DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2022

Nomor: 12
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 3 Ketentunn Fasal 3 ayat (1) diubah Pasal 8 Ketentuan Pasal 8 ayat (4) dihapus Pasal II Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Pasal 3

(I) BED mnerupkan unsur pendukung tugas Lupati,

(2)BPID berada di bawah dan bertnggungjawab kepada Bupati.

2.Ketentuun Pasnl ' ayat (22) dihapus, schingge Pasal 5 berbunyi scbagai berikut:

Pasal 5

(I) BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dnlam Pasal 1, mempunyai fungsi:

a.perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dcngan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
b.pengkoordinasian pclaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpdu den menyeluruh.

(2)Dihapus.

3.Ketentuun Pasal 6 huruf c diubah, dan huruf d dihapus, sehingga Pusul 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 0

Susunan organisasi BFBD terdiri dari:

a.kepala;
b.Unsur Pengarah terdiri dari:
1. 1.ketua; dan
2. 2.anggota.
c.Unsur Pel~ksana; can
d.dihapus.
1. 4.Ketentuan Pasal 8 ayat (4) dihapus, schingga Pasal 8 berbunyi scbagai berikut:

Pasal 8

(1)Unsur Pengarah BPBD terdiri dari ketua dan anggota.
(2)Kctua Unsur Peng@rah BPBD dijabat oleh Kepala BPBD.
(3)Anggota Unsur Pergarah BPBD berjumlah 9 (sembilan) anggota terdiri dari:
1. a.5 (lima) pejabe.t dari instansi/lembaga Pemerintah Daerah yakni dari badan/dinas terkait dengan penanggulangan bcncane; den
2. b.4 (cmpat) nnggotn dnri maeyarakat profusionl y&kni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat. () Dihapus.
  1. 5.Pasal 12 dihapus
  2. 6.Pasal 13 dihapus
  3. 7.Ketentuan Pasal I4 di.bah schingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi BPBD diatur dengan Peraturan Bupati. Dipindai dengan CamScanner - r 4

8.Ketentuan Pasal 15 ayat (5) diubah, sehinyga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(I) Kepula PBD merupakan Jabatan Strukturl Eelon II a.

(2)Kepala Pelaksana EPBD merupakanJabatan Struktural Eselon II b.
(3)Kepala Sekretariat BPD merupakan Jabatan Stuktural Esclon 111 b. () Kcpala Bidang merupakan Jabatan Stuktural Eselon III b.
(5)Kcpala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural Esclon TV a.

9.Ketentuan Bab VII dan Pasal 28 diubah, schingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan pclaksanann kegiatan BPBD dalam penanggulangan bencana bersumber dari:

a.anggaran pendapatun dan belanja Daerah; dan/atau
b.sumber lainnya yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal II Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Darrah ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung. angupura Noperber 2022 ' ' ": kN GIRI PRASTA Jpgkan di Mangupura al 22 Nopembcr,2022 ARIS DA ABUPATEN BADUNG, + I WAY DI ARNAWA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI: (12,88 / 2022) Dipindai dengan CamScanner 5 Salinan sesuai dengan aslinya PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR I2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kcpala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Badung, ___ , -/ -t Anak_Ang Gde Asteya Yudhya NIP, 19720510 199903 1 008 Dipindai dengan CamScanner PENJELASAN ATAS PERATURAN DALRAH KAUUPATEN [ADUNG NOMOR I2 TAIUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TEN'TANG ORGANISASI DAN 'TATA KERJA BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH I. UMUM Bahwa dengan ditetapkannya Permen PANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyctaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional da Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2021 tcntang Penycdcrhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pememintah. Maka sesuai dengan Mandat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo bahwa "sangat penting bagi kita untuk mereformasi birokrasi kita. Refrmasi Struktural dilakukan agar Lembaga semakin sederhana, semakin sirple dan lincah. Penyederhanaan Eselonisasi Birokrasi menjadi 2 (dua) level, dan di ganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi. Penyederhanaan Birokrasi membawa perubahan yang mendasar terhadap struktur organisasi dan birokrasi Perangkat Daerah khususnya pada Perangkat Daerah yang mclaksanakan urusan Penanggulan Bencana Daerah dengan struktur organisasi klasifikasi A dilakukan penyederhanaan strukur organisasi. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Menpan RB Nomor B/467/KT.01/2021 tanggal 27 Mei 2021 tetang Rekomendasi Kcbijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov dan Pemkab/kota, Surat Mendagri Nomor : 800/3484/OTDA Ianwgl 31 Mei 2021 tentang Penycderhanaan Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Tindak Lanjut Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2021 dan Peratura.n Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2021 dan B.43.061.1 /13375/KLB/B.ORG tanggal 9 Mei 2022 prihal Rckomendasi Penyedcrhanaan Struktur Organisasi Badan Penangpulanr Bencana Daerah maka harus dilakukan penyederhanaan struktur organisasi Badan Penurgulunge encana Daerah. Berdasarkan berbagai pertirbangan dimaksud, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu dilakukan penyesuian agar sesuai dengan ketentuan Pcraturan Perundang-undangan. II. PASAL DEMI PASAL PasalI Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 12 Dipindai dengan CamScanner

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…