Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2023
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2023
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 30
Ringkasan
Perubahan keputusan Bupati,Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Perubahan keputusan Bupati,Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Nomor 2 Tahun 2O22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Kepala Daerah w4jib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah sesuai waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2O22 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; t f 2 Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
3 Mengingat : 1. 2. Pasal 1a ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat ll Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (lcmbaran Negara Republik tndonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan l-€mbaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 1655); undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dati KorupEi' Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik tndonesie Tahun 1999 Nomor 75' Tambahan l€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan undang-unda[g Nomor 3O Tahun 2O02 tentang Komisi Pemberantass! Tindak Pidana Korupsi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan l€mbatan Negara Republik Indonesia Nomor 4250); Undaag-undang Nomor 17 Tahun 2oo3 tentang Keuangan Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tarnbahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Pcnctapan Peratuian Pemcrintsh pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2o2o tentanS Kcbijakan Keuangan Negara dan stabilitaE sistem Keuangan unhrk Penanganan Paidemi corona virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Mengbadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem Keuangan Menjadi undang-undang (Ifmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik lndon€sia Nomor 6485); 3. 4. t Mengingat 3
f
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (6mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440O); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tambatran lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. t 4
t 10. 5 peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 138, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O10 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2oo5 tentang sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 1 1O, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); peraturan pemerintah Nomor 7l Tahun 2ol0 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5165); peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2O17 tentang Pembinaan dan Pengawasan PenyelenSgaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor I Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor lg Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 248, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); 11. t2. 13. 14. t 16. 5
t 6 17. peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); lg. peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2OO6 tentang T\rnjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil; 19. peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2Ol8 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 20. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2Ol7 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana Operasional; 21. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1781); 22. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentangPedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Freirt:- Negara Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 972); 29 peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2O22 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Badung Tahtln 2O22 Nomor 14, Tambahan kmbaran Daera-h Kabupaten Badung Nomor 14); 24. peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2022 tettangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O23 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah KabuPaten Badung Nomor 2O); t 6
23 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 14);
7 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKIT,AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG dan BUPATI BADUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2022 TEMANC ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2023.
Anggaran pendapatsn dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Ang8aran 2023 semula berjunrah Rp. 6.060..+68.1 1 t,32a,OO bertambah sdumlah Rp. 2.494.372.a95.732,00-sehingga menjadi RP. 8.554.841.007.056'00 dengan rincian scbagai berikut :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp. 6.060.468.111.324,00 bertambah sejumlah Rp. 2.494.372.895.732,00_sehingga menjadi Rp. 8.554.841.007.056,00 dengan rincian sebagai berikut:
a) Semula RP' 0O'OO b) Bertambah Rp. -1.995.442.182.O73.OO Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. r'o95'442'182'O73'OO
a) Semula RP' OO'OO b}BertambahRp.31.087.1o4.ooo.oo Jumlatr pengeluaran setelah perubahan Rp. 31'087'1O4'OOO'O0 Jumlah Pembiayaan Netto setelatr perubahan Rp. 1'064'355'078'073,00 sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0O,00
a) Semula b) Bertambah Rp. Rp. 00,00 1.095.442.182.073,00 Rp. 31.087.104.000,00 Rp. Jumlah penerimaan setelah perubahan
a) Semula b) Bertambah Rp. l .095.442.182.073,00 00,00 Jumlah pengeluaran setelah perubahan Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 31.087.104.000,00 Rp. 1.064.355.078.073,00 Rp. 00,00 Pasal 2
Rp.
Rp. 112.795.833.150,00 15.200.000.000,00 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 127.995.833.150,00
(l) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I huruf b terdiri dari :
165.991.629.851,00 52.221.739.141,00 Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan Rp. 218.213.368.992,00 3.891.333.818.064,00Rp.
(I) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:
Rp. 903.781.308.082,00 432.907.926.854,00 Jumlah belanja Modal setelah perubahan Rp. 1.336.689.234.936,00 t 11
Rp. 11 72.086.033.246,00 21.223.109.055,00 Jumlah belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 93.309.142.301,00 d.Belanja Transfer
Rp. l.193.266.951.932,00 628.589.088.580,00 Jumlah belanja Transfer setelah perubahan Rp. l.821.856.040.512,00
Rp. l .880.616.783.166,00 2.211.680.981,00 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan
a Belanja Modal Tanah
Rp. 00,00 00,00 Jumlah belanja Bunga setelah perubahan
Rp. Rp. Rp.
a Belanja Modal Tanah
Rp. 114.060.000.000,00 l 74.922.981.274,00 Jumlah belanja Modal Tanah setelah perubahan Rp. 288.982.981.274,00 13
Rp. 428.289.635.982,00
( U pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf c terdiri dari :
Rp. 525.453.108.573,00 222.210.810534,00 Rp. 747.663.919.107,00 667.813.843.359,00 406.378.278.046,00Rp. Rp.
t b.Pengeluaran PenyertaanModalDaerah 1.Semula 2.Bertambah Rp. Rp. 15 00,00 31.087.104.000I00 JumlahpengeluaransetelahperubahanRp. Pasal 5 31.087.104.000,00 (1)Belanjatidakterdugasebagaimanadimaksud dalamPasal3ayat(4)merupakanpengeluaran anggaran atas BebanAPBDuntukkeadaandarurattermasukkeperluanmendesaksertapengembalian ataskelebihan pembayaranatasPenerimaanDaerah tahun-tahunsebelumnya. (2)Dalam hal belanjatidakterdugasebagaimanadimaksud padaayat(1)tidakmencukupi, menggunakan: a.DanadarihasilpenjadwalanulangcapaianProgramdanKegiatanlainnyasertapengeluaranPembiayaan dalam tahunanggaranberjalan;dan/atau b.Memanfaatkankasyangtersedia.
(1)Keadaandaruratsebagaimanadirnaksud dalamPasal5ayat(1)meliputi: a.Bencanaalam, bencananon-alam, bencanasosialdan/atau kejadianluarbiasa;
t l6 (21 Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :
c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/ atau
Membuka PDF…