DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 28 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Kewenangan Dan Prinsip; Kriteria Pemberian Insentif Dan/Atau Kemudahan Penanaman Modal; Bentuk Insentif Dan/Atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal; Jenis Usaha Atau Kegiatan Penanaman Modal Yang Memperoleh Insentif Dan/Atau Kemudahan Penanaman Modal; Tata Cara Pemberian Insentif Dan/Atau Kemudahan Penanaman Modal; Hak, Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pemberian Insentif Dan/Atau Kemudahan Penanaman Modal; Evaluasi Dan Pelaporan Pemberian Insentif Dan/Atau Kemudahan Penanaman Modal; Jangka Waktu; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang.Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011_~ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5.Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis’ Risiko (Lémbaran Négara Républik ndénésia Tahun 2025 NGimisd?98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG dan. BUPATI BADUNG MEMUTUSKAN: Méfétapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIFP DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Badung. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3.Bupati adalah Bupati Badung. 4, Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
5.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan wusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 6.Pajak Daérah adalah KOnthtibusi wajib képada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. 7.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau. pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau. badan.
8.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau lainnya yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. 9, Pénanam Modal adalah pérséarangan atali badan isaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing. 10.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh Penanam Modal untuk melakukan usaha di wilayah Daerah. 11.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. 12.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung HiAUpUH tidak lAnBSUn AATI UWSaHA MenHensah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
13.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsungdengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah. 14.Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. 15.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 16.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan Penanaman Modal di Daerah. 17.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau. Penanam Modal untuk meningkatkan Penanaman Modal di Daerah terutama Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. 18.Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian Daerah.

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai_pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
(2)Tujyuan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal meliputi:
1. a.meningkatkan Penanaman Modal di Daerah;
2. b.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
3. c.menciptakan lapangan kerja;
4. d.meningkatkan pembangunan ekonomi bérkélanjutan; e.meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha Daerah; meningkatkan: kapasitas dan alih teknologi; .mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; Mewiijudkarn kesejahteraat masyarakati mendorong kemitraan usaha antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar; dan ~aq™m
5. j.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riili dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal _ sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah berdasarkan obered ieee a ee _ —. — aeee ~
(2)Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sebagaimanadimaksudpada ayat (1) dapat diberikan secara jabatan atau berdasarkan permohonan.
(3)Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
1. a.kepastian hukum;
2. b.kesetaraan;
3. c.transparansi; d.akuntabilitas; dan
4. e.efektif dan efisien.

Pasal 4

(1)Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal diberikan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang memenuhi kriteria:
1. a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
2. b.menyerap tenaga kerja;
3. c.Mmenggunaxan sebagian besar sumber daya lokal;
4. d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
5. e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
6. f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
7. g.pembangunan infrastruktur;
8. h.melakukan alih teknologi;
9. i.melakukan Industri Pionir;
10. j.meélakukan késiatan pénélitian, pengembangan, dan inovasi;
11. k.bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Koperasi;
12. l.industri yang menggunakan barang modal, HiESIN, ATA PEéralatan yang Aiproduksi di dalam negeri; m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program oprioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
13. n.berorientasi ekspor.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

BENTUK INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

(1)Pemberian Insentif dapat berbentuk:
1. a.pengurangan, keringanan, pembebasan atau penghapusan pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah;
2. b.pengurangan, keringanan, pembebasan atau penghapusan pokok dan/atau sanksi Retribusi Daerah;
3. c.pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
4. d.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
5. e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan /atau
6. f.fasilitasi bunga pinjaman rendah.
(2)Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal; penyediaan sarana dan prasarana; fasilitas penyediaan lahan atau lokasi; . pemberian bantuan teknis; penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan tiélalui pélayanan terpadu satu pintu: kemudahan akses pemasaran hasil produksi; kemudahan Penanaman Modal langsung konstruksi;
2. h.kemudahan Penanaman Modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundarig-= undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
3. i.pemberian kenyamanan dan keamanan melakukan Penanaman Modal di Daerah;
4. j.kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan;
5. k.kKemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan _ terampil; _ ; — ;
6. l.kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau m.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB V

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL YANG MEMPEROLEHINSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMANMODAL

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
(2)Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Usaha Mikro, Usaha Kécil, dan/atati Kopérasi:
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan KHUSUS}
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari pemerintah pusat; dan/atau
8. h.usaha lairinya sesuai detigan ketetituan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 7

(1)Tata cara Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kajian yang disusun oleh Perangkat Daerah terkait.
(2)Tata cara Pemberian Insentif dan/atau§ kemudahan Penanaman Medal berdasarkan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal dilakukan melalui tahapan:
1. a.pengajuan permohonan;
2. b.verifikasi dan penilaian; dan
3. c.pelaksanaan pemberian.

Pasal 8

(1)Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang _ingin mendapatkan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.untuk Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang baru memulai usaha, paling sedikit memuat:
  1. 1.profil perusahaan;
  2. 3.bentuk insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal yang dimohonkan.
2. b.untuk Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang akan melakukan pengembangan usaha, paling = sedikit memuat: lingkup usaha; kinerja manajemen; perkémbanigan iisaha: dan bentuk insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal yang dimohonkan.

Pasal 9

(1)Bupati membentuk tim untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.
(2)Titi sébasaimana dimakstiid pada ayat (1) dikoordinir oleh Dinas.
(3)Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal dilakukan setelah melalui verifikasi dan penilaian.
(2)Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian.
(3)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nama;
2. b.alamat pemohon;
3. c.jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal;
4. d.bentuk insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal;
5. e.jangka wakiu insentif; dan
6. f.hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal dan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…