DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 7 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Pearturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal sebagai berikut: Pasal 1 BAB I Ketentuan Umum,Pasal 2 Kepastian Hukum,keterbukaan,akuntabilitas,Pasal 3 meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,menciptakan lapangan kerja,Pasal 4 Ruang lingkup penyelenggaraan penanaman modal,BAB II Kewenangan urusan pemerintahan bidang penanaman modan,BAB III Hak,Kewajiban dan Tanggung Jawab penanam modal,BAB IV Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan penanaman Modal,BAB V Arah Kebijakan Penanaman modal,BAB VI Investasi Pemerintah Daerah,BAB VII Sanksi Administratif.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Penanaman Modal merupakan salah satu faktor pcnggerak perekonomian daerah dalam mengelola potensi ekonomi sccara optimal menjadi kekuatan ekonomi riil, guna memenuhi hak dan kebutuhan dasar sctiap orang dalar rengks mcnsejahterakan kehidupan mnasyarakat bcrlandaskan falsafah Tri IIita Karana;
b.hahwa guna menciptakan iklim usaha yang kondusif, kcpastian berusaha, keamaran berusaha secara herkelanjutan perlu adanya sinergitas antara pemerintah, Pennnam Modal den masyarakat dalam kegiatan Penanaman Modal di Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimne dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 'Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Dacrah-Dacrah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Darnt dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun1958 Noror 122, Tamhahan Lemharan Negara Rcpublik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 200'7 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, 'Tambahen Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dcngan Undang- Undang Nomor 11 'Tahun 22020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2020 Noror 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 6573); l Dipindai dengan CamScanner 2
4.Undung Undang I2 Tahun 2011 tentang Pemhcntukan Feraturan Perundang-undangan (Lombnran Negara cpubhk Indonesia Tahun '2011 Nomor 82, 'Tambahan Iwmbaran Negara Republik Indonesin Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dcngan Undang-Undang 15 'lahun 2019 ten1an Perubahan Atas Undang Undang 1 Tnhn 011 tentang l'erubcntukan I'vvattran Pernndang-nndnngnn (Lcmhnrnm Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesiu Nomor 6.398);

s.Undang-Undang Nomor 23 'Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Imdoresin Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sclagaimana tclah diubal beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor IH Tahun 2020 tentang Cipta Kcrja (Lmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 45, 'Tambaha Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6573);
1. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 'Tahun 2019 tenlar Pemberian Insentif dan Kcmudahan Invcstasi di Dacrah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2019 NomO 63, Tambahan Lembaran Ncara Rcpublik Indoncsia Nomor 6330);
2. 7.Praturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lidang Usaha Pcnanaman Modal (Lrmbaran Negara Republik Indonesia 'Tahun 2(21 Nomor 61) sebagaimana tclah diubah deny;n Peraturnn Presider Noor 49 Tahun 2021 tentnng Perubahan Ala Peraluran Prcsidcn Nomor 10 'Tahun 22021 tcntang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lemburan Negr Republik Indonesia Tahun 202 1 Nomor I28);
3. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Bcrita Negara Rcpublik Indoncsia Tahun 2012 Nomor 754)
4. 9.Peratuuran Menteri Dalam Negeri Nornor 8( 'Thun 22015 tentang Pembentukan Produk Hukur Daerah (Berita Neyara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) scbagaimana telah diubah dcngan Poraturan Menteri Lalam Negeri Nornor 120 Tahun 2018 tcntang Porubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentarg Pembentukar Produk Hukum Dacrah (crita Negara Republil Indonesin Tahun 2018 Nomor I57); Dcngan Porsctujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALRAII KABUDATEN BADUNG dan BUPATI BADUNG MEMUTUSKAN: Mnctapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL. PENYELENGGARAAN Dipindai dengan CamScanner 3 3ABI KE'TENTUANMUM asl1 DalamPeraturanDaerahiniyangdimnksuddongan: 1.DaerahadalhKbupautenLadumn. 2.l'emerintahDaerahadalahPemerintnhKabupatenBadung. 3.BupatiadalahBupatiBadung. 1,DewanPerwakilanRakyatDaerahyangselanjutnyadisingkut DPRIadalahDewanerwakilanRakyatDaerahKabupaten Badung. 5, PerangkatDaerahadalahunsurpembantuupatidar DewanlerwakilanRakyatDaerahdalampenyelcnggaraan rusanpemerintahanyangmenjadikewcnanganDaerah. 6.l'enanamanMolaladalahscgalabentukkegiatanrwnenam modal,bailolchpenanammodaldalamnegerimaupun pcnanammodelasinguntukmclakukanusahadiwilayah NegaraRepublikIndonesia. '.PenyelenggaraanPenanamanModaladalahkegintan menanummodaldiDaerahyangmeliputihak,kewajiban dan tanggungjawabenanamModal,perherianinscntif, pemberiankernudahanenunamanModal,danaral kebijkanlenanamanMadalsertaInvestniPemcrintah Daerahscsuaikewenanganurusanpcmerintahandi Dacrah. 8.PenanamModal adalahperscorangaunalaubadanusaha yangmelakukanPcnanamanModalyangudpatberupa penanammodaldalam ncgcriataupenanammodalasing. 9.Modaladalahasetdalambentukuangataubentuklainyang bukannanyang dimilikiolehPenanamModalyang mcmpunyainilaickonomis, 10.FromosiPenanamanModaladalahsegalabentuk kuunikasiyangdlgunakanuntukmenginformasikan, damn/atau meyakinkantcentang potensidanpeluangserta iklilenanamanModalkepadapemangkukepentinganbaik di dalammuupunluarncgeri, 11.PcrizinanBerusala adalahlegalitasyangdiberikankcpada PelakuUsahauntukmcmulai danmenjalankanusaha dan/ataukegiutnnny. I.PcngendalianadalahkegiatanPemantauan,Pembinaan, dan Fengawasan terhadapenmnamModalyangtelah mcndapatkunPerizinanDerusahna@rpukksaunaan PenanamanModalsesuaiketentuanPeraturanPerundany;- undangan. 13.Pernantauan adalahkegiatanyang mengumpulkan, mengevaluasi,dan pcrkembangnrealisasiPenenaman perwakilan. 14, Pembinaan aduluh kegiatanyang dilakukanuntuk memberikan bimbingan/sosialisasiketentuanpelaksanan PenanamanModalsertamemfasilitasipenyclcsaian permasalahandalam rangkapelaksanaan kcgiatan PenanamanModal. Dipindai dengan CamScanner l dilakukanuntuk menyajiknan data Modal dan kantor 4 15, Pengawasan adalah upaya atau keintnn yang dilakukan guna memeriksa pcrkerbanan pclaksanaan Penannmar Modal, mencegah dan/atau mergurangi torjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pclaksanaan I'enanaman Modal, termasuk penggunaan tasilitas Penanaman Modal.
5. 16.Inveatnai Pomcrintah Dacrah adalah penempatn st:jurlal dam dun/atau barang milik Daerah olch Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berherga dan investasi langsung, yang mampu tu:ngemnbaliknn nilai pokok ditnmbah dongan manlnnt ekonomi, sosial, dan/tau manfaat lainnya dalarn jangka waktu tertentu.
6. 17.Pcngclola Investasi Pemerintah Daerah selanjutnya discbut Pengclola Investasi adalah pcjabat pengelola keuangan Dacrah selaku bendahara umum Daerah.
7. 18.Penasihnt Investasl adalah tennga profeslonal dam independen yang mcmberl nasihat kepada emerintah Daerah mengenai pclaksanaan Investasi Pcmrintah Daerah.
8. 19.Divcstasi adalah pcnjualan surat bcrharga dan/atau kepemiliknn Pemerintah Dnerah baik sebagian ntau kcscluruhan kepndn pihak lain.
9. 20.Pcrjanjian Investasi adalh kescpakatan tertulis dalam runyka investasi surat berharga dan investnsi lengsung antara Peerintuh Dacrah dengan pemerintah daeruh lainnya, badan usaha dan masyarukat.
10. 21.Pclaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usahe yang melakukan usaha dan/ntau kegiatan pada bidang tcrtentu,
11. 29.Kopcrasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya bcrdasarkan prinsip Koperasi sekaligus schagai peralan ckonomi rakyat yang berdasar atuy esas kekeluargaan.
12. 23.Uaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangen dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro acsuai ketcntuan Peraturan Perundang- undangan.
13. 24.Usaha Kecil adalah usaha ckonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan olch orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan ank perusehaan atau buknn cnbang perusahaan yang dimiliki, dikuaau, atau menjadi bagian baik lungsung maupun tidak lanpsung dari usaha mnencnh tau usaha bear yan, wmwmhi kriteria usaha kccil scsuai ketentuan Feraturan Pcrundung-undangan.
14. 25.Uaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang bcrdiri enditi, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usahu yang bukan merupakan anak pcrusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau mnenjadi bagian bnik langsung maupun tidnak langsung Usaha Kecil atau usah& Lesar yang memenuhi lritcria Us&ha Menengah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Dipindai dengan CamScanner L 5 26, Usha Rear ndalah uuha ekonomi produktif yang hlkukan oleh badan usahn dengan jumlah kekayan beraih atau hsil penjualan Lhunan lebih bcsar «dnri Usaha Menenguh, yang mcliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha petunyan, dan usaha asing yang melakukan kegistan konomi di Indonesia.
15. 7.Pemberian Insentif adalah dukunyan dari Femerintah Dnernh kepada Penannm Modal dalam ranpka mendorong peningketun Penanaman Modal di Daerah.
16. 28.Pemberian Kerudahan adalah penyediaan fesilits dari P'emerintah Dacruh kepada Penanam Modal untuk mempcrmudnh setiap kepiatnn Penanrn Mdnl dalrn rangkn rendorong peningkatan Penanamun Modal di Lacrah,
17. 29.Rencana Umum Penunumnn Modal yang sclanjutnya disingkat RUPM dalah dokumen perencanaan Penanarar Modal jangka waktu panjang.
18. 30.Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkut RUPMK adalnh dokurun perencannnn Penunuman Modal jangka waktu panjang yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 2

Pensnaman Modal diselenggarekan berdasarkan asas:

u.Kepastian hukum;
b.keterbukaan;
c.akuntabilitns;
d.pcrlakuan yang sama dan tidak mernledakan asal negara;
e.kcbersaman;
f.efiaienai berkeadilaun;
g.berkelanjutan;
h.berwawasan lingkungeuI,
i.kemandirinn;
j.kescimbangan kerajuan dan kosntunn ekonui Dacrah; dnm
k.keariln lokal. Pasal .3 Tjun Pennnaman Modal wntuk :
a.meningkatkan pcrtumbuhuu ekouuml Daerah;
b.meninglatkan keejahterann maayurakal;
c.menciptakan lapangan kerja;
d.meningkatkan pcmbangunan ekonomi berkelanjutan;
e.rneningkatkan kemurpuan daya seing dunia usaha Daerah;
f.meningkatkan kapnsitns dan kcmampuan teknologi Daerah;
g.mendorong pongembungun ekonomi kernkyulu;
h.mendorong kemitraan usaha antara Ugahn Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dengan Usaha Menengah dan Usnhn Besar; dan
i.mengolah ekonomi potcnsial renjadi kckuatan ekonomi riil dengan menggunaken dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. d Dipindai dengan CamScanner 6 Panal4 RuanglingkupPenyclcnggarannPenanamanModalmcliputi: n.kewennnganurusanpemerintahanbidangPennaman Modal; h.hak,kewajibundantanggungiawabPenanamModal; e:.lerberianInsentifdamnIemherianKernudahanI'err4rrr Modal; d.arahkebijakanlenanamModal;dun e.InvestasiPemerintahDaerah. BABIL KEWENANGANURUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPENANAMANMODAL BaianKesatu Umum Pasal 5 UrusanpemerintahanbidangPenanamanModal,tcrdiridari: a.pengcmbnganiklimPenanamanModal; h.PromosiPenanamanModal; c:.pelayananlenararanModal;dar d.PengenudlinpelkaxuanlenneuranModal. BagianKedua PengembnngnnTklimPennnnmanModnl

Pasal 6

(I)PengembanganlkllmPenananModalscbagaimana dirksuddalarPaal5hurula,dilaksanakanre:lalui: n.pengembanganpotensidnnpelunngPennnamanModal; dan b,pemberdayaanusaha,

(2)PengembanganpotensidanpeluangFenanamanModal scbagaimanadimaksudpadaayat(l) hurufa,mellputl: a,idcntifikasipotcnsiPenanamenModaldiDacrah; b.peretaanpelungPenanaranMadaldiDaerah; c.pundokurcntaeiaunhail punctupclungPcnanamen ModaldiDnorah;dnn d.pong1ngghanpondokumontastnnIn31lpcm1ctn1 peluangPenanamanModal kedalarn sisterrt inforrnasi potensiinvestasiDacrah.
(3)Pemberdayaanusahasebagairmandirk8udpda ayal(l) hurufb,meliputi: a,fasilitasi pclakannnnn pembinnnnmnnnjemenusnhn kepadaUgahaMilro,UsahnKecildnnKoperasiterknit pemberdayaanPenanamanModal;
1. b.fasilitsi pelksanenkernitraanusahaantaraUsaha Mikro,UsahaKccildanKoperasi denganUsaha MencngahdanUsahaBesar;dan c.fnsilitnsiponingkntnnknpnsitnsUeahuMikro,Uuahu Kecil danKoperasi torkaitPenanamanModal. Dipindai dengan CamScanner 7
(4)Tata cara kegIatan pengembangan iklim rnnnnmnn Mlnl ebaauirnaunr diuakud pad ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Baian Ketin Prurosi Penantan Modal asal 7
(1)Promosi Penanaman Modal scbagaimans dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
(2)Promosi Penanaman Modal scbagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:
1. a.penerimaan kunjungan delegasi Pcnanam Modal dari dalam dan/atau luar negeri;
2. b.pengcmbangan stratcgi Promosi Penanaman Modal dan analisis sektor;
3. c.penyebaran informasi Pennnamnn Modal melnlui penyelenggaraan/mcngikuti forum bisnis, pameran, media serta talkshou; dan/atau
4. d.penyelenggaraan/mengikuti workshop peningkatan kemumpuan Aparatur Sipil Negara.
(3)Tata cara kcgiatan Promosi Pcnanaman Modal scbagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan sesuai kerentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan pelayanan Penanaman Modal sebaaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf , dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemcrintahan bidang Penanaman Modal.
(2)Pelaksanaan pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimnksud pndn nynt (l) dilnksunnknn berdnsnrknn pendelegasian pclayanan Ponanaman Modal dari Hupati lccpada Kcpala Peranglut Dacral ycng mcnyclcngsoralan urusan pemerintahan bidang Pcnanaman Modal,
(33)Pelayanan Penanaman Modal sebagimana dirnaksud pad ayat (2) yaitu pelayanan Perizinan Berusaha berbasis risiko.
(4)Tata cara kcgiatan Pelayanan Ponanaman Modal sebagaimnana dimaksud pala ayat (1) dilaksanakan acsuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. k Dipindai dengan CamScanner 8 begin clime enpendnln elkcsnnnnn ennnnmnn Modal

Pasal 9

Pengendalian pclaksanaan Penanaman Modnl sebngaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan mclalui:

t.UCIHIAIAGUUIHI, b, pembinaan; dan
c.pengawasan.

Pasal 10

(1)Kegiatan Femuntauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, dileksen&ken terhedep Penneran Modal sejak mcndapatkan Perizinan Bcrusaha.
(2)Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan untuk mengerahui pcrkcmbangan rcalisasi Penaraan Modal dar perrasalaha yan dihadapi lel Pelaku Usaha,
(3)Kegiatan Pemantauan terhadap Penanaman Modal sebagirnana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui:
1. a.kompilasi; b, verifikasi serta evaluasi laporan kegiatan Penanaman Modal; dan/atau c, surnber informnasi lainnya.

Pasal 11

Kegiatan Pembinaan sebagaimana diraksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksunakan mnelalui:

a.sosialisasi, workshop, bimbingan tcknis, atau dialog investasi rnergenai ketentuan pelaksanaan lennIar Modal sccara berkala;
b.pemberian konsultasi pengendalian pclaksanaan Penanaman Modal;
c.fasililasi penyelesaian perrnasalaban yang dihadapi Pelaku Usaha;
d.fasilitasi perccpatan realisasi investasi proyek berupa kemudahan berusaha bagi Pelaku Usaha; atau
e.pengawalan percepatan realisasi proyek strategis nasional yang sudah memiliki Perizinan Berusaha.

(1)Pelaksanaan kegiatan Pembinaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Perangkat Daerah sesuai kewenungannya,
(2)Bupati membentuk tim koordinasi pelakanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. l- Dipindai dengan CamScanner 9 Passl 13 Kcgiutan Pengawasan sebagaimana dimukssud dalam Pasal ' huruf c dilaksanakan atas usaha dan/atau kegiatan sebagai tindak lanjut dari:
1. a.evaluasi atas pelaksanaan Penanaman Modal:
2. b.adanya indikasi atu bukti nwal penyumpangen &ts etentusn pelnksanaan Penanaman Modal atau tidak dipenuhinva kewajiban dan tanggungjawab; atau
3. c.proses penyenaan dan pencabutan sanksi. Pasnl 14
(1)Pelaksanaan kgistan Fengawasan scbggaimna dimaksud delam Fasal 13 dapat dilakuksn dengan
1. a.pendsmpingen oleh instansi pemerintah terkait yang berwenang; dan/atau
2. b.bekerjasama dengan profesi yang memiliki sertifikat kcahlisn dibidang Pengawassn sesuai dengan bidang yang diperlukan.
(2)Bupati membentuk tir kordinasi pelksanuan Pengawasan scbagaimann dimaksud pads ayat (l) yang ditctapken dengan Kepurusnn Bupati.

Pasal 15

Tata cars Pcngendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimsna dimaksud dalam Pasal 9 dilakszakan scsuai ketentuan Peraturan Perundang-unulngam.

a.kepastian hak, hukum dan perlindungan; b, informasi yang terbuka mengenai bidsng usaha yang dijnlankxannya;
c.hak pelaynan; dan
d.berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai kctontuan Pcaturen Perundang-undangan.

BAB ILL

HAK, KEWAJIAN DAN TANGGUNGJAWAB PENANAM MODAL

Pasal 17

Setiap Penanam Modal berkewajiban: a, mcncrapken prinsip tata kelola perusahaan yang baik; b, mclaksanaken tanggung jawab sosial pcrusahaan;

c.membuat laporan kegintnn Penanaman Modal dan menyampaikannya kepada lcmbaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pcnanaman Modal; A -------------- - J Dipindai dengan CamScanner 10
d.menghorati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi keyiatan usaha Penanaman Modal; dan
c.memutuhi semua ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 18

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

a.menjamin terscdianya Modal yang berasal dari sumber yang lidak herterlangan dcngan ketentuan Peraturan Pcerundang-undangan;
b.mcnanggung dan menyclcsaikun segala kewnjiban dan kerugian jika Penanam Modal merghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kcgiatan usahanya secara sepihak sesuai ketcntuan Peraturan Perundang- undangan; c, menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli dan hal lnin yang merugikun negnra;
d.menjaga kelestarian lingkungan hidup;
e.menciptakan kesclamatan, keschatan, kenyamanan dar kcscjahteraan pckcrja; dan
f.mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang- undangan. DAD IV PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMB3ERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 19

(1)Pererintah Daerah dapat memberikan insentif clan kemudahan kepada enamam Modal di Daerah.
(2)Perberian Insentif du Pemberian Kmudahan kepada Penanam Modal di Daerah sebageirnana diraksud pala ayat
(1)diberikan sesuai denan kemampuan keuangan Dacrah dan kctentuan Praturan Perundang undangan. () Ketantuan mengenai Pemberian Insentif dan Pernberin Kcmudehn Pcnenaman Modal di nrnh aebagaimana dimuksud puda uyat (2) diatur lebih lanjut dengan Poraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…