diperuntukan untuk pelestarian lingkungan sesuai dengan rencana Daerah yang pemanfaatan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
16.Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan berfungsi sebagai paru-paru kota.
17.Ruang Milik Jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan pengguna jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang. 6

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pengaturan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mencegah, mengawasi dan menindak setiap kegiatan yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
(2)Pengaturan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

BAB III

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam wilayah Daerah yang menjadi kewenangannya.
(2)Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sat Pol PP yang mempunyai tugas dibidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pasal 4

(1)Sat Pol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai fungsi :
1. a.penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. b.pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
3. c.pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah;
4. d.pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. e.pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS Daerah, dan/atau aparatur terkait lainnya;
6. f.pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
7. g.pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati. 7
(2)Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
1. a.mengikuti proses penyusunan peraturan perundang- undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
2. b.membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP, termasuk pejabat Negara dan tamu Negara;
3. c.pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
5. e.membantu pengamanan dan ketertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
6. f.pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

Sat Pol PP berwenang :

a.melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap Setiap Orang yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
b.menindak Setiap Orang yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
c.fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
d.melakukan tindakan penyelidikan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan
e.melakukan tindakan administratif terhadap Setiap Orang yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 6

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan dengan berlandaskan pada Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 8

Pasal 7

Dalam upaya mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Sat Pol PP bersama instansi terkait berkewajiban membuat sistem deteksi dini terhadap ancaman yang dapat menimbulkan konflik.

Pasal 8

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui upaya menciptakan situasi dan kondisi yang tertib, meliputi :

a.tertib Jalan dan Keselamatan Pejalan Kaki;
b.tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum ;
c.tertib Sungai, Saluran Air dan Kawasan Pesisir;
d.tertib Lingkungan;
e.tertib Bangunan;
f.tertib Usaha Pariwisata;
g.tertib Sosial; dan
h.tertib Kependudukan.

Pasal 9

(1)Sat Pol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
(2)Dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sat Pol PP bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
(3)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

BAB IV

TERTIB JALAN DAN KESELAMATAN PEJALAN KAKI

Pasal 10

(1)Setiap Orang berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman saat berjalan kaki.
(2)Untuk melindungi hak Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan trotoar.
(3)Trotoar sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya diperuntukan bagi pejalan kaki. 9
(4)Setiap pejalan kaki wajib :
1. a.berjalan di atas trotoar, apabila jalan tersebut dilengkapi trotoar;
2. b.menggunakan jalur paling kiri dari jalan apabila jalan tidak memiliki fasilitas trotoar; dan
3. c.menyeberang di tempat penyeberangan yang telah ditentukan.
(5)Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan, maka pejalan kaki dapat menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.
(6)Setiap pengendara dan penumpang kendaraan dilarang membuang sampah ke luar kendaraan.
(7)Setiap Orang dilarang:
1. a.menumpuk, menaruh dan membongkar bahan bangunan di Jalan lebih dari 1 x 24 jam;
2. b.memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang Jalan;
3. c.menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda di sepanjang Jalan; dan
4. d.membuang, menumpuk sampah dan/atau benda di Jalan.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2001

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2001