DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 167

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Wilayah; Tujuan, Kebijakan Dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten; Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten; Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; Kawasan Strategis Kabupaten; Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; Partisipasi Masyarakat Dan Kelembagaan; Penyelesaian Sengketa; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwaperkembanganpembangunandi daerahtelah berkembang pesat yang berpotensi menekan kualitas lingkungan, sosial, budaya, serta ketidakseimbangan perkembangan antarwilayah dan antarsektor yang memerlukan upaya pemerintah Kabupaten Badung untuk mencegah timbuinya dampak negatif dan mendorong pemerataan pembangunan melalui tata ruang wilayah;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan hunif c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan DaerahtentangRencanaTata RuangWilayahKabupatenBadung Tahun 2025-2045; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-UndangNomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung Di Provinsi Bali (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009);
3.Undang-UndangNomor26 Tahun 2007 tentangPenataanRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Li. Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329}; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 = tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 331); Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330); Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2); Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG dan BUPATI BADUNG MEMUTUSKAN:Menctapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

Pasal 2

RTRW didasarkan atas asas: Tri Hita Karana; Sad Kerthi; keterpaduan; . keserasian, keselarasan dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; . kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: Wilayah; tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten; rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten; rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; Kawasan Strategis Kabupaten; arahan pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; ketentuan pengendalian pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan . partisipasi Masyarakat dan kelembagaan.

(1)
(2)
(3)
(4)(S)
(6)(7}
(8)

BAB II

WILAYAH

Pasal 4

Cakupan Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif yang secara geografis terletak pada koordinat -8°14'2 1,285”-8°50'57,869” Lintang Selatan 1 15°5’2,0357- 115°1574,994" Bujur Timur. Wilayah sebagaimanadimaksud pada ayat {1), mencakup Ruang darat dan Ruang udara termasuk Ruang di dalam bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara administrasi seluas kurang lebih 39.875 (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima} hektare. Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berbatasan dengan:

a.sebelah utara berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Buleleng;
b.sebelah timur berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Bangli, Wilayah Kabupaten Gianyar dan Wilayah Kota Denpasar;
c.sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
d.sebelah barat berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Tabanan. Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 6 {enam) Wilayah Kecamatan, meliputi:
a.Kecamatan Petang;
b.Kecamatan Abiansemal;
c.Kecamatan Mengwi; d, Kecamatan Kuta Utara;
e.Kecamatan Kuta; dan
f.Kecamatan Kuta Selatan. Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup total Wewidangan Desa Adat di seluruh Kabupaten Badung berdasarkan konsep kearifan lokal Bali. Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu). Peta Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Umum Pasal 6Kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:a. kebijakan dan strategi pengembangan Struktur Ruang;b. kebijakan dan strategi pengembangan Pola Ruang; danc. kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.

(1)
(2)
(3)pengintegrasian pusat pelayanan perkotaan di Wilayah Kabupaten dengan sistem perkotaan nasional dan Kawasan Metropolitan secara terpadu; pengembangan integrasi dan konektivitas sistem jaringan transportasi nasional, antarwilayah dan seluruh Wilayah Kabupaten secara optimal; dan peningkatan kuantitas dan kualitas serta jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana di seluruh Wilayah Kabupaten.Strategi pengintegrasian pusat pelayanan perkotaan di WilayahKabupaten dengan sistem perkotaan nasional dan Kawasan Metropolitansecara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:a. memaduserasikan sistem perkotaan berdasarkan hierarki pelayanan dan fungsi sistem pusat permukiman yang meliputi Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan dengan Pusat Kegiatan Nasional Perkotaan Sarbagita; mengintegrasikan pusat kegiatan kepariwisataan, pusat pemerintahan Kabupaten, pusat pendidikan tinggi, pusat pelayanan kesehatan dan pusat pelayanan transportasi ke dalam sistem perkotaan yang berkelanjutan; mengendalikan perkembangan Kawasan Perkotaan fungsi Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Pelayanan Kawasan dan pusat kegiatan yang berpotensi cepat tumbuh dan sedang tumbuh; memantapkan Kawasan Perkotaan Mangupura sebagai Kawasan Ibu Kota Kabupaten; mengembangkan kerja sama antarwilayah dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur; dan mengembangkan perkotaan di Wilayah Kabupaten yang menjadi bagian dari Kawasan Perkotaan Sarbagita yang berjati diri budaya Bali.Strategi pengembangan integrasi dan konektivitas sistem jaringantransportasi nasional, antarwilayah dan seluruh Wilayah Kabupatensecara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:a. mengembangkan transport hub perkotaan dan Wilayah yangb. terintegrasi dan terkoneksi dengan bandar udara; meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antarpusat Pelayanan
(4)d.e. Kawasan Perkotaan di Kawasan Perkotaan Sarbagita dan pusat kegiatan kepariwisataan dalam dan antarwilayah berbasis jalan maupun rel; meningkatkan kualitas sistem jaringan jalan Kabupaten yang terhubung dengan Kawasan Perkotaan sekitarnya di Wilayah Kabupaten; mengembangkan sarana dan prasarana transportasi umum di Wilayah Kabupaten; dan mengembangkan sistem jaringan transportasi darat, di permukaan, di atas permukaan dan di bawah permukaan tanah.Strategi peningkatan kuantitas dan kualitas seria jangkauan pelayanansistem jaringan prasarana di seluruh Wilayah Kabupaten sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:a.b. meningkatkan pelayanan energi serta pemanfaatan sumber energi bersih dan/atau energi terbarukan ke seluruh Wilayah Kabupaten; meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi dan pelayanan teknologi informasi serta komunikasi secara merata ke seluruh Wilayah Kabupaten dan bersinergi dengan perwujudan Bali smart island; mengembangkan dan mendayagunakan potensi sumber daya air Kabupaten dan antarwilayah untuk melayani kebutuhan Wilayah Kabupaten secara efisien dan berkelanjutan; meningkatkan pelayanan dan optimalisasi sistem jaringan sarana dan prasarana lingkungan permukiman meliputi sistem pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, penyediaan air minum, dan drainase yang merata di seluruh Wilayah; dan meningkatkan kualitas infrastruktur kebencanaan dan mitigasi rawan bencana. a. b.
(1)
(2)Pasal9Kebijakan dan strategi pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaanKawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasai 8 huruf a, meliputi:
1. a.pelestarian, pemeliharaan, dan pemulihan ekosistem lingkungan hidup Wilayah Kabupaten;
2. b.pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan RTH yang proporsional di Kawasan Perkotaan; dan
3. c.pengembangan mitigasi dan adaptasi terhadap bencana dan perubahan iktim.Strategi pelestarian, pemeliharaan, dan pemulihan ekosistem lingkunganhidup Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a,meliputi:a. menetapkan, melindungi dan mengelola Kawasan Lindung di Ruang
(3)
(4)
(2)
(2)
(3)darat, Ruang udara serta potensi Ruang di dalam bumi sesuai ketentuan perundang-undangan;
1. b.mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan Lindung berbasis pelestarian keanekaragaman hayati dan kearifan lokal dalam Wilayah Kabupaten sesuai nilai Sad Kerthi;
2. c.merehabilitasi dan meningkatkan fungsi ekosistem dan lingkungan hidup yang telah menurun; dan
3. d.mengharmonisasi pemanfaatan Ruang yang berfungsi lindung dengan potensi pariwisata berbasis kearifan lokal. Strategi pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan RTH yang proporsional di Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
4. a.mengembangkan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan yang terdiri atas paling sedikit 20% {dua puluth persen) RTH publik dan paling sedikit 10% (sepuluh persen) RTH privat;
5. b.melestarikan dan mengembangkan RTH yang telah ada sebagai ruang publik dan/atau untuk menunjang estetika Kawasan; dan
6. c.mengembangkan dan mengoptimalkan lahan potensial sebagai RTH. Strategi pengembangan mitigasi dan adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
7. a.mengembangkan sarana dan prasarana mitigasi bencana melalui normalisasi Wilayah pantai;
8. b.mengembangkan serta merehabilitasi ekosistem alami untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan penyerapan karbon; dan
9. c.mengembangkan infrastruktur yang adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim. Pasal i0 Kebijakan dan strategi pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
10. a.perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya;
11. b.peningkatan peran komoditas unggulan di dalam Kawasan beserta infrastruktur secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian Kawasan dan Wilayah sekitarnya;
12. c.pemantapan dan pengembangan kepariwisataan yang didukung sistem prasarana Wilayah berstandar internasional;
13. d.pengembangan kegiatan budi daya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
14. e.peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Strategi perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
15. a.menyinergikan pembangunan antarsektor dan antarwilayah;
16. b.mengembangkan sinergitas kegiatan kepariwisataan dengan kegiatan pertanian, industri kreatif serta sentra industri kecil dan menengah;
17. c.mengembangkan permukiman perkotaan secara proporsional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung Wilayah; dan
18. d.meningkatkan kualitas permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Strategi peningkatan peran komoditas unggulan di dalam Kawasan beserta infrastruktur secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong
(4)
(5)
(6)pengembangan perekonomian Kawasan dan Wilayah sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.mengoptimalisasi pemanfaatan dan pelestarian Kawasan Budi Daya tanaman pangan, hortikuitura, perkebunan dan perikanan untuk mewujudkan nilai tambah perekonomian Kabupaten;
2. b.mengembangkan sistem pertanian terintegrasi yang berorientasi sistem agribisnis secara berkelanjutan pada Wilayah Kabupaten bagian utara; dan
3. c.mengembangkan sentra industri kecil dan menengah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana minimum. Strategi pemantapan dan pengembangan kepariwisataan yang didukung sistem prasarana Wilayah berstandar internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
4. a.mengoptimalkan pemanfaatan Ruang untuk kegiatan kepariwisataan dengan memperhatixkan daya dukung lahan dan daya tampung Kawasan untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan;
5. b.meningkatkan kualitas Kawasan Pariwisata dan DTW beserta fasilitas pendukungnya; Cc. mengembangkan Kawasan Pariwisata berbasis Agrowisata dan Ekowisata;
6. d.mengoptimalkan pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pariwisata Kuta Utara, Kuta, dan Kuta Selatan yang didukung penyediaan infrastruktur berstandar internasional; dan
7. e.mengembangkan integrasi pariwisata pesisir secara berkelanjutan sebagai aset utama kepariwisataan Kabupaten. Strategi pengembangan kegiatan budi daya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d, meliputi:
1. a.mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan buatan. secara efektif dan efisien;
2. b.mengendalikan pemanfaatan Ruang yang kurang sesuai dengan fungsi utamanya serta tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan;
3. c.mengendalikan pengembangan kegiatan permukiman di Kawasan Pertanian dan mengarahkan pengembangan permukiman baru ke Kawasan Budi Daya lainnya sesuai dengan peruntukannya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung Kawasan; dan
4. d.mengendalikan pembangunan kegiatan budi daya dengan memperhatikan komposisi Kawasan terbangun dan Kawasan ruang terbuka di Wilayah Kabupaten. Strategi peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
5. a.mendukung penetapan Kawasan dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara sesuai kondisi lingkungan dan sosial budaya Masyarakat;
6. b.mengendalikan pengembangan kegiatan budi daya di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara; dan
7. c.mengendalikan perubahan fungsi Kawasan Pertahanan Dan Keamanan negara serta aset pertahanan dan keamanan lainnya.
(1)
(2)
(3)
(4)

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 11

Kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi: a, pengembangan sinergitas pengelolaan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi dalam Wilayah Kabupaten,

b.pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Wilayah Kabupaten yang produktif dan berdaya saing nasional dan internasional; dan
c.pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagai pelestarian nilai historis dan keanekaragaman warisan budaya serta keberlanjutan lingkungan. Strategi pengembangan sinergitas pengelolaan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi dalam Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a.mengharmonisasi pengembangan Struktur Ruang dan Pola Ruang Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi di Wilayah Kabupaten; dan
b.mendukung kebijakan skala nasional, Provinsi, dan Wilayah Kabupaten yang terintegrasi dan harmonis. Strategi pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagai penggerak pertumbuhan ekenomi Wilayah Kabupaten yang produktif dan berdaya saing nasional dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a.mengembangkan Kawasan Pariwisata dan mendukung Kawasan pengembangan terpadu daerah Provinsi sebagai pusat kegiatan perekonomian Wilayah Kabupaten yang berdaya saing;
b.mengembangkan konektivitas, aksesibilitas dan kelengkapan fasilitas, infrastruktur dan transportasi pendukung;
c.menata Kawasan serta mendorong iklim investasi yang kondusif sesuai dengan karakter dan keunggulan Wilayah Kabupaten; dan
d.mewujudkan perlindungan Kawasan Pertanian sebagai upaya mendukung ketahanan pangan nasional berbasis kearifan lokal. Strategi pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagai pelestarian nilai historis dan keanekaragaman warisan budaya serta keberlanjutan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a.menyinergikan dan melindungi serta meningkatkan kualitas infrastruktur pada Kawasan Tempat Suci dengan status Pura Sad Kahyangan, Pura Dang Kahyangan dan Pura Kahyangan Jagat,
b.melestarikan dan melindungi cagar budaya, bangunan bersejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi, serta potensi sosial budaya Masyarakat yang memiliki keunikan dan nilai sejarah; dan
c.mengendalikan pemanfaatan Ruang pada Kawasan Suci dan Kawasan Tempat Suci sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(9)
(6)
(7)ts) Umum Pasalt 12 Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
1. a.sistem pusat permukiman; dan
2. b.sistem jaringan prasarana. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 {satu berbanding lima puluh ribu). Peta Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang menipakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 13

Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(1)huruf a, terdiri atas:
1. a.Pusat Pelayanan Kawasan; dan
2. b.Pusat Pelayanan Lingkungan. Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: Kawasan Perkotaan Petang di Kecamatan Petang; Kawasan Perkotaan Abiansemal di Kecamatan Abiansemal; Kawasan Perkotaan Mengwi di Kecamatan Mengwi; Kawasan Perkotaan Kerobokan di Kecamatan Kuta Utara; Kawasan Perkotaan Kuta di Kecamatan Kuta; dan . Kawasan Perkotaan Jimbaran di Kecamatan Kuta Selatan. Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Pusat Pelayanan Lingkungan di Kecamatan Petang terdiri atas:
3. a.Pusat Pelayanan Lingkungan Pelaga; dan
4. b.Pusat Pelayanan Lingkungan Carangsari. Kawasan Perkotaan Kuta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan bagian dari PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai Kawasan Perkotaan inti. Kawasan Perkotaan Mengwi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufc bagian dari Kawasan Perkotaan Mangupura yang merupakan bagian dari PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai Kawasan Perkotaan di sekitar Kawasan Perkotaan inti. Kawasan Perkotaan Jimbaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf f merupakan bagian dari PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai Kawasan Perkotaan di sekitar Kawasan Perkotaan inti. Ketentuan mengenai sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu).
(9)Peta sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat {8) tercantum dalam Lampiran Ill yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)sistem jaringan transportasi; sistem jaringan energi; sistem jaringan telekomunikasi; sistem jaringan sumber daya air; dan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 15

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:

a.sistem jaringan jalan;
b.sistem jaringan kereta api; ¢c. sistem jaringan transportasi laut; dan
d.bandar udara umum dan bandar udara khusus. Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu). Peta sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat {2) tercantum dalam Lampiran IV huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi:

a.jalan umum;
b.Jalan Khusus;
c.Jalan Tol; dan
d.terminal penumpang. Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a.jalan arteri;
b.jalan kolektor;
c.jalan lokal; dan
d.jalan lingkungan. Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf a, mencakup ruas:
a.Jalan Arteri Primer, meliputi ruas:
1. 1.Akses Terminal Mengwi (Kab. Badung}; Br. Taman Tanda —Mengwitani; Bts. Kota Tabanan ~-Mengwitani; JLN. COKROAMINOTO (DPS); Kuta - Sp. Br. Abian Base; Mengwitani - Bts. Kota Denpasar; SP. 3 MENGWI —BERINGKIT; Sp. Buagan- Sp. Br. Abian Base; Sp. Kuta~ Sp. Pesanggaran; 10.Sp.Kuta-TuguNgurahRai; 11.Sp. Lap. Terbang(Dps)-Tugu Ngurah Rai; dan
2. 12.JLN.WESTERNRINGROADIII (SP.JLN. GUNUNGSOPUTAN- SP. NAKULA/SP. DEWI SRI.
b.Jalan Arteri Sekunder, tercantum dalam Lampiran IV huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4)Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencakup ruas:
1. a.Jalan Kolektor Primer, meliputi mas:
  1. 1.Banjar Taman - Sp. Gatot Subroto Barat; Banjar Ungasan - Banjar Kelod Ungasan; Br.Basangkasa-Petitenget; BTS KEDIRI - BELAYU —-MENGWI; BTS. KOTA DENPASAR - SP. PETANG; By Pass Bualu-Lingk. Utara Nusa Dua; Cenggiling-Pantai Balangan (Indikatif); Cenggilting-Pantai Balangan; Gerbang BTDC-Tanjung Benoa;
  2. 10.Jalan Baturiti - Pelaga (Indikatif);
  3. 11.Jalan Lingkar Barat Tanjung Benoa {Indikatif};
  4. 12.Jalan Lingkar Kuta Selatan (Indikatif);
  5. 13.Jalan Padang Indah;
  6. 14.Jalan Pandu - Cempaka Mas {Indikatif);
  7. 15.Jalan Pelaga - Sidan - Langgahan (Indikatif);
  8. 16.JIMBARAN —-ULUWATU;
  9. 17.Jimbaran-Pr.Tegal Wangi;
  10. 18.Jl. Pratama;
  11. 19.JLN. A YANI UTARA (DENPASAR);
  12. 20.JLN.GUNUNG AGUNG - GUNUNG SANGHYANG (DENPASAR);
  13. 21.Kantor Desa Tibubeneng - Pura Puseh Canggu;
  14. 22.Karang Mas Sejahtera - Pura Tegal Wangi;
  15. 23.Karang Mas Sejahtera - Simpang Nakula Sadewa;
  16. 24.MAMBAL —KENGETAN;
  17. 25.Padang Indah -Tibung Sari (Indikatif};
  18. 26.Padonan- PadangBali (Indikatif);
  19. 27.Pecatu-Wanagiri; 28.Permata Anyar- Kapal (Indikatif); 29, Permata Anyar —Sempidi;
  20. 30.Petitenget-SP.Laksmana;
  21. 31.Pura Petitenget - Pantai Batu Mejan (Indikatif);
  22. 32.Pengembangan Jalan (Indikatif};
  23. 33.Ruas Abianbase - Permata Anyar {Indikatif};
  24. 34.Ruas Gulingan-Penarungan (Indikatif};
  25. 35.Ruas Kapal-Penarungan (Indikatif);
  26. 36.Ruas Sempidi-Sading (Indikatif);
  27. 37.Ruas Lingkar Barat Jimbaran {Bawah Tanah) (Indikatif}; 38.SD No. 4 Canggu - Shortcut Canggu;
  28. 39.SIMP. BR. ABIAN BASE —-TUBAN;
  29. 40.SIMP. KEROBOKAN ~ MUNGGU - TANAH LOT; 41.SIMP. PETANG —BATUNYA; 42.SIMP. PETANG - SIMP. KINTAMANT;
  30. 43.Simpang Babakan Canggu - Simpang Terminal Mengwi (Indikatif);
  31. 44.Simpang BKR Bali Cliff - Simpang Raya Kampus Unud;
  32. 45.Simpang Gadon - Kantor Camat Kuta Utara (Indikatif};
  33. 46.Simpang Raya Canggu - Jalan Pantai Batu Bolong ([ndikatif};
  34. 47.Simpang Raya Uluwatu - Balangan Pratama;
  35. 48.Simpang Terminal Mengwi - Jalan I Gusti Ketut Jelantik (Indikatif;
  36. 49.Simpang Uluwatu ~ Banjar Kauh (Pr. Puseh};
  37. 50.Simpang Uluwatu - Blong Keker;
  38. 51.Sp. Sunset Road Imam Bonjol - Banjar Taman;
  39. 52.Sp. Gatot Subroto Barat - Canggu (Indikatif);
  40. 53.Sp. Kargo - Sp. Gatot Subroto Barat;
  41. 54.Sp.Tibubeneng-Canggu;
  42. 55.TUGU NGURAH RAI - NUSA DUA;
  43. 56.Ungasan - Pura Masuka; dan
  44. 57.Ungasan ~-Wanagiri.
2. b.Jalan Kolektor Sekunder, meliputi rnas:
  1. 1.Arjuna-Kuta Jayakarta; . Aseman Kangin-Kolibul; Balangan-Desa Sembung; . Bale Subak Babakan-Br,Padang Tawang; . Bale Subak Babakan-SP.Pipitan Br.Tengah; Bali Niko-Sawangan Desa; . Batungaus-Pura Segara Cemagi; Bhineka Jati-Kubu Anyar; . Br Celuk-Br Bruma; 10.Br. Batan Buah - Br. Banjaran; 11.Br. Batan Tanjung-Br. Keliki Cemagi; 12.Br. Bedil-Br. Gegaran; 13.Br. Blumbang-Br. Dauh Peken; 14.Br. Dangin Bingin-J!. Lingkar Br. Anyar; 15.Br. Dangin Peken-Br. Sengguan; 16.Br. Muncan-Br. Tampak sari; 17.Br. Penyarikan-Br. Tauman Kekeran; 18.Br.Anyar-Br.Anyar Kelod;
  2. 19.Br.Basangkasa-Petitenget; 20.Br.Blumbang-Br.Sengguan; 21.Br.Dangin Bingin-Br.Anyar; 22.Br.Dangin Bingin-Br.Anyar Sembung; 23.Br.Dawas-BTN Dalung Permai; 24.Br.Kaja Jati-Pr.Dhangkayangan; 25.Br.Kelod Ungasan-Br.Wijaya Kusuma; 26.Br.Negara-Sading; 27.Br.Pempatan-Br.Dangin Bingin; 28.Br.Pundung-Petang; 29.Br.Taman-Hotel Villa Lumbung; 30.Br.Tegeh-Br.Kung; 31.Br.Tengah-Selat Sobangan; 32.Br.Ubung-Pantai Sari; 33.Br.Umalas Kangin-Br.Batu Belig; 34.Buatu-Siligita;
  3. 35.DA.Podangan-Pengilingan; 36.Jaya Kusuma-Pantai Gau; 37.J1. Wekudara I-Sembung; 38.Jl.Rejang-Sp.Jl.Kecak; 39,Kades Baha-Pura Dalem Baha; 40.Karangjung-Dajan Peken Sembung; 41.KTR Desa Tibubeneng-Pura Puseh Canggu; 42.Ktr.Ds.Tibubeng-BTN Canggu Permai; 43.Kuburan Tuan Lange-Blambangan; 44, Kuta Jayakarta-Padma;
  4. 45.Legian-H.Padma;
  5. 46.Legian-Kuta Jayakarta; 47.Lingkar Canggu-Canggu; 48.Lingkar Tumbakbayuh-Jl Tumbak Bayuh |; 49, Lingkungan-Batu Lumbung; 50.Lingkungan-PasarMengwi; 51.Lingkungan-Sekarmukti;
  6. 52.Metasti-Arjuna; 53.Melasti-Padma;
  7. 54.Mengwi-Br.Serangan; 55.Pasar Semat Canggu Permai-Br.Tegal Gundui; 56.Pasar Seni-Raya Kuta; 57.Pasekan-BTS.Tabanan; 58.Penarungan-Umaanyar; 59.Pura Dalem - Br. Pikah; 60.Pura Dalem Gede - Rafting Bongkasa; 61.Pura Dalem/Jemeng-Sp Jl.Peninjauan; 62.Sawangan Kaja~-Sawangan Kelod; 63.Sawangan Kubu-Sawangan Desa; 64.Sawangan-Bali Niko; 65.5D.6 Mengwi-Pura Dalem Tengah; 66.SDN 4 Canggu-Sp.Pura Batu Mejan; 67.Sembung-Sp. 4 Werkudara; 68.Setra Mengwi-Pura Taman Ujung; 69.Sibang Gede - Pr. Dalem; 70.Simp.D.Beratan-Lap.Mengwi; 71.Sp. 4 Jl. Ratna-Sp. 3 Jl Soka Kapal; 72.SP.4 SMP Negeri 4 Mengwi-SP. 4 Werkudara; 73.Sp. Jil. Gunung Batutr-Br. Umahanyar Penarungan; 74.Sp. Jl. Pantai Mengening-Pantai; 75.Sp. Jin Ganda Maya-Sp. G. Sanghyang; 76.Sp.3 Br.Kelod-Ungasan; 77.Sp.3 Br.Lebak-Sp.3 Br.Cempaka; 78.Sp.3 Jl. Gunung Baturpenarungan; 79.Sp.3 Nakula-Sp.3 Eka Laweya; 80.Sp.Bangkiang Sidem-Br. Dajan Peken; $1.Sp.Br,Sekarmukti-Lingkungan Sekarmukti; 82.Sp.Br.Senggu-SDN 2 Sibang Gede; 83.Sp.Canggu Padang Linjong-Sp.Tanah Barak; 84.SP.Gn.Payung-Kutuh; 85.SP.Kartika Plaza-Buni Sari; 86.SP.Kunti-SMAN 1 Kuta; 87.SP.Labuan Sait-Buana Sari; 88.SP.Merdeka Raya-SP.Tegeh Sari; 89.SP.Mertanadi-SP.Merdeka Raya; 90.Sp.Padang Sari-Sp.Br.Padang; 91.SP.Pipitan Br.Tengah-J1l.Dugul; 92.Sp.Sri Rama-Sp.Patih Jelantik; 93.Sp.Teuku Umer Barat-Br.Pengipian; 94.Sp.Toya Ning-Catus Pata Kedonganan; 95.SP.Uluwatu-Pr.Segara Kedonganan; 96.5p.Uma Duwi-Pura Dalem Kahyangan; 97.SP3 Dhayana Pura-Kayu Aya; 98.SP3 Ungsan-Br.Santi Karya; 99.SP4 Bts.Kedonganan-Pantai Kedonganan;
  8. 100.Tegal Gundul-Batu Belig;
  9. 101.Tegal Gundul-Br.Berawa;
  10. 102.Tegal Gundul-Brawa(Villa}; dan
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

103.Ungasan-Langut. Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf c, meliputi:

a.Jalan Lokal Primer yang tersebar di:
1. 1.Kecamatan Petang;
2. 2.Kecamatan Mengwi;
3. 3.Kecamatan Kuta Utara; 4, Kecamatan Kuta; dan
4. 5.Kecamatan Kuta Selatan.
b.Jalan Lokal Sekunder yang tersebar di seluruh Kecamatan. Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa Jalan Lingkungan Sekunder yang tersebar di seluruh Kecamatan. Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Selatan. Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a.Bali-Mandara;
b.Bandara Ngurah Rai (Benoa) - Mengwi via Singapadu;
c.Canggu - Mengwi —Singapadu; dan
d.Gilimanuk ~ Mengwi. Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a.Terminal Penumpang Tipe A berupa Terminal Mengwi terdapat di Kecamatan Mengwi;
b.Terminal Penumpang Tipe B terdapat di Kecamatan Kuta; dan
c.Terminal Penumpang Tipe C terdapat di Kecamatan Kuta Utara.(10) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)dikembangkan menjadi Kawasan TOD setelah melalui kajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 17

Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, meliputi:

a.jaringan jalur kereta api; dan
b.stastun kereta api. Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jatur kereta api umm. Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
a.Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
b.Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi: Rute Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai - Kuta (Indikatit); . Rute Gilimanuk - Denpasar melalui Mengwi (Indikatif); Rute Kuta - Benoa - Sanur - Niti Mandala Renon - Kuta (Indikatif); . Rute Kuta - Mengwi (Indikatif); Rute Kuta - Nusa Dua (Indikatii; Rute Mengwi - Singapadu - Ubud - Kubutambahan - Singaraja (Indikatif); dan
g.Rute Sanur- Ubud (Indikatif}. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
a.Rencana Jalur Beach Shuttle (Indikatif);
b.Rencana LRT (Indikatif Bawah Tanah);
c.Rencana Trase Bali Subway Bandara Ngurah Rai - Sentral Parkir Kuta - Seminyak - Canggu - Cemagi (Indikatif}; dan

(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(2)
1. d.Rencana Trase Bali Subway Bandara Ngurah Rai - Unud - Nusa Dua (Indikatif). Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Stasiun Penumpang, terdapat di:
2. a.Kecamatan Mengwi;
3. b.Kecamatan Kuta Utara;
4. c.Kecamatan Kuta; dan
5. d.Kecamatan Kuta Selatan. Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hurufa dan huruf b dapat dikembangkan menjadi Kawasan TOD setelah melalui kajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 18

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, berupa pelabuhan laut. Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.pelabuhan pengumpan; dan
b.pelabuhan perikanan. Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) buruf a berupa Pelabuhan Pengumpan Lokal, meliputi:
a.Pelabuhan Kedonganan terdapat di Kecamatan Kuta; dan
b.Pelabuhan Tanjung Benoa terdapat di Kecamatan Kuta Selatan. Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf b berupa Pangkalan Pendaratan Ikan, meliputi:
a.Pangkalan Pendaratan Ikan Kedonganan terdapat di Kecamatan Kuta; dan
b.Pangkalan Pendaratan Ikan Tanjung Benoa terdapat di Kecamatan Kuta Selatan. Pasali 19 Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, berupa bandar udara pengumpul. Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer. Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai terdapat di Kecamatan Kuta.

Pasal 20

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:

a.jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan b, jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi jaringan minyak dan gas bumi berupa Jaringan Yang Menyalurkan Gas Bumi Dari Kilang Pengolahan- Konsumen merupakan jaringan pipa minyak dan gas Pelabuhan Benoa- Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai terdapat di Kecamatan Kuta.

(3)
(4)(S}
(6)Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung. Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
1. a.jaringan transmisi tenaga lisirik antarsistem,
2. b.jaringan distribusi tenaga listrik; dan
3. c.Gardu Listrik. Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berupa SUTT meliputt:
4. a.Joint SKTT Pesanggaran-Nusa Dua yang melalui Kecamatan Kuta;
5. b.SKTT Bandar Udara Ngurah Rai-Pecatu yang melalui:
  1. 1.Kecamatan Kuta; dan
  2. 2.Kecamatan Kuta Selatan.
6. c.SKTT Padangsambian II/Canggu-Padangsambian yang melalui:
  1. 1.Kecamatan Mengwi; dan
  2. 2.Kecamatan Kuta Utara.
7. d.SKTT Pecatu-Nusa Dua yang melalui Kecamatan Kuta Selatan;
8. e.SKTT Pemecutan Kelod-Pesanggaran yang melalui Kecamatan Kuta;
9. f.SKTT Pesanggaran-Bandar Udara Ngurah Rai yang melalui Kecamatan Kuta;
10. g.SKTT Pesanggaran-Bandar Udara Ngurah Rai & Pemecuran Klod- Bandar Udara Ngurah Rai yang melalui Kecamatan Kuta;
11. h.SUTT Baturiti-Gianyar II[/ Bangli yang melalui Kecarnatan Petang;
12. i.SUTT Celukan Bawang -—Kapal yang melalui Kecamatan Mengwi;
13. j.SUTT Kapal-Baturiti-Payangan yang melatui Kecamatan Mengwi;,
14. k.SUTT Kapal-Gianyar yang melalui:
  1. 1.Kecamatan Abiansemal; dan
  2. 2.Kecamatan Mengwi.
15. l.SUTT Kapal-Padangsambian yang melalui:
  1. 1.Kecamatan Mengwi; dan
  2. 2.Kecamatan Kuta Utara.
16. m.SUTT Kapal-Tanah Lot/Kapal-Asari yang melalui Kecamatan Mengwi;
17. n.SUTT Nusa Dua-Nusa Dua yang melalui:
  1. 1.Kecamatan Kuta; dan
  2. 2.Kecamatan Kuta Selatan.
18. o.SUTT Pemecutan Kelod-Bandar Udara Ngurah Rai yang melalui Kecamatan Kuta;
19. p.SUTT Pemecutan Kelod-Pemecutan Kelod H yang melalui Kecamatan Kuta; SUTT Pesanggaran-Bandara yang melalui Kecamatan Kuta; SUTT Pesanggaran- Nusa Dua yang melalui:
  1. 1.Kecamatan Kuta; dan
  2. 2.Kecamatan Kuta Selatan.
20. s.SUTT Pesanggaran-Nusa Dua/Bandara Ngurah Rai-Nusa Dua yang melalui:
  1. 1.Kecamatan Kuta; dan
  2. 2.Kecamatan Kuta Selatan.
21. t.SUTT Tanah Lot-Padang Sambian IJ yang melalui Kecamatan Mengwi;
22. u.SUTT Baturiti-Payangan yang melalui Kecamatan Petang;
23. v.SUTT Kapal - Pemecutan Kelod yang melalui:
  1. 1.Kecamatan Kuta Mengwi; dan
  2. 2.Kecamatan Kuta Utara.
24. w.SUTT Kapal-Baturiti yang melalui Kecamatan Mengwi; dan
25. x.SUTT Payangan -—Kapal yang melalui Kecamatan Petang. Jaringan distribusi tenaga lisirik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berupa SUTM yang melahui:
26. a.Kecamatan Petang;
(7)
(8)
(9)
(1)
(2)
(3)
(4)(S)
(6)
1. b.Kecamatan Abiansemal;
2. c.Kecamatan Mengwi;
3. d.Kecamatan Kuta Utara;
4. e.Kecamatan Kuta; dan
5. f.Kecamatan Kuta Selatan. Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi:
6. a.GI Kapal terdapat di Kecamatan Mengwi;
7. b.GI Nusadua terdapat di Kecarnatan Kuta Selatan;
8. c.GJ Padangsambian II/Canggu terdapat di Kecamatan Mengwi;
9. d.GI Pemecutan Kelod terdapat di Kecamatan Kuta;
10. e.GIS Pecatu {120 MVA No.! dan 2) terdapat di Kecamatan Kuta Selatan; dan
11. f.GISBandaraterdapatKecamatanKuta. Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima pulth riby). Peta sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks167PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 20

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 20

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013