DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 21 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Badung

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan keputusan Bupati,Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk nelaksens.lran ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (kmbaran Negara R€publik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Iembaran Negara Republik lndoncsia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Fenetapan Peraturan Pemcrintah Pengganti Undang-Undang ] SALINAN] BUPATI BADUNG PROVINSI BALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran . . Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Nomor 2 Tahun 2O22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Kepala Daerah w4jib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah sesuai waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2O23 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon anggaran yang telah disepakati bersama Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 9OO /12596/ SETDA/BPKAD tanggal l8Agustus2O23 9ro /20421 DPRD tentang Persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Badung tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2O22 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; t f 2 Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon anggaran yang telah disepakati bersama Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 900 / 12596/ SETDA/BPKAD tanggal 18 Agustus 2023 910 /2042/ DPRD tentang Persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 3 Mengingat : 1. 2. Pasal 1a ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat ll Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (lcmbaran Negara Republik tndonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan l-€mbaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 1655); undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dati KorupEi' Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik tndonesie Tahun 1999 Nomor 75' Tambahan l€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan undang-unda[g Nomor 3O Tahun 2O02 tentang Komisi Pemberantass! Tindak Pidana Korupsi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan l€mbatan Negara Republik Indonesia Nomor 4250); Undaag-undang Nomor 17 Tahun 2oo3 tentang Keuangan Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tarnbahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Pcnctapan Peratuian Pemcrintsh pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2o2o tentanS Kcbijakan Keuangan Negara dan stabilitaE sistem Keuangan unhrk Penanganan Paidemi corona virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Mengbadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem Keuangan Menjadi undang-undang (Ifmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik lndon€sia Nomor 6485); 3. 4. t Mengingat 3
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); f
5. 5.undang-undang Nomor I Tahun 2o04 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimanan te]ah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor I Tahun 202O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (pmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o2o Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6485); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (6mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440O); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tambatran lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
g.peraturan pemerintah Nomor 1O9 Tahun 20OO tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO0 Nomor 21O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
g.peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 6. t 4
1. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimanan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. 6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); t 10. 5 peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 138, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O10 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2oo5 tentang sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 1 1O, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); peraturan pemerintah Nomor 7l Tahun 2ol0 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5165); peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2O17 tentang Pembinaan dan Pengawasan PenyelenSgaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor I Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor lg Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 248, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); 11. t2. 13. 14. t 16. 5
6. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
11. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjarnan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); t 6 17. peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); lg. peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2OO6 tentang T\rnjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil; 19. peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2Ol8 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 20. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2Ol7 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana Operasional; 21. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1781); 22. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentangPedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Freirt:- Negara Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 972); 29 peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2O22 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Badung Tahtln 2O22 Nomor 14, Tambahan kmbaran Daera-h Kabupaten Badung Nomor 14); 24. peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2022 tettangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O23 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah KabuPaten Badung Nomor 2O); t 6
13. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. 18.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
15. 19.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
17. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 23 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 14);
19. 24.Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20); 7 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKIT,AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG dan BUPATI BADUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2022 TEMANC ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2023.

Pasal 1

Anggaran pendapatsn dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Ang8aran 2023 semula berjunrah Rp. 6.060..+68.1 1 t,32a,OO bertambah sdumlah Rp. 2.494.372.a95.732,00-sehingga menjadi RP. 8.554.841.007.056'00 dengan rincian scbagai berikut :

a.PendaPatan Daerah
1. 1.Semula Rp' 6'060'46E' 111'324'00
2. 2.bcrtambah Ro' 1'398'930'713'659'00 Jumlah Fendapatan Daerah setcl'ah pcrubahan Rp 7'459'398'824'983'0O
b.Belanja Daerah
1. 1.scmuta RP' 5!08'468{1!'32j!'oo
2. 2.bertambah Ro' 2'463'285'791'732'00 Jumlah Belanja Daerah seteliah perubahan Rp' 8'523'753'903'056'00 Defrsit Eetclah perubahstr RP' (1'064'355'078'073'00) t Menetapkan 7 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG dan BUPATIBADUNG MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp. 6.060.468.111.324,00 bertambah sejumlah Rp. 2.494.372.895.732,00_sehingga menjadi Rp. 8.554.841.007.056,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah
1. 1.Semula Rp. 6.060.468.111.324,00
2. 2.bertambah Rp. 1.398.930.713.659,00 Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan
b.Belanja Daerah Rp. 7.459.398.824.983,00
1. 1.Semula
2. 2.bertambah Rp. 6.060.468.111.324,00 Rp. 2.463.285.791.732,00 Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Defisit setelah perubahan Rp. 8.523.753.903.056,00 Rp. (l .064.355.078.073,00) I
c.PembiaYaan
1. 1.Penerimaan a) Semula RP' 0O'OO b) Bertambah Rp. -1.995.442.182.O73.OO Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. r'o95'442'182'O73'OO
2. 2.Pengeluaran a) Semula RP' OO'OO b}BertambahRp.31.087.1o4.ooo.oo Jumlatr pengeluaran setelah perubahan Rp. 31'087'1O4'OOO'O0 Jumlah Pembiayaan Netto setelatr perubahan Rp. 1'064'355'078'073,00 sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0O,00

Pasal 2

(1)pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a terdiri dari :
1. a.PendaPatan Asli Daerah
  1. 1.Semula RP' 5' 187'633 'l&'473'OO
  2. 2.Bertambah Rp' 1'346,661'854'518'0O Jumlah pendapatan asli daerah setelah pembahan Rp. 6-534.295.018'991'00
2. b.PendaPatan Transfer
  1. 1.Semula RP' 872'834'946'851'00
  2. 2.Bertambah Bp' 52'268'859' 141'00 Jumlah pendapatan jTransfer setelah perubahan Rp. 925.103'805'992'00 f 8
3. c.Pembiayaan
  1. 1.Penerimaan a) Semula b) Bertambah Rp. Rp. 00,00 1.095.442.182.073,00 Rp. 31.087.104.000,00 Rp. Jumlah penerimaan setelah perubahan
  2. 2.Pengeluaran a) Semula b) Bertambah Rp. l .095.442.182.073,00 00,00 Jumlah pengeluaran setelah perubahan Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 31.087.104.000,00 Rp. 1.064.355.078.073,00 Rp. 00,00 Pasal 2
(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah
  1. 1.Semula Rp. 5.187 .633.164.4 73,00 52.268.859.141,00 872.834. 946.851,00 Rp. Rp.
  2. 2.Bertambah Rp. l.346.661.854.518,00 Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 6.534.295.018.991,00
2. b.Pendapatan Transfer
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp. 925.103.805.992,00 tf 9
(2)pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pqiak Daerah
2. l.Semula Rp' 4.630.047'493. 102'OO
  1. 2.Bertambah Rp. 1.2O0-O20.034.408.OO Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 5.830'067.527.510'00
3. b.Retribusi Daerah
  1. 1.Semula RP. 112.795.833.150'00
  2. 2.Bertambah Ro. I5.200.OOO.OOO.OO Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 127.995.833.150'00
4. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
  1. 1.Semula RP. 183.378.818'853'00
  2. 2.Bertambah Rp. 11.521.O31.738.O0 Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 194.899'850.591'00
5. d.Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
6. l.Semula RP. 261.411.019.368'00
  1. 2.bertambah Rp. 119.92O.788.372.00 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp' 381.331.807.740'00 t 9
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah Rp.1.200.020.034.408,00 Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 5.830.067.527.510,00 Rp. 4.630.047.493.102,00
2. b.Retribusi Daerah
3. l.Semula
  1. 2.Bertambah Rp. Rp. 112.795.833.150,00 15.200.000.000,00 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 127.995.833.150,00
4. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
  1. 1.Semula Rp. 183.378.818.853,00
  2. 2.Bertambah Rp. 11.521.031,738,00 Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan
5. d.Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
  1. 1.Semula Rp. 261.411.019.368,00
  2. 2.bertambah Rp.119.920.788.372,00 Rp. 194.899.850.591,00 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 381.331.807.740,00 t lo
(3)pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (l) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah hrsat
  1. 1.Semula Rp. 706.843.317.000,00
  2. 2.Bertambah RP. 47.120.0O0.0O Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp. 706.890.437.000,00
2. b.Pendapatan Ttansfer Antor Daerah
  1. 1.Semula RP. 165.991.629.851'00
  2. 2.Bertambah Ro' 52.221.739.141.0O Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan Rp. 218.213364.992,00

Pasal 3

(l) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I huruf b terdiri dari :

a.Belanja OPerasi
1. 1.Semula Rp. 3.89r.$3.818.064'00
2. 2.Bertambah Rp. f.38O.565.667.243.0O Jumlah betanja operasi setelah perubahan Rp. 5.271.899.485.307,00
b.Belanja Modal
1. 1.Semula RP. 903.78f.3O8'082'0O
2. 2.Bertambah Ro. 432.907.926.854.00 Jumlah belanja Modal setelah perubahan Rp. 1.336.689.234.936'00 T 10 706.843.317.000,00

(3)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri darijenis pendapatan:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
  1. 1.Semula Rp.
  2. 2.Bertambah Rp. 47.120.000,00 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp. 706.890.437.000,00
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah
  1. 1.Semula Rp.
  2. 2.Bertambah Rp. 165.991.629.851,00 52.221.739.141,00 Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan Rp. 218.213.368.992,00 3.891.333.818.064,00Rp.

Pasal 3

(I) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:

a.Belanja Operasi
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah Rp. l.380.565.667.243,00 Jumlah belanja Operasi setelah perubahan
b.Belanja Modal Rp. 5.271.899.485.307,00
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah Rp. Rp. 903.781.308.082,00 432.907.926.854,00 Jumlah belanja Modal setelah perubahan Rp. 1.336.689.234.936,00 t 11
c.Belanja Tidak Terduga
1. 1.Semula Rp. 72.O86.O33.246,CIO
2. 2.Bertambah Rp. 21.223.1O9.055.OO Jumlah belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 93.309.142.301,OO d.Belanja Transfer
3. 1.Semula Rp. I.193.266.951.932,00
4. 2.Bertambah Rp. 628.589.088.58O.00 Jumlah belanja Transfer setelah perubahan Rp. 1.821.856.040.512,00

(2)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :
1. a.Belanja Pegau'ai sejumlah I . Semula Rp. I .880.616.783.166,00
  1. 2.Bertambah Rp. 2.2 1 1.680.981,OO Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 1 .882.828.464.147,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa
  1. 1.Semula Rp. L544.742.710.234,OA
  2. 2.Bertambah Rp. 175.737.566.543.O0 Jumlah belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp. 1 .720.480.276.777,OO
3. c.Belanja Tidak Terduga
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah Rp. Rp. 11 72.086.033.246,00 21.223.109.055,00 Jumlah belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 93.309.142.301,00 d.Belanja Transfer
  3. 1.Semula
  4. 2.Bertarnbah Rp. Rp. l.193.266.951.932,00 628.589.088.580,00 Jumlah belanja Transfer setelah perubahan Rp. l.821.856.040.512,00
(2)Belanja Operasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah Rp. Rp. l .880.616.783.166,00 2.211.680.981,00 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan
2. b.Belanja Barang dan Jasa
  1. 1.Semula Rp. l.882.828.464.147,00
  2. 1.544. 7 4 2. 710. 234, 00Rp.
  3. 2.Bertambah Rp. 175.737.566.543,00 Jumlah belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp. l.720.480.276.777,00 t2
3. c.Belanja Bunga
4. l.Semula RP. OO'OO
  1. 2.Berkurang RP. OO.0O Jumlah belanja Bunga setelah perubahan Rp. 0'00
5. d.Belanja Subsidi
6. t.semuLa RP' 4.492.500.000'00
  1. 2.Berkurang Ro. {2.457.181'OOO.OO} Jumlah betanja Subsidi setelah pembahan Rp. 2.035.319.OOO,OO
7. e.Belanja Hibah
  1. 1.Semula RP' 461.122'324.664'00
  2. 2.Bertambah Ro. 1.205.147.600'7f9.O0 Jumlah belanja Hibah setelah perubahan Rp. 1.666.269.925.383,00
8. f.Belanja Bantuan Sosial
  1. 1.Semula RP. 359.5OO.OOO'OO
  2. 2.Berkurang RP. (74-O0O.000.OOI Jumlah belanja Bantuan sosial setelah perubahan Rp. 285.500.000,00
(3)Belanja Modal sebagaimana dimalsud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja : a Belanja Modal Tanah

1.Semula RP. 114.060'000.000'00
2.Bertambah Rp- I74.922'98L'274.OO Jumlah belanja Modal Tanah setelah perubahan Rp. 2a8.982.98L274,OO t 12

c.Belanja Bunga
1. 1.Semula
2. 2.Berkurang Rp. Rp. 00,00 00,00 Jumlah belanja Bunga setelah perubahan
d.Belanja Subsidi Rp. 0,00 Rp. 2.035.319.000,00 Rp.1. Semula 4.492.500.000,00
1. 2.Bcrkurang Rp.(2.457.181.000,00) Jumlah belanja Subsidi setelah perubahan
e.Belanja Hibah 359.500.000,00 (74.000.000,00) 461.122.324.664,00 1.205.147.600.719,00 Rp. 1.666.269.925.383,00 Rp. Rp. Rp. Rp.
1. 2.Berkurang
2. 1.Semula
3. 2.Bertambah Jumlah belanja Hibah setelah perubahan
f.Belanja Bantuan Sosial
1. 1.Semula Jumlah belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 285.500.000,00

(3)Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja : a Belanja Modal Tanah

1.Semula
2.Bertambah Rp. Rp. 114.060.000.000,00 l 74.922.981.274,00 Jumlah belanja Modal Tanah setelah perubahan Rp. 288.982.981.274,00 13

b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1. 1.Semula Rp. 195.617.266.810'00
2. 2.Bertambah Rn. 100.257.304.367.0O Jumlah belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan Rp. 295.874.571.177,OO
c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1. 1.Semula Rp. 380.477.359.629,00
2. 2.Bertambah Ro. 47.812.276.353-OO Jumlah belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan Rp. 428.289.635.982,00
d.Belanja Modal Jalan, Jaringan dan lrigasi
l.semula Rp. 193.294.710.882'00
1. 2.Bertambah Ro. 104.251.057' I7O'OO Jumlah belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan Rp. 297 '545'768.052,00 e Belanja Modal Aset TetaP LainnYa
l.Semula Rp. 10.713.820.761'00
1. 2.Berkurang Ro. 5.164'158.O5O.0O Jumlah belanja Modal AsetTetap Lainnya setelah perubahan Rp. 15.877.978.811,00
f.Belanja Modal Aset lainnYa
1. 1.Semula RP. 9.618.150.000'00
2. 2.Bertambah RP. 500.149'64O.OO Jumlah belanja Modal Aset l-ainnya setelah perubahan Rp. 10.118.299.640'00 r 13
b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1. 1.Semula Rp. 195.617.266.810,00
2. 2.Bertambah Rp.100.257.304.367,00 Jumlah belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan Rp. 295.874.571.177,00
c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1. 1.Semula Rp. 380.477.359.629,00
2. 2.Bertambah Rp. 47.812.276.353,00 193.294.710.882,00 Jumlah belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan
d.Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
1. 1.Semula Rp. Rp. 428.289.635.982,00
2. 2.Bertambah Rp. 104.251.057.170,00 Jumlah belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan Rp. 297.545.768.052,00 e Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp.1. Semula 10.713.820.761,00
3. 2.Berkurang Rp.5.164.158.050,00 Rp. 9.618.150.000,00 Jumlah belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan Rp. 15.877.978.811,00
f.Belanja Modal Aset Lainnya
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah Rp. 500.149.640,00 Jumlah belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan Rp. 10.118.299.640,00 t 14 Jumlah betanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 93.309.142.301,O0 (S) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis Belanja :
a.Belanja Bagi Hasil

(4)Belanja Tidak Terduga
1. l.Semula
  1. 2.Berkurang
  2. 1.Semula
  3. 2.Bertambah
  4. 1.Semula
  5. 2.Bertambah Jumtah belanja Bagi Hasil setelah pembahan b Belanja Bantuan Keuangan Rp. 72.086.033.246,00 Rp. 21.223.109.055,00 Rp. 525.453.108.573,OO Rp. 222.210.810.534,O0 Rp. 747.663.919.1O7,OO Rp. 667.813.843.359,00 Rp. 4O6.378.278.046.O0 Jumlah belanja Bantuan Keuangan setelah pembahan Rp. 1.O74.L92-L21.405,0O

Pasal 4

( U pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf c terdiri dari :

a.Penerimaan Sisa Lrbih Perhihrngan Anggaran Tahun SebelumnYa
1. 1.Semula RP. OO,OO
2. 2.Bertambah Rp. 1.095.4a2.182.O23.00 Jumlah setelah perubahan Rp. L.O95.442.182.073,OO t 14

(4)Belanja Tidak Terduga

1.Semula Rp. 72.086.033.246,00
2.Berkurang Rp. 21223.109.055,00 Jumlah belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 93.309.142.301,00

(5)Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri darijenis Belanja:
1. a.Belanja Bagi Hasil
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah Rp. Rp. 525.453.108.573,00 222.210.810534,00 Rp. 747.663.919.107,00 667.813.843.359,00 406.378.278.046,00Rp. Rp.
  3. 2.Bertambah Jumlah belanja Bagi Hasil setelah perubahan b Belanja Bantuan Keuangan
  4. 1.Semula Jumlah belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp. l.074.192.121.405,00 00,00Rp.

Pasal 4

(1)Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:
1. a.Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah Jumlah setelah perubahan Rp. 1.095.442.182.073,00 Rp. l.095.442.182.073,00 t 15
2. b.Pengeluaran Penyertaan Modal Daerah
  1. 1.Semula Rp. 00,00
  2. 2.Bertambah Rp. 31.087.10a.0OO.0O Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 31.087.104.000,00

Pasal 5

(1)B€lanja tidak terduga eebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (41 merupalan p€ngeluaran anggeran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pcngembslian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
(2)Dafam haf behnja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan :
1. a.Dana dari hasit penjadwalan ulang capaian Program dan lGgiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan delam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. b.Memanfaatkan kas yang terscdia.

Pasal 6

(1)Keadaan darurat sebagaknana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (U meliputi :
1. a.Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau
3. c.Kerusakan sarana/prasarana Jrang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. t b.Pengeluaran PenyertaanModalDaerah 1.Semula 2.Bertambah Rp. Rp. 15 00,00 31.087.104.000I00 JumlahpengeluaransetelahperubahanRp. Pasal 5 31.087.104.000,00
(1)Belanjatidakterdugasebagaimanadimaksud dalamPasal3ayat(4)merupakanpengeluaran anggaran atas BebanAPBDuntukkeadaandarurattermasukkeperluanmendesaksertapengembalian ataskelebihan pembayaranatasPenerimaanDaerah tahun-tahunsebelumnya.
(2)Dalam hal belanjatidakterdugasebagaimanadimaksud padaayat(1)tidakmencukupi, menggunakan: a.DanadarihasilpenjadwalanulangcapaianProgramdanKegiatanlainnyasertapengeluaranPembiayaan dalam tahunanggaranberjalan;dan/atau b.Memanfaatkankasyangtersedia.

Pasal 6

(1)Keadaandaruratsebagaimanadirnaksud dalamPasal5ayat(1)meliputi: a.Bencanaalam, bencananon-alam, bencanasosialdan/atau kejadianluarbiasa;
1. b.Pelaksanaanoperasi pencariandanpertolongandan/atau
2. c.Kerusakan sarana/prasaranayang dapatmengganggu kegiatan pelayananpublik. t l6 (21 Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :
3. a.Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
4. b.Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/ atau
5. d.Pengeluaran Daerah lainnya yang apa.bila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bogr Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat'

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…