Pendanaan pclaksanann kegiatan BPBD dalam penanggulangan bencana bersumber dari:
a.anggaran pendapatun dan belanja Daerah; dan/atau
b.sumber lainnya yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal II Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Darrah ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung. angupura Noperber 2022 ' ' ": kN GIRI PRASTA Jpgkan di Mangupura al 22 Nopembcr,2022 ARIS DA ABUPATEN BADUNG, + I WAY DI ARNAWA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI: (12,88 / 2022) Dipindai dengan CamScanner 5 Salinan sesuai dengan aslinya PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR I2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kcpala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Badung, ___ , -/ -t Anak_Ang Gde Asteya Yudhya NIP, 19720510 199903 1 008 Dipindai dengan CamScanner PENJELASAN ATAS PERATURAN DALRAH KAUUPATEN [ADUNG NOMOR I2 TAIUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TEN'TANG ORGANISASI DAN 'TATA KERJA BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH I. UMUM Bahwa dengan ditetapkannya Permen PANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyctaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional da Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2021 tcntang Penycdcrhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pememintah. Maka sesuai dengan Mandat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo bahwa "sangat penting bagi kita untuk mereformasi birokrasi kita. Refrmasi Struktural dilakukan agar Lembaga semakin sederhana, semakin sirple dan lincah. Penyederhanaan Eselonisasi Birokrasi menjadi 2 (dua) level, dan di ganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi. Penyederhanaan Birokrasi membawa perubahan yang mendasar terhadap struktur organisasi dan birokrasi Perangkat Daerah khususnya pada Perangkat Daerah yang mclaksanakan urusan Penanggulan Bencana Daerah dengan struktur organisasi klasifikasi A dilakukan penyederhanaan strukur organisasi. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Menpan RB Nomor B/467/KT.01/2021 tanggal 27 Mei 2021 tetang Rekomendasi Kcbijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov dan Pemkab/kota, Surat Mendagri Nomor : 800/3484/OTDA Ianwgl 31 Mei 2021 tentang Penycderhanaan Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Tindak Lanjut Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2021 dan Peratura.n Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2021 dan B.43.061.1 /13375/KLB/B.ORG tanggal 9 Mei 2022 prihal Rckomendasi Penyedcrhanaan Struktur Organisasi Badan Penangpulanr Bencana Daerah maka harus dilakukan penyederhanaan struktur organisasi Badan Penurgulunge encana Daerah. Berdasarkan berbagai pertirbangan dimaksud, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu dilakukan penyesuian agar sesuai dengan ketentuan Pcraturan Perundang-undangan. II. PASAL DEMI PASAL PasalI Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 12 Dipindai dengan CamScanner