DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 9 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Badung

regulasi_utama

Ringkasan

RETRIBUSI PERSETUJUAN PEMBANGUNAN GEDUNG

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi PBG yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi PBG yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati. Dipindai dengan CamScanner 9

BAB XII

PEMERIKSAAN

Pasal 16

(1)Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi PBG.
(2)Wajib Retribusi yang diperiksa berkewajiban:
1. a.memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi PBG yang terutang;
2. b.memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
3. c.memberikan keterangan yang diperlukan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi PBG diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

INSENTIFR PEMUNGUTAN

Pasal 17

(I) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi PBG dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerj a tertentu.

(2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV

KEBERATAN

Pasal 18

(1)Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain dipersamakan.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

(1)Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi PBG. Dipindai dengan CamScanner t 10
(2)Keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi PBG diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

(1)Atas kelebihan pembayaran Retribusi PBG, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi PBG diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII

PENY1DIKAN

Pasal 21

(1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
(2)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
1. a.menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
2. b.meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
3. c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
4. d.memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
5. e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; Dipindai dengan CamScanner ; 11
6. f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
7. g.menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
8. h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
9. i.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. j.menghentikan penyidikan; dan/atau
11. k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(4)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana.
(1)Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) atau tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi PBG terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah pelanggaran.
(3)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA ' Pasal 22

Pasal 23

Permohonan PBG yang telah dinyatakan lengkap dan direkomendasikan penerbitan PBG sesuai berita acara konsultasi akhir pada SIMBG sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dikenakan Retribusi PBG berdasarkan Peraturan Daerah ini setelah ditetapkannya SKRD. Dipindai dengan CamScanner : % 12

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 86), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung. angupura -ebruari 2022 AN GIRI PRASTA di Mangupura 2022 BUPATEN BADUNG, N ADI ARNAWA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022 NOMOR 4 NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI (4, 12/2022) Dipindai dengan CamScanner 13 Salinan sesuai dengan aslinya PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Badung, -.: NIP. 19720510 199903 1 008 Dipindai dengan CamScanner LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG STRUKTUR DAN BESARANNYA TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG A. Tabel I Indeks Terintegrasi (t) Fungsi Indeks Klasifikasi Bobot Parameter Indeks Fungsi Parameter Parameter

a.Sederhana 1 Usaha 0,7 Kompleksitas 0,3 b. Tidak 2 Sederhana Usaha a. Permanen 2 (UMKM- 0,5 Permanensi 0,2 b. Tidak 1 Prototype) Permanen Hunian ) Mengikuti ) 0,15 Tabel Koefisien Mengikuti
a.< 100 m? dan J umlah Lantai Tabel <2 lantai Koefisien b.> 100 m 0,17 Jurnlah dan >2 lantai Ketinggian 0,5 Lantai Keagamaan 0 Fungsi Khusus 1 Sosial Budaya 0,3 Faktor Kepemilikan (m) Ganda/Campur a. Perorangan/Badan Usaha = 1 an C. Luas <500 0,6 b. Negara =0 m? dan <2 lantai
d.> 500 m? 0,8 dan >2 lantai IbglGdB TblIIHdk Ba e ne.s angunan edung Terbangun ( Jenis Bangunan Indeks BG Terbangun Bangunan Gedung 1 Baru Rehabilitasi/Renovasi BG
a.Sedang 0,45 50% = 0,225
b.Berat 0,65 x 50%= 0,325 Pelestarian/Pemugaran
a.Pratama 0,65 3 50% = 0,325
b.Madya 0,45 x 50% = 0,225 C. Utama 0,30 x 50% = 0,150 : Dipindai dengan CamScanner 2 C.TabelIIIKoefisienJumlahLantai JumlahLantaiKoefisienJumlahKoefisienJumlahLantai JumlahLantai Lantai Basmen3 lapis+(n)1,393+0,1(n)31 Basmen3lapis1,393321695 Basmen2lapis1.299331,704 Basmen1lapis1,197341,713 l1351,722 21,090361,730 31,120371,738 41,135381,746 51,162391,754 61,197401,761 71,236411,768 81,265421,775 91,299431,782 101,333441,789 111,364451,795 121,393461,801 131,420471,807 141,445481,813 151,446491,818 161.489501,823 171,508511,828 181,525521,833 191,541531,837 201,556541,841 211,570551,845 221,584561,849 231,597571,853 241,610581,856 251,622591,859 261,634601,862 271,64560+(n1,862+0,003(n) 281,656 291,666 301,676 Keterangan: oUntukbasemendisebutKoefisienjumlahlapis. o UntuklantaidisebutKoefisien jumlahlantai. oKoefisienjumlahlantai/lapisdigunakansesuaidenganjumlahlantaiatau lapisbasemenpadabangunangedung. oDiatas3lapisbasemen, koefisienditambahkan0,1 setiaplapisnya. Dipindai dengan CamScanner 3 Koefisien Ketinggian BG = ((LLi KL)) + 5 (LBi KB)) CS LL» + 5 LBi) LLi : Luas Lantai ke-i KL : Koefisien Jumlah lantai LBi : Luas Basemen ke-i KBi : Koefisien Jumlah lapis D. RETRIBUSI PBG
a.Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF. Rumus Perhitungan Retribusi Rumus Perhitungan Retribusi Nilai Retribusi (Nr) : LLt x (Ilo x SHST) x It x Tbg LLT :(LLI + LBi) It :Ifx)(bpx lp) x Fm LLt SHST Ilo It Ibg LLi LBi If Bp Ip Fm : Luas Total Lantai :·Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara). : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0.5%. : Indeks Terintegrasi : Indeks BG Terbangun : Luas Lantai ke-i : Luas Basemen ke-i : Indeks Fungsi : bobot parameter : Indeks parameter : Faktor kepemilikan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung Dipindai dengan CamScanner • GdBRt'b1 ·PsE. Tabel I Harga Satuan er1 us rasarana Langunan4° ung NO JENlS BANGUNAN HSpbg SATUAN PRASARANA -- - -- -- a Pagar 4,500.00 m Konstruksi pembatas / b Tanggu/ m 1 penahan / retaining wall 42,000.00 pengamanan Turap / bataskepemilikan c 42,000.00 m kavling a Gapura 371,000.00 Unit 2 Konstruksi penanda masuk b Gerbang 90,000.00 Unit lokasi a Jalan 1,600.00 m2 b Lapangan 1,600.00 m2 Konstruksi upacara 3 perkerasan C Lapangan 24,000.00 m2 Olahraga terbuka a Perkerasan 14,000.00 m2 aspal Konstruksi 4 perkerasan b Perkerasan 24,000.00 aspal, beton beton m2 Konstruksi 5 perkerasan 1,900.00 m2 grass block 6 Konstruksi a Jembatan 142,000.00 m2 penghubung m2 hunian 142,000.00 usaha 585,000.00 m2 b Box culvert 22,000.00 ml Konstruksi 7 penghubung 142,000.00 m2 (jembatan antar gedung) I Dipindai dengan CamScanner 5 Konstruksi penghubung 8 (jembatan 585,000.00 m2 penyebrangan orang/barang) Konstruksi penghubung 9 (jembatan 585,000.00 m2 bawah tanah/ underpass) 10 Konstruksi a Kolam renang 10,000.00 m2 kolam/reservoir bawah tanah b Kolam 63,000.00 m2 pengolahan air reservoir bawah tanah Konstruksi m2 11 septic tank, 22,000.00 sumur resapan Retribusi dihitung sebesar 1.75% Menara dari biaya a pelaksanaan Per 5 m2 reservor sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak 12 Konstruksi Menara Retribusi dihitung sebesar 1.75% dari biaya b Cerobong pelaksanaan Per 5 m2 [l sesuai rencana anggaran biaya ata u kontrak Dipindai dengan CamScanner t 6 Retribusidihitung sebesar1.75% Konstruksi daribiaya 13 MenaraAir pelaksanaanPer5m2 sesuairencana anggaranbiaya atau kontrak aTugu 378,000.00 unit bPatung 70,000.00unit SesuaiRetribusiunit 14 Konstruksi Didalampersil Tugu/Patung Monumen C SesuaiRetribusiunit dDiluarpersilTugu/Patung aInstalasi listrik 280,000.00Unit Kelebihan28,000.00m2 luasan bInstalasi168,000.00unit Konstruksitelepon/ 15instalasi/komunikasi gardulistrikKelebihan16,800.00m2 luasan CInstalasi224,000.00unit pengolahan Kelebihan22,400.00m2 luasan aBillboardpapan iklan unitdan Luasbidang973,000.00 penambahann reklame>10m ya Konstruksi 16 reklame/789,000.00unitdan papan namaLuasbidang penambahann reklame<10mya Kelebihan194,000.00m2 Luasan>10m Dipindai dengan CamScanner t 7 Papan Nama b (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) Luas bidang 724,000.00 unit dan reklame > 10 m penambahann ya Luas bidang 592,000.00 unit dan reklame < 10 m penambahann Kelebihan ya 144,000.00 m2 Luasan > 10 m? Pondasi Mesin 17 (di luar 100,000.00 unit mesin bangunan) ': Retribusi dihitung sebesar 1.7 5% 18 Konstruksi dari biaya menara televisi pelaksanaan unit tinggi sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak Konstruksi antena radio 1) Standing tower dengan a Ketinggian 25- konstruksi 3-4 50 m kaki: b Ketinggian 51- 75m C Ketinggian 76- 100 m Retribusi dihitung d Ketinggian 101- sebesar 1.75% 125 m dari biaya 19 Ketinggian 126- pelaksanaan e 150m sesuai rencana f Ketinggian anggaran biaya diatas 150 m atau kontrak 2) Sistem guy Ketinggian 0-50 wire/ bentang a kawat: m b Ketinggian 51- 75 m C Ketinggian 76- 100 m Dipindai dengan CamScanner l 8 d Ketinggian diatas 100 m 20 Konstruksi Menara antena (tower Bersama telekomunikasi) a Ketinggian unit kurang dari 25 m b Ketinggian 25- unit 50m Retribusi dihitung Ketinggian sebesar 1.75% unit c diatas 50 m dari biaya pelaksanaan sesuai rencana Menara Mandiri anggaran biaya Ketinggian atau kontrak unit a kurang dari 25 m b Ketinggian 25- unit 50m Ketinggian unit C diatas 50 m 21 Tangki tanam unit bahan bakar Retribusi dihitung sebesar 1.75% dari biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak 22 Pekerjaan a saluran 1000.00 m drainase (dalam persil) b kolam tampung 50,000.00 m2 Konstruksi 138,000.00 m3 23 Penyimpanan/ silo I PERHITUNGAN RETRIBUSI PRASARANA BG Rumus perhitungan retribusi prasarana BG= Vx Ix Ibg x HSpbg Keterangan: V = Volume I =Indeks prasarana Bangunan Gedung Lbg = Indeks BG Terbangun - HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung Dipindai dengan CamScanner l F.ContohPenetapanIndeksPenghitunganBesarnyaRetribusi BangunanGedung 1.FungsiHunian Rumah Tinggal lndeks Fungsi 0,15 0,301,00 0,20x2,00 0,501,00 )» s o =0,30KompleksitasSederhana 0,40PermanensiPermanen 0,50Ketinggian1lantai 1,2Kepemilikanperorangan FaktorKepemilikan(Perorangan)=1 IndeksTerintegrasi(It):0,15x1,21=0,18
1. 2.FungsiKeagamaan MasjidIndeks Fungsi 0,00 0,30x2,00 0,202,00 0,501,09 o• 0,60Kompleksitas 0,40Permanensi 0,545Ketinggian 1,545Kepemilikan Tidaksederhana Permanen 2lantai perorangan FaktorKepemilikan(Perorangan)=1 IndeksTerintegrasi(It):0x1,5451=0 3.FungsiUsaha TokoIndeks Fungsi 0,7 0,30 x2,00 0,202,00 0,50x1,135 Y»co 0,60Kompleksitas 0,40Permanensi -0,5675Ketinggian 1,5675Kepemilikan Tidaksederhana Permanen 4lantai Badanusaha FaktorKepemilikan(Perorangan)= I IndeksTerintegrasi(It):0,7x1,5675x1=1,09725 G.ContohPerhitunganRetribusidenganStu diKasus 1.Studi kasus rumah tinggalbarudiMengwitani DataBangunan Fungsi LuasBangunan(LIt) Ketinggian Lokasi Kepemilikan SHSTBGSederhana IndeksLokalitas Dipindai dengan CamScanner 1Lantai Hunian 100 m2 Mengwitani Pribadi Rp. 5.600.000 0,50% ,11, 10 Rumah Indeks 0,30 1,00 = 0,30 Kompleksitas Sederhana Tinggal Fungsi 0,202,00 = 0,40 Permanensi Permanen 0,15 0,50 1,00 = 0,50 Ketinggian 1 lantai rs» 1,2 Kepemilikan perorangan Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It) : 0,15x 1,2 1= 0,18 Cara perhitungan Luas Total Lantai (LIt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun 100(0,50% x Rp. 5.600.000,-) 0,18 x 1 Rp. 504,000,- GIRI PRASTA Dipindai dengan CamScanner 2ngan CamScanner +l PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAHKABUPATENBADUNG NOMOR 4TAHUN2022 TENTANG RETRIBUSIPERSETUJUANBANGUNANGEDUNG I.UMUM Bangunangedungmerupakansalahsatuwujud fisik pemanfaatanruang.Olehkarenaitu,pengaturanbangunangedung tetapmengacupadapengaturanpenataanruang sesuaiketentuan PeraturanPerundang-undangan.Untukmenjamin kepastiandan ketertibanhukumdalampenyelenggaraanbangunangedung,setiap bangunangedung harusmemenuhipersyaratanadministratifdan persyaratanteknisbangunangedung.Dengandiketahuinya persyaratan administratifbangunangedungolehmasyarakatluas, khususnyayang akanmendirikanatau memanfaatkanbangunan gedung,menjadisuatukemudahan dansekaligustantangandalam penyelenggaraantatapemerintahanyangbaik.Pelayananpemrosesan danpemberianpemenuhanPersetujuanBangunanGedungyang transparan,adil,tertibhukum,partisipatif,tanggap,akuntabel,efisien danefektif,sertaprofesional,merupakanwujud pelayananprimayang harusdiberikanolehPemerintahDaerah. DilainpihakdalampemberianlayananPersetujuanBangunan Gedungyangjugamerupakanpotensidalam peningkatanpendapatan daerah,menjadihalyang jugaharusdiperhatikan.Peningkatan pendapatanDaerahdenganpotensipemberianPersetujuanBangunan GedungdiDaerahmemangmenjadisalahsatusumberpendapatan Daerah,yangjuga nantinyaakanberdampak sertadigunakan sepenuhnyadalamrangkapemerataan pembangunandiDaerahdemi terwujudnya kesejahteraanmasyarakat. Berdasarkan padahal tersebut,makasangatpentingdan dibutuhkannyapembentukanPeraturanDaerahtentangRetribusi PersetujuanBangunanGedung. II.PASALDEMIPASAL Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2

Cukupjelas.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi PBG yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi PBG yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati. Dipindai dengan CamScanner 9

BAB XII

PEMERIKSAAN

Pasal 16

(1)Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi PBG.
(2)Wajib Retribusi yang diperiksa berkewajiban:
1. a.memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi PBG yang terutang;
2. b.memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
3. c.memberikan keterangan yang diperlukan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi PBG diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

INSENTIFR PEMUNGUTAN

Pasal 17

(I) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi PBG dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerj a tertentu.

(2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV

KEBERATAN

Pasal 18

(1)Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain dipersamakan.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

(1)Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi PBG. Dipindai dengan CamScanner t 10
(2)Keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi PBG diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

(1)Atas kelebihan pembayaran Retribusi PBG, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi PBG diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII

PENY1DIKAN

Pasal 21

(1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
(2)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
1. a.menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
2. b.meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
3. c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
4. d.memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
5. e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; Dipindai dengan CamScanner ; 11
6. f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
7. g.menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
8. h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
9. i.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. j.menghentikan penyidikan; dan/atau
11. k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(4)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana.
(1)Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) atau tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi PBG terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah pelanggaran.
(3)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA ' Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

a.Sederhana 1 Usaha 0,7 Kompleksitas 0,3 b. Tidak 2 Sederhana Usaha a. Permanen 2 (UMKM- 0,5 Permanensi 0,2 b. Tidak 1 Prototype) Permanen Hunian ) Mengikuti ) 0,15 Tabel Koefisien Mengikuti
a.< 100 m? dan J umlah Lantai Tabel <2 lantai Koefisien b.> 100 m 0,17 Jurnlah dan >2 lantai Ketinggian 0,5 Lantai Keagamaan 0 Fungsi Khusus 1 Sosial Budaya 0,3 Faktor Kepemilikan (m) Ganda/Campur a. Perorangan/Badan Usaha = 1 an C. Luas <500 0,6 b. Negara =0 m? dan <2 lantai
d.> 500 m? 0,8 dan >2 lantai IbglGdB TblIIHdk Ba e ne.s angunan edung Terbangun ( Jenis Bangunan Indeks BG Terbangun Bangunan Gedung 1 Baru Rehabilitasi/Renovasi BG
a.Sedang 0,45 50% = 0,225
b.Berat 0,65 x 50%= 0,325 Pelestarian/Pemugaran
a.Pratama 0,65 3 50% = 0,325
b.Madya 0,45 x 50% = 0,225 C. Utama 0,30 x 50% = 0,150 : Dipindai dengan CamScanner 2 C.TabelIIIKoefisienJumlahLantai JumlahLantaiKoefisienJumlahKoefisienJumlahLantai JumlahLantai Lantai Basmen3 lapis+(n)1,393+0,1(n)31 Basmen3lapis1,393321695 Basmen2lapis1.299331,704 Basmen1lapis1,197341,713 l1351,722 21,090361,730 31,120371,738 41,135381,746 51,162391,754 61,197401,761 71,236411,768 81,265421,775 91,299431,782 101,333441,789 111,364451,795 121,393461,801 131,420471,807 141,445481,813 151,446491,818 161.489501,823 171,508511,828 181,525521,833 191,541531,837 201,556541,841 211,570551,845 221,584561,849 231,597571,853 241,610581,856 251,622591,859 261,634601,862 271,64560+(n1,862+0,003(n) 281,656 291,666 301,676 Keterangan: oUntukbasemendisebutKoefisienjumlahlapis. o UntuklantaidisebutKoefisien jumlahlantai. oKoefisienjumlahlantai/lapisdigunakansesuaidenganjumlahlantaiatau lapisbasemenpadabangunangedung. oDiatas3lapisbasemen, koefisienditambahkan0,1 setiaplapisnya. Dipindai dengan CamScanner 3 Koefisien Ketinggian BG = ((LLi KL)) + 5 (LBi KB)) CS LL» + 5 LBi) LLi : Luas Lantai ke-i KL : Koefisien Jumlah lantai LBi : Luas Basemen ke-i KBi : Koefisien Jumlah lapis D. RETRIBUSI PBG
a.Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF. Rumus Perhitungan Retribusi Rumus Perhitungan Retribusi Nilai Retribusi (Nr) : LLt x (Ilo x SHST) x It x Tbg LLT :(LLI + LBi) It :Ifx)(bpx lp) x Fm LLt SHST Ilo It Ibg LLi LBi If Bp Ip Fm : Luas Total Lantai :·Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara). : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0.5%. : Indeks Terintegrasi : Indeks BG Terbangun : Luas Lantai ke-i : Luas Basemen ke-i : Indeks Fungsi : bobot parameter : Indeks parameter : Faktor kepemilikan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung Dipindai dengan CamScanner • GdBRt'b1 ·PsE. Tabel I Harga Satuan er1 us rasarana Langunan4° ung NO JENlS BANGUNAN HSpbg SATUAN PRASARANA -- - -- -- a Pagar 4,500.00 m Konstruksi pembatas / b Tanggu/ m 1 penahan / retaining wall 42,000.00 pengamanan Turap / bataskepemilikan c 42,000.00 m kavling a Gapura 371,000.00 Unit 2 Konstruksi penanda masuk b Gerbang 90,000.00 Unit lokasi a Jalan 1,600.00 m2 b Lapangan 1,600.00 m2 Konstruksi upacara 3 perkerasan C Lapangan 24,000.00 m2 Olahraga terbuka a Perkerasan 14,000.00 m2 aspal Konstruksi 4 perkerasan b Perkerasan 24,000.00 aspal, beton beton m2 Konstruksi 5 perkerasan 1,900.00 m2 grass block 6 Konstruksi a Jembatan 142,000.00 m2 penghubung m2 hunian 142,000.00 usaha 585,000.00 m2 b Box culvert 22,000.00 ml Konstruksi 7 penghubung 142,000.00 m2 (jembatan antar gedung) I Dipindai dengan CamScanner 5 Konstruksi penghubung 8 (jembatan 585,000.00 m2 penyebrangan orang/barang) Konstruksi penghubung 9 (jembatan 585,000.00 m2 bawah tanah/ underpass) 10 Konstruksi a Kolam renang 10,000.00 m2 kolam/reservoir bawah tanah b Kolam 63,000.00 m2 pengolahan air reservoir bawah tanah Konstruksi m2 11 septic tank, 22,000.00 sumur resapan Retribusi dihitung sebesar 1.75% Menara dari biaya a pelaksanaan Per 5 m2 reservor sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak 12 Konstruksi Menara Retribusi dihitung sebesar 1.75% dari biaya b Cerobong pelaksanaan Per 5 m2 [l sesuai rencana anggaran biaya ata u kontrak Dipindai dengan CamScanner t 6 Retribusidihitung sebesar1.75% Konstruksi daribiaya 13 MenaraAir pelaksanaanPer5m2 sesuairencana anggaranbiaya atau kontrak aTugu 378,000.00 unit bPatung 70,000.00unit SesuaiRetribusiunit 14 Konstruksi Didalampersil Tugu/Patung Monumen C SesuaiRetribusiunit dDiluarpersilTugu/Patung aInstalasi listrik 280,000.00Unit Kelebihan28,000.00m2 luasan bInstalasi168,000.00unit Konstruksitelepon/ 15instalasi/komunikasi gardulistrikKelebihan16,800.00m2 luasan CInstalasi224,000.00unit pengolahan Kelebihan22,400.00m2 luasan aBillboardpapan iklan unitdan Luasbidang973,000.00 penambahann reklame>10m ya Konstruksi 16 reklame/789,000.00unitdan papan namaLuasbidang penambahann reklame<10mya Kelebihan194,000.00m2 Luasan>10m Dipindai dengan CamScanner t 7 Papan Nama b (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) Luas bidang 724,000.00 unit dan reklame > 10 m penambahann ya Luas bidang 592,000.00 unit dan reklame < 10 m penambahann Kelebihan ya 144,000.00 m2 Luasan > 10 m? Pondasi Mesin 17 (di luar 100,000.00 unit mesin bangunan) ': Retribusi dihitung sebesar 1.7 5% 18 Konstruksi dari biaya menara televisi pelaksanaan unit tinggi sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak Konstruksi antena radio 1) Standing tower dengan a Ketinggian 25- konstruksi 3-4 50 m kaki: b Ketinggian 51- 75m C Ketinggian 76- 100 m Retribusi dihitung d Ketinggian 101- sebesar 1.75% 125 m dari biaya 19 Ketinggian 126- pelaksanaan e 150m sesuai rencana f Ketinggian anggaran biaya diatas 150 m atau kontrak 2) Sistem guy Ketinggian 0-50 wire/ bentang a kawat: m b Ketinggian 51- 75 m C Ketinggian 76- 100 m Dipindai dengan CamScanner l 8 d Ketinggian diatas 100 m 20 Konstruksi Menara antena (tower Bersama telekomunikasi) a Ketinggian unit kurang dari 25 m b Ketinggian 25- unit 50m Retribusi dihitung Ketinggian sebesar 1.75% unit c diatas 50 m dari biaya pelaksanaan sesuai rencana Menara Mandiri anggaran biaya Ketinggian atau kontrak unit a kurang dari 25 m b Ketinggian 25- unit 50m Ketinggian unit C diatas 50 m 21 Tangki tanam unit bahan bakar Retribusi dihitung sebesar 1.75% dari biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak 22 Pekerjaan a saluran 1000.00 m drainase (dalam persil) b kolam tampung 50,000.00 m2 Konstruksi 138,000.00 m3 23 Penyimpanan/ silo I PERHITUNGAN RETRIBUSI PRASARANA BG Rumus perhitungan retribusi prasarana BG= Vx Ix Ibg x HSpbg Keterangan: V = Volume I =Indeks prasarana Bangunan Gedung Lbg = Indeks BG Terbangun - HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung Dipindai dengan CamScanner l F.ContohPenetapanIndeksPenghitunganBesarnyaRetribusi BangunanGedung 1.FungsiHunian Rumah Tinggal lndeks Fungsi 0,15 0,301,00 0,20x2,00 0,501,00 )» s o =0,30KompleksitasSederhana 0,40PermanensiPermanen 0,50Ketinggian1lantai 1,2Kepemilikanperorangan FaktorKepemilikan(Perorangan)=1 IndeksTerintegrasi(It):0,15x1,21=0,18
1. 2.FungsiKeagamaan MasjidIndeks Fungsi 0,00 0,30x2,00 0,202,00 0,501,09 o• 0,60Kompleksitas 0,40Permanensi 0,545Ketinggian 1,545Kepemilikan Tidaksederhana Permanen 2lantai perorangan FaktorKepemilikan(Perorangan)=1 IndeksTerintegrasi(It):0x1,5451=0 3.FungsiUsaha TokoIndeks Fungsi 0,7 0,30 x2,00 0,202,00 0,50x1,135 Y»co 0,60Kompleksitas 0,40Permanensi -0,5675Ketinggian 1,5675Kepemilikan Tidaksederhana Permanen 4lantai Badanusaha FaktorKepemilikan(Perorangan)= I IndeksTerintegrasi(It):0,7x1,5675x1=1,09725 G.ContohPerhitunganRetribusidenganStu diKasus 1.Studi kasus rumah tinggalbarudiMengwitani DataBangunan Fungsi LuasBangunan(LIt) Ketinggian Lokasi Kepemilikan SHSTBGSederhana IndeksLokalitas Dipindai dengan CamScanner 1Lantai Hunian 100 m2 Mengwitani Pribadi Rp. 5.600.000 0,50% ,11, 10 Rumah Indeks 0,30 1,00 = 0,30 Kompleksitas Sederhana Tinggal Fungsi 0,202,00 = 0,40 Permanensi Permanen 0,15 0,50 1,00 = 0,50 Ketinggian 1 lantai rs» 1,2 Kepemilikan perorangan Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It) : 0,15x 1,2 1= 0,18 Cara perhitungan Luas Total Lantai (LIt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun 100(0,50% x Rp. 5.600.000,-) 0,18 x 1 Rp. 504,000,- GIRI PRASTA Dipindai dengan CamScanner 2ngan CamScanner +l PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAHKABUPATENBADUNG NOMOR 4TAHUN2022 TENTANG RETRIBUSIPERSETUJUANBANGUNANGEDUNG I.UMUM Bangunangedungmerupakansalahsatuwujud fisik pemanfaatanruang.Olehkarenaitu,pengaturanbangunangedung tetapmengacupadapengaturanpenataanruang sesuaiketentuan PeraturanPerundang-undangan.Untukmenjamin kepastiandan ketertibanhukumdalampenyelenggaraanbangunangedung,setiap bangunangedung harusmemenuhipersyaratanadministratifdan persyaratanteknisbangunangedung.Dengandiketahuinya persyaratan administratifbangunangedungolehmasyarakatluas, khususnyayang akanmendirikanatau memanfaatkanbangunan gedung,menjadisuatukemudahan dansekaligustantangandalam penyelenggaraantatapemerintahanyangbaik.Pelayananpemrosesan danpemberianpemenuhanPersetujuanBangunanGedungyang transparan,adil,tertibhukum,partisipatif,tanggap,akuntabel,efisien danefektif,sertaprofesional,merupakanwujud pelayananprimayang harusdiberikanolehPemerintahDaerah. DilainpihakdalampemberianlayananPersetujuanBangunan Gedungyangjugamerupakanpotensidalam peningkatanpendapatan daerah,menjadihalyang jugaharusdiperhatikan.Peningkatan pendapatanDaerahdenganpotensipemberianPersetujuanBangunan GedungdiDaerahmemangmenjadisalahsatusumberpendapatan Daerah,yangjuga nantinyaakanberdampak sertadigunakan sepenuhnyadalamrangkapemerataan pembangunandiDaerahdemi terwujudnya kesejahteraanmasyarakat. Berdasarkan padahal tersebut,makasangatpentingdan dibutuhkannyapembentukanPeraturanDaerahtentangRetribusi PersetujuanBangunanGedung. II.PASALDEMIPASAL Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2

Cukupjelas.