(1)PejabatyangadapadaBadanPendapatanDaerah, BadanPengelolaKeuangandanAsetDacrah,dan BadanPenelitiandanPengembangantetapmenduduki jabatannyadanmclaksanakantugasnyasampai denganditetapkannya pejnbnatyangbaruhcrdasarkan PeraturanDaerahini.
(2)Pejabat sebagaimana dimaksudpadaayat
(1)tetap diberikan haknyasesuaidenganketentuanPeraturan Perundang-undangan. asalII PeraturanDaerahinimulaiberlakupadatanggal diundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkan pengundanganPeraturanDaerahinidenganpenempatannya dalamLembaranDaerahKabupatenBadung. DitetapkandiMangupura padatanggal20Desember2022 y-1 u PAr uNU. ,ef' r·'Q.OIR!PRASTA DiundangkendiMangupura [? pada tangs}20Dcscmbcr20922 {ft SEKRETARIS DAERAIIK3ATENBADUNG, ('·{A'i,s ·;..- \.,... \ :,..._ -.-- -·· -·-�..:-_----,-J.....UJ ... � 4-_?<, ''''IwAYAIADIARNAWA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN2022NOMORI7 NOREGPERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNGPROVTNSTBAU (17,104/2022) t - Dipindai dengan CamScanner t) Salinan sesuai dengan aslinya PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR I7 TAHUN 20.2 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Badung, �,·'� ,'�- 4,% Agung Gde Astey Yuaha NIP. 19720510 199903 1 008 Dipindai dengan CamScanner PENJELASAN ATAS PERA'TURAN DAEFAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2O TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Bahwa berdasarkan Instruksi Gubernur Bali Nomor 12726 Tahun 2022 tentang Fembentukan Badan Riser dan Inovasi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional mengamanatkan untuk dibentuknya Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) pada pemerintah Kabupaten/Kota serta dengan adanya Peraturan Ivienteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka dipandang perlu melaksanakan Penyesuaian Nomenklatur Perangkat Daerah dan Penataan Susunan Organisasi Perangkat Daerah khususnya pada Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Badan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah. Bahwa dengan ditctapkannya Surat Rekomendasi Nomor : B.413.061.1/32163/KLB/E.ORG, tanggal 30 September 2022 prihal Rekomendasi Pemhentukan BRIDA Kabupaten Badung dnn Surat Rekomendasi Nomor : B.43.061.1/32139/KLB/B.ORG, tanggal 30 September 2022 prihal Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah Kabupaten Badung, untuk mendukung peningkatan kinerja penyelcnggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, cfisien dan akuntabel, maka harus dilakukan pciiysuaian Susunan Organisasi pada Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Berdasarkan berbagai pertimbangan dimaksud, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah perlu dilakukan perubahan agar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka I Cuku pjelas Angka 2 Cuku pjelas Pasal II Cukupjelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 17 Dipindai dengan CamScanner \