DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Badung

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa potensi wisata yang dimiliki oleh Desa merupakan sumber daya yang perlu dilestarikan dan dikelola demi meningkatkan kemandirian berdasarkan prinsip kearifan lokal dan budaya masyarakat sebagai pendorong peningkatan ekonomi masyarakat dan pemerataan pembangunan dari pedesaan;
c.bahwa untuk memberikan arah kebijakan, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak di Kabupaten Badung dalam pengelolaan dan··pengembangan kepariwisataan, maka diperlukan pengaturan tentang Desa Wisata; '
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan ·Undang-Unda:ng Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7.Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhi.r dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentap.g Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 te11.tang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita"Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781);
12.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
13.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
14.Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyeleggaraan Kepariwisataan Budaya Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 52); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG dan BUPATI BADUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Badung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3.Bupati adalah Bupati Badung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5.Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
6.Kepala Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
7.Desa adalah Desa di Daerah.
8.Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Perbekel adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Desa Adat adalah Desa Adat di wilayah Daerah.
11.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh sesorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, ataumepelajari keunikan daya tarik Desa Wisata yang dikunjungi dalamjangka waktu sementara.
12.Wisata Desa adalah kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok kecil wisatawan atau traveler, tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional di kawasan Desa atau kelurahan, menikmati daya tarik Desa Wisata, belajar tentang kehidupan pedesaan serta lingkungan setempat.
13.Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
14.Setiap Orang adalah perorangan dan badan hukum.
15.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
16.Pariwisata Desa adalah bentuk Pariwisata alternatif yang mencakup berbagai macam kegiatan Wisata Desa dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat, maupun pengusaha mitra Desa Wisata.
17.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pe:merintah Daerah, dan pengusaha.
18.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
19.Desa Wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak mengharn.bat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha Kepariwisataan.
20.Destinasi Desa Wisata adalah kawasan Wisata Desa yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata Desa, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata Desa, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujud;nya kawasan Desa Wisata.
21.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata berbasis padat karya, masyarakat setempat, bahan baku lokal, menekan potensi pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumberdaya lokal, serta mengarah untuk diversifikasi kesempatan kerja.
22.Pengelola adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata dengan menerapkan sistem manajemen tertentu.
23.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.
24.Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.
25.Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengk~:rp.unikasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan m~ngelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
26.Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi Pariwisata.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:

a.menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara tradisi yang berlaku pada masyarakat khususnya pada Desa Wisata;
b.meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat khususnya pada Desa Wisata dan pelestarian alam dan lingkungan; dan.
c.pengembangan lembaga Kepariwisataan dan tata kelola Pariwisata yang mampu menyinergikan pembangunan destinasi Pariwisata, pemasaran Pariwisata, dan industri Pariwisata secara profesional.

Pasal 3

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:

a.melibatkan dan memberdayakan masyarakat Desa;
b.memanfaatkan kearifan lokal, sarana dan prasarana masyarakat Desa;
c.mengembangkan produk/jasa;
d.memanfaatkan teknologi informasi termutakhir;
e.menjalin hubungan timbal balik antara Wisatawan dan masyarakat Desa;
f.menjalin sinergitas antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Desa Adat; dan
g.menjamin kelestarian alam, hak kekayaan intelektual, nilai-nilai budaya lokal.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pembentukan Desa Wisata;
b.pengelolaan Desa Wisata;
c.pengembangan Desa Wisata;
d.kerja sama;
e.hak dan kewajiban;
f.pembinaan dan pengawasan;
g.pelaporan;
h.partisipasi masyarakat;
i.penghargaan; dan
j.pendanaan. Umum Pasal·S

(1)Pembentukan Desa Wisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Daerah. -
(2)Jenis Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan menjadi Desa Wisata sebagai berikut :
1. a.Desa Wisata berbasis sumber daya alam;
2. b.Desa Wisata berbasis sumber daya budaya lokal;
3. c.Desa Wisata berbasis kreatif; dan
4. d.Desa Wisata berbasis kombinasi.
(3)Kriteria Desa yang dapat ditetapkan sebagai Desa Wisata meliputi:
1. a.memiliki keunikan autentisitas adat dan keragaman budaya;
2. b.memiliki komunitas/penggiat Pariwisata;
3. c.memiliki potensi alam yang layak dikembangkan sebagai kawasan wisata;
4. d.memiliki potensi pengembangan kerajinan usaha kecil masyarakat yang khas;
5. e.memiliki sumber daya manusia yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan Desa Wisata;
6. f.memiliki kelembagaan pengelolaan; dan
7. g.memiliki sarana prasarana untuk mendukung kegiatan Wisata.
(4)Pembentukan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:
1. a.pencanangan Desa Wisata;
2. b.penilaian Desa Wisata; dan
3. c.penetapan Desa Wisata.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA WISATA

Pasal 6

(1)Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, dapat diusulkan oleh Desa Adat, kelompok masyarakat, Pemerintah Desa, dan/atau lembaga masyarakat Desa.
(2)Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Desa Adat dan/atau kelompok masyarakat, berdasarkan persetujuan musyawarah Desa setelah mendapat persetujuan paruman Desa Adat.
(3)Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Desa dan/atau Lembaga masyarakat Desa, berdasarkan persetujuan musyawarah Desa.
(4)Selama pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas melakukan:
1. a.sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata; dan
2. b.inventarisasi dan penggalian potensi Daya Tarik Wisata yang harus dikembangkan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Desa mengajukan usulan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Bupati.
(2)Bupati melalui Kepala Dinas melakukan penilaian terhadap usulan permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Usulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:
1. a.persetujuan musyawarah Desa;
2. b.data proftl wilayah;
3. c.potensi Wisata yang akan dikembangkan;
4. d.data kunjungan Wisatawan;
5. e.kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
6. f.kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
7. g.rencana mitigasi bencana.
(4)Penilaian Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh tim penilai melalui kegiatan :
1. a.sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata; b, inventarisasi dan penggalian potensi Daya Tarik Wisata yang harus dikembangkan; dan
2. c.penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
(5)Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
1. a.atraksi Wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
2. b.kondisi geografis Desa beserta jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah Desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
3. c.sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa; dan
4. d.ketersediaan infrastruktur meliputi Fasilitas Pariwisata dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon.

Pasal 8

(1)Penilaian terhadap Pembentukan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh tim penilai.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan dari Dinas, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan perangkat daerah terkait sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara, Mekanisme Penilaian oleh tim diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Penetapan Desa Wisata dilakukan oleh Bupati berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Penetapan Desa Wisafa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGELOLAAN DESA WISATA

Pasal 10

(1)Pengelolaan Desa Wisata dikelola oleh Pengelola Desa Wisata yang berlandaskan pada pemberdayaan masyarakat.
(2)Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pengetahuan di bidang Kepariwisataan.
(3)Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh:
1. a.Pemerintah Desa;
2. b.kelompok sadar wisata (Pokdarwis);
3. c.koperasi;
4. d.badan usaha milik Desa; dan/ atau
5. e.baga utsaha padruwen Desa Adat.
(4)Pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkewajiban mengutamakan investasi dan sumber dayalokal.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian pengelola Desa Wisata dan pengelolaan Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati. BABIV PENGEMBANGAN DESA WISATA

Pasal 11

Pengembangan Desa Wisata berdasarkan pembangunan Kepariwisataan berupa :

a.Daya Tarik Desa Wisata;
b.industri kreatif Desa Wisata;
c.pemasaran Desa Wisata; dan
d.kelembagaan Desa Wisata.

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa potensi wisata yang dimiliki oleh Desa merupakan sumber daya yang perlu dilestarikan dan dikelola demi meningkatkan kemandirian berdasarkan prinsip kearifan lokal dan budaya masyarakat sebagai pendorong peningkatan ekonomi masyarakat dan pemerataan pembangunan dari pedesaan;
c.bahwa untuk memberikan arah kebijakan, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak di Kabupaten Badung dalam pengelolaan dan··pengembangan kepariwisataan, maka diperlukan pengaturan tentang Desa Wisata; '
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan ·Undang-Unda:ng Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7.Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhi.r dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentap.g Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 te11.tang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita"Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781);
12.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
13.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
14.Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyeleggaraan Kepariwisataan Budaya Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 52); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG dan BUPATI BADUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Badung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3.Bupati adalah Bupati Badung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5.Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
6.Kepala Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
7.Desa adalah Desa di Daerah.
8.Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Perbekel adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Desa Adat adalah Desa Adat di wilayah Daerah.
11.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh sesorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, ataumepelajari keunikan daya tarik Desa Wisata yang dikunjungi dalamjangka waktu sementara.
12.Wisata Desa adalah kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok kecil wisatawan atau traveler, tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional di kawasan Desa atau kelurahan, menikmati daya tarik Desa Wisata, belajar tentang kehidupan pedesaan serta lingkungan setempat.
13.Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
14.Setiap Orang adalah perorangan dan badan hukum.
15.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
16.Pariwisata Desa adalah bentuk Pariwisata alternatif yang mencakup berbagai macam kegiatan Wisata Desa dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat, maupun pengusaha mitra Desa Wisata.
17.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pe:merintah Daerah, dan pengusaha.
18.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
19.Desa Wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak mengharn.bat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha Kepariwisataan.
20.Destinasi Desa Wisata adalah kawasan Wisata Desa yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata Desa, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata Desa, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujud;nya kawasan Desa Wisata.
21.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata berbasis padat karya, masyarakat setempat, bahan baku lokal, menekan potensi pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumberdaya lokal, serta mengarah untuk diversifikasi kesempatan kerja.
22.Pengelola adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata dengan menerapkan sistem manajemen tertentu.
23.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.
24.Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.
25.Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengk~:rp.unikasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan m~ngelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
26.Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi Pariwisata.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:

a.menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara tradisi yang berlaku pada masyarakat khususnya pada Desa Wisata;
b.meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat khususnya pada Desa Wisata dan pelestarian alam dan lingkungan; dan.
c.pengembangan lembaga Kepariwisataan dan tata kelola Pariwisata yang mampu menyinergikan pembangunan destinasi Pariwisata, pemasaran Pariwisata, dan industri Pariwisata secara profesional.

Pasal 3

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:

a.melibatkan dan memberdayakan masyarakat Desa;
b.memanfaatkan kearifan lokal, sarana dan prasarana masyarakat Desa;
c.mengembangkan produk/jasa;
d.memanfaatkan teknologi informasi termutakhir;
e.menjalin hubungan timbal balik antara Wisatawan dan masyarakat Desa;
f.menjalin sinergitas antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Desa Adat; dan
g.menjamin kelestarian alam, hak kekayaan intelektual, nilai-nilai budaya lokal.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pembentukan Desa Wisata;
b.pengelolaan Desa Wisata;
c.pengembangan Desa Wisata;
d.kerja sama;
e.hak dan kewajiban;
f.pembinaan dan pengawasan;
g.pelaporan;
h.partisipasi masyarakat;
i.penghargaan; dan
j.pendanaan. Umum Pasal·S

(1)Pembentukan Desa Wisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Daerah. -
(2)Jenis Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan menjadi Desa Wisata sebagai berikut :
1. a.Desa Wisata berbasis sumber daya alam;
2. b.Desa Wisata berbasis sumber daya budaya lokal;
3. c.Desa Wisata berbasis kreatif; dan
4. d.Desa Wisata berbasis kombinasi.
(3)Kriteria Desa yang dapat ditetapkan sebagai Desa Wisata meliputi:
1. a.memiliki keunikan autentisitas adat dan keragaman budaya;
2. b.memiliki komunitas/penggiat Pariwisata;
3. c.memiliki potensi alam yang layak dikembangkan sebagai kawasan wisata;
4. d.memiliki potensi pengembangan kerajinan usaha kecil masyarakat yang khas;
5. e.memiliki sumber daya manusia yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan Desa Wisata;
6. f.memiliki kelembagaan pengelolaan; dan
7. g.memiliki sarana prasarana untuk mendukung kegiatan Wisata.
(4)Pembentukan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:
1. a.pencanangan Desa Wisata;
2. b.penilaian Desa Wisata; dan
3. c.penetapan Desa Wisata.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA WISATA

Pasal 6

(1)Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, dapat diusulkan oleh Desa Adat, kelompok masyarakat, Pemerintah Desa, dan/atau lembaga masyarakat Desa.
(2)Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Desa Adat dan/atau kelompok masyarakat, berdasarkan persetujuan musyawarah Desa setelah mendapat persetujuan paruman Desa Adat.
(3)Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Desa dan/atau Lembaga masyarakat Desa, berdasarkan persetujuan musyawarah Desa.
(4)Selama pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas melakukan:
1. a.sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata; dan
2. b.inventarisasi dan penggalian potensi Daya Tarik Wisata yang harus dikembangkan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Desa mengajukan usulan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Bupati.
(2)Bupati melalui Kepala Dinas melakukan penilaian terhadap usulan permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Usulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:
1. a.persetujuan musyawarah Desa;
2. b.data proftl wilayah;
3. c.potensi Wisata yang akan dikembangkan;
4. d.data kunjungan Wisatawan;
5. e.kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
6. f.kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
7. g.rencana mitigasi bencana.
(4)Penilaian Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh tim penilai melalui kegiatan :
1. a.sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata; b, inventarisasi dan penggalian potensi Daya Tarik Wisata yang harus dikembangkan; dan
2. c.penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
(5)Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
1. a.atraksi Wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
2. b.kondisi geografis Desa beserta jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah Desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
3. c.sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa; dan
4. d.ketersediaan infrastruktur meliputi Fasilitas Pariwisata dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon.

Pasal 8

(1)Penilaian terhadap Pembentukan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh tim penilai.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan dari Dinas, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan perangkat daerah terkait sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara, Mekanisme Penilaian oleh tim diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Penetapan Desa Wisata dilakukan oleh Bupati berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Penetapan Desa Wisafa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGELOLAAN DESA WISATA

Pasal 10

(1)Pengelolaan Desa Wisata dikelola oleh Pengelola Desa Wisata yang berlandaskan pada pemberdayaan masyarakat.
(2)Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pengetahuan di bidang Kepariwisataan.
(3)Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh:
1. a.Pemerintah Desa;
2. b.kelompok sadar wisata (Pokdarwis);
3. c.koperasi;
4. d.badan usaha milik Desa; dan/ atau
5. e.baga utsaha padruwen Desa Adat.
(4)Pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkewajiban mengutamakan investasi dan sumber dayalokal.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian pengelola Desa Wisata dan pengelolaan Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati. BABIV PENGEMBANGAN DESA WISATA

Pasal 11

Pengembangan Desa Wisata berdasarkan pembangunan Kepariwisataan berupa :

a.Daya Tarik Desa Wisata;
b.industri kreatif Desa Wisata;
c.pemasaran Desa Wisata; dan
d.kelembagaan Desa Wisata.