DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 12 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM 2. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN 3. PEMBIAYAAN DAN PERMODALAN 4. PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN 5. PENUMBUHKEMBANGAN KELOMPOK NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA-IKAN KECIL 6. PELAKSANAAN PENANGKAPAN IKAN DAN PEMBUDIDAYA-IKAN KECIL 7. LARANGAN 8. KEMITRAAN 9. PENGAWASAN 10. PARTISIPASI MASYARAKAT 11. PENDANAAN 12. KETENTUAN PENYIDIKAN 13. KETENTUAN PIDANA 14. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa di Kabupaten Badung fungsi Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup Nelayan Kecil dan Pembudidaya- Ikan Kecil, dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan;
c.bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Badung khususnya perbaikan perekonomian di bidang perikanan khususnya para Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil maka diperlukan suatu pengaturan sebagai arahan yang pasti mengenai Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
8.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/Permen-Kp/2014 tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Perikanan;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia Untuk Kapal Berukuran Kurang Dari Tujuh Gross Tonnage (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 ); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG dan BUPATI BADUNG, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA- IKAN KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Badung.
2.Bupati dalah Bupati Badung.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
5.Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil untuk melaksanakan kegiatannya yang lebih baik.
6.Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT).
7.Pembudidaya-Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
8.Kemitraan adalah kerja sama dalam pengelolaan perikanan dalam rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil yang dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional. 4
9.Kelompok Usaha Bersama Kecil yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha yang dibentuk oleh Nelayan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
10.Kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pembudidaya-Ikan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
11.Penyuluhan Perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
12.Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan memberdayakan nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil.
13.Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan.
14.Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil meliputi :

a.pembiayaan dan permodalan;
b.pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang perikanan;
c.penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil ;
d.pelaksanaan penangkapan ikan oleh Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil ; dan
e.kemitraan. 5

Pasal 3

(1)Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil bertujuan :
1. a.mewujudkan kemandirian Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
2. b.meningkatkan usaha Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil yang produktif, efisien, bernilai tambah, dan berkelanjutan;
3. c.meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil;
4. d.menjamin akses Nelayan Kecil dan Pembudidaya- Ikan Kecil terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, teknologi, permodalan, sarana prasarana produksi, dan pemasaran; dan
5. e.meningkatkan penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil dan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil.
(2)Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan partisipasi masyarakat.

BAB III

PEMBIAYAAN DAN PERMODALAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.

Pasal 5

(1)Pemberian fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan :
1. a.pemberian bantuan penguatan modal;
2. b.penyediaan skim kredit untuk modal usaha dan biaya operasional melalui pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
3. c.pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program Kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha. 6
(2)Dalam hal memfasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi, pendampingan, dan pengawasan.

Pasal 6

Penyediaan skim kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b menerapkan prinsip :

a.cara yang mudah;
b.bunga pinjaman yang rendah; dan
c.mempertimbangkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.

Pasal 7

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerjasama dengan lembaga pembiayaan untuk melayani kebutuhan pembiayaan dan permodalan usaha Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.

BAB IV

PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada Nelayan Kecil, Pembudidaya-Ikan Kecil dan keluarganya.

Pasal 9

Pemerintah Daerah menjamin Pendidikan dan memberikan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa :

a.program pendidikan bagi anak Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil; dan
b.program pelatihan kewirausahaan di bidang perikanan bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil serta keluarganya.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil. 7
(2)Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan oleh masyarakat.

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…