DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2022

Nomor: 17
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Pasal 3

Dengan Peraturn Daerah ini dibentul Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sckretariat DPRD merupkan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat merupakan Inspcktorat Tipe A;
d.Dinas terdiri dari :
1. 1.Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan pemerintahan bidang pariwisata;
2. 2.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menyelenggarakan urusan pemerintahan lingkungan hidup;
3. 3.Dinas Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
4. 4.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
5. 5.Dinas Perindustrian dan Tenaga Kcrja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustran dan bidang tenaga kerja;
6. 6.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pererintaan bidang koperasi usaha kecil dan menengah dan bidang perdagangan; 7, Dinas Pendidikan, Kepernudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerin tahan bidang pendidikan dan bidang kepernudaan dan olah raga;
7. 8.Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A menyelengarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
8. 9.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
9. 10.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Lerencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 'Tipe A menyelenggarakan urusail pr~iierintalat bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlincdungan anak; 11, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kcarsipan dan bidang perpustakaan; Dipindai dengan CamScanner t urusan Tipe A bidang
10. 12.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A mcnyclenggarakan urusan pemerintahan bidang kctenterernun dar ketertiban umum scrta perlindunan masyarakat (sub urusan ketenteraman dan ketertiban 1mum); 1° D� ....... .-. K·" ··l 1" 'l'' A m 0 n,el••=a"rrrr,..,�--i 1 .. an•• iiiiiii r.C30I£./} 1pe iiR. }Y ii'id • pernerintalan bidang kesehatan;
11. 14.Dinas Sosial Tipe B menyclenggarakan pemcrintaan bidang sosial;
12. 15.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipc B mcnyclenggnrakan urusan pcmcrintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
13. 16.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelengggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
14. 17.Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintalan bidang kelautan dan perikanan;
15. 18.Dinas Pe:hubungan Tipe B menyelenggerakan urusan pemnerintahan bidang perhubungan;
16. 19.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipc B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
17. 20.Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Tipe menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan ketertiban um um serta perlindungan masyarakat (sub urusan kebakaran); dan
18. 21.Dinas Perumahan Ralyat dan Kawasen Permukiman Tip¢ B menyelenggarakan urusan pemerinthan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
e.Badan terdiri dsri :
1. 1.Badan Pcrencanaan Pembangunan Dacrah Tipe A mclaksanakan fungsi pcnunjang urusan pcmerintahan bidang perencanaan;
2. 2.Badan Pendapatan Daerah Tipe I melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Surber Daya Manusia 'Tipe B melaksanakan fungsi penunjgng pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikar dan pelatihan;
4. 4.Badan Per gelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan; dan 5, Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe B mnelaksanakan fungsi penunjang urusan pernerintaban bidang pcnclitian dan pengembangan. Dipindai dengan CamScanner urusan f.Kecamatanterdiridari: 1.KccamatarPetangdenganTipeA; 2.KecamatarAbiansemaldenanTpeA; 3.KecamatanMengwidenan'TipeA; 4.KccamatanKutaUtaradcnganpcA;
5. 5.Kccamatan KutadenganTipeA;dan 6.KecarnatanKutaSelatandcnganTipeA. 2.DiantaraPasal14danPasal15disisipkanI(satu)Fasal yakniasal11A,sehinggaberbunyiscbagai bcrikut:

Pasal 14A

(1)PejabatyangadapadaBadanPendapatanDaerah, BadanPengelolaKeuangandanAsetDacrah,dan BadanPenelitiandanPengembangantetapmenduduki jabatannyadanmclaksanakantugasnyasampai denganditetapkannya pejnbnatyangbaruhcrdasarkan PeraturanDaerahini.
(2)Pejabat sebagaimana dimaksudpadaayat
(1)tetap diberikan haknyasesuaidenganketentuanPeraturan Perundang-undangan. asalII PeraturanDaerahinimulaiberlakupadatanggal diundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkan pengundanganPeraturanDaerahinidenganpenempatannya dalamLembaranDaerahKabupatenBadung. DitetapkandiMangupura padatanggal20Desember2022 y-1 u PAr uNU. ,ef' r·'Q.OIR!PRASTA DiundangkendiMangupura [? pada tangs}20Dcscmbcr20922 {ft SEKRETARIS DAERAIIK3ATENBADUNG, ('·{A'i,s ·;..- \.,... \ :,..._ -.-- -·· -·-�..:-_----,-J.....UJ ... � 4-_?<, ''''IwAYAIADIARNAWA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN2022NOMORI7 NOREGPERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNGPROVTNSTBAU (17,104/2022) t - Dipindai dengan CamScanner t) Salinan sesuai dengan aslinya PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR I7 TAHUN 20.2 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Badung, �,·'� ,'�- 4,% Agung Gde Astey Yuaha NIP. 19720510 199903 1 008 Dipindai dengan CamScanner PENJELASAN ATAS PERA'TURAN DAEFAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2O TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Bahwa berdasarkan Instruksi Gubernur Bali Nomor 12726 Tahun 2022 tentang Fembentukan Badan Riser dan Inovasi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional mengamanatkan untuk dibentuknya Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) pada pemerintah Kabupaten/Kota serta dengan adanya Peraturan Ivienteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka dipandang perlu melaksanakan Penyesuaian Nomenklatur Perangkat Daerah dan Penataan Susunan Organisasi Perangkat Daerah khususnya pada Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Badan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah. Bahwa dengan ditctapkannya Surat Rekomendasi Nomor : B.413.061.1/32163/KLB/E.ORG, tanggal 30 September 2022 prihal Rekomendasi Pemhentukan BRIDA Kabupaten Badung dnn Surat Rekomendasi Nomor : B.43.061.1/32139/KLB/B.ORG, tanggal 30 September 2022 prihal Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah Kabupaten Badung, untuk mendukung peningkatan kinerja penyelcnggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, cfisien dan akuntabel, maka harus dilakukan pciiysuaian Susunan Organisasi pada Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Berdasarkan berbagai pertimbangan dimaksud, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah perlu dilakukan perubahan agar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka I Cuku pjelas Angka 2 Cuku pjelas Pasal II Cukupjelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 17 Dipindai dengan CamScanner \

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…