DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2022

Nomor: 19
Tahun: 2022
Ditetapkan: 23 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB III PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM Pasal 36 Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar sctiap orang mengzetahuinya, memerintahkan pcngundangan Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung

Isi peraturan

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a.menjamin dan racmenuhi hak bagi Pencrima Bantuan lukum untuk mendapatkan akscs keadilen;
b.mewujudkan hak konstitusional warga ncgara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan;
d.menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secaramerata di Daerah; dan
e.menjamin terfasiltasinya Pemberi Bantuan Hukum dalam pelaksanean pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan; b, persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi:
e.cfcktivitas; dan
f.akuntabilitas. 4

Pasal 4

Ruang lingkup Peruturan Daerah ini meliputi:

a.erberi Bantuan FHukum dnn Penerima antuan Hukum;
b.pelaksanaan Bantu an Hukum;
c.syarat «dan tata cara pemberian Bantuan Iluku;
d.pelaporan;
c.pcndanen; den
f.pengawasan.

BAB II

PEMBERI BANTUAN HUKUM DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(I) Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah mereruhi persyaratan sebagai Pemberi Bantunn Hukum.

(2)Persyaratan Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.berbadan hukum; b, terakreditasi;
2. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tctap di Daerah;
3. d.memiliki pcengurus; dan
4. e.memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 6

Pembcri Bantuan lukum berhak: onsultasi hukum, berkaitan dengar f

a.melakukan rekrutmen terhadap Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c.mcnyelenggarakan pcnyuluhan hukur, dan program kegiatan lain yang penyelenggreen Lantuan Huknm;
d.menerima an1ggaran dari Pemerintah Daerah uutuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraruran Dacrah ini;
e.mengcluarkan per dapat tau pernyataan dalam membcla Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengedilen sesuai dengnn ketentuan Peraturan Perundang- undangan; mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Dacrah ataupun instansi lain, untuk kepentingan perbelaa Perkara; dan 5
g.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamataun selame menjalnknn perherian art uar TTukum.

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk;

a.melaporkan program pcnyclenggaraan Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Dacrah dcngan tcmbusan disampaikan kcpada unit kcrja yang melaksenakan kegiaten fasilitesi dan koordinasi hukurn;
b.melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundan-undanan.
c.menyelenggarakar. pendidikan dan pelatihan f3antuan Hukurn bugi Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
d.menjeg kerahasiun data, inforrnasi, dun/ntuu keterangur yang diperolch dari Pcncrima Bantuan Hukum bcrkaitan dengan Perkara yang scdang ditangani, kccuali ditcntukan lain oleh ketentua Peraturan Perundang undangan; dan
e.memberikan an.uan IHukum kepada Penerima antuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditcntukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pcrundang-undangan sampai Perkaranya sclcsai, kccuali ada alasan sah secara hukum.

Pasal 8

(1)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal '7 dikenai sanksi administratif.
(2)Sanksi administre.tif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berup: a, tcguran lisan;
1. b.teguran tertulis; dan/atau
2. c.pemutusan hubungan kerja sama.
(3)Ketentuen lebih lurrjut rnergenui rnekeurisre pengenuun sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan bupati.

Pasal 9

Pemhcri Bantuan Hukum tidak dapat dituntut sccara pcrdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya sepanjang: a, dilakukan dcngan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan;

b.sesuai standar Eantuan Hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundng-undangn; dan/atau
c.sesuai kode etik Advokat. 6 Pasal 10 Pemberi LantunIHukumdilarang: a, menerimaataueminlapetlayurundariPenerirnuBantuan HukumyangterkaitdenganPerkaravang sedang ditangani PemberiBantuanHukum; b.mcncrimadanaBantuanHukurndari pemerintah, pemerintahdacrahprovinsiatauPemerintahDaeruhsecara bersamaan atasPerkarayangsama;dan/atau c.melakukanrekayasapermohonanererirAntman Hukum BagzianKedua PenerimaBantuanHukum Pasal 11

(1)PenerimaBantuanHukummendapatBantuanHukumdari PemberiBantuanlukum.
(2)BantuanHukurr sebagaimanadimaksudpadaayat(l) mcliputimasalahhukumkeperdataan,pidanadanLute usahancgarebai<LitigasimaupunNonlitigasi.
(3)BantuanHukumsebagimanadimaksudpadaavat(1) meliputimenjalnkankuasa,didampingi,diwakili, dibcla dan/ataudilakkantindakanhukurnlainuntuk kepentinganhukumPenerimaBantuanHukumdidalam pengadilandandiluarpengadilan.
(4)BantuanHukumsebagaimanadimaksudpadaayat(2)dan ayat(3)dikecualikanuntukkasuskorupsi,markotik, makardan/atauterorisme.

Pasal 12

PenerimaBantuanHukumberhak:

a.mendapatkanBantuanHukumhinggamasalahhukumnya selesuidan/atauPerkaranyatelahmempunvaikekuatan hukumtetap(inkracht), selamaPenerimaBantuanHukum yangbersangkutan tidakmencabutsuratkuasanya; b.mendapatkanBantuanHukumsesuaidcnganstandar BantuanHukumdan/ataukodectikAdvokat;dan
c.mendapatkaninformasi dandokumenynnsbcrkaitan dengan pelaksanaanpemberianantuanHukumscsuai dengan ketentuanPeraturanPerundangundangan. Fasal13 PenerimaBantunlHakumberkewajiban: a.menyampaikanbukti,informasi,keterangen dan/atau Perkarasccara bnarkepadaPemberiBantuan Hukum; dan b.membantukelancaurnpemberianBantuanHukum. 7

Pasal 14

Penerima Bantuar. Hukum yang melanggar ketertuan sebagimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi berupa pembatalan pemborian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan lukum, 1An I PELAKSANAAN BANTUAN IUKUM Fasal 15 olehdilakukanHukum(1) Penyclcngaraan Bantuan Pemcrintah Daerh.

(2)Pcmcrintah Dacrah dalam menyelenggarakan Bantuan Hukur sebagirana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mclalui kerja same dengan Pemberi antuan Hukum. () Kerja sura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalamn perjanjian kcrja sama pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 16

(1)Penyelenggaraan Bantuan Hukum reliputi Perkara keperdataan, pidana dan tata usaha ncgara.
(2)Bantuan Hukum scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Litigasi; dan
2. b.Nonlitigasi.

Pasal 17

(1)Bantuan Hukum sccara Litigasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 16 nyat () huruf a, dilakukan dengan cara;
1. a.pendampingan dan/arau mcnjalankan kuase cdirnulei dart tmngkat penyidikan, penuntutan, sampai dengan memiliki putusan yang berkekuatan hukum tctap;
2. b.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; ata1
3. c.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Tenerima Bantuan Hukum di pengadilan tut¢ asale ncgera,
(2)antuan Hukum sccara Nonlitigasi ebnyaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, diberikan dalam bentuk;
1. a.penyuluhar. hukum;
2. b.konsultasi hukur;
3. c.investigasi Perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
4. d.penelitian hukum; '· neosiasi;
5. g.pemberdayaan Masyarakat;
6. h.pendampinan di luar pengadilan; dan/atau drafting dokumen hukum.
7. e.mediasi; f. 8
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Hukur Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan Bantuan Hukum Nonlitigasi sebegaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. FAF TV SYARAT DAN TATA CARA PEMB3ERIAN BANTUAN HUKUM 3ainn Kesalu Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…