DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Badung

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Pasal 18

ayat

(6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4250); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 3 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801}; » 10.11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 5340); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 13.14.15.16. Nomor 5272); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6847); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); -6 - 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909); 20. Peraturan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG dan BUPATI BADUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. -g- Pasal 1
(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat : laporan realisasi anggaran ; neraca ; laporan arus kas; pA 9 laporan operasional ; e. laporan perubahan ekuitas ; f. laporan perubahan saldo anggaran lebih; dan g. catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Pasal 2 Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1

ayat

(1)huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut : A. pendapatan. ........ceccceseeceevceeseceunceeenes Rp.8.620.177.970.048,92 BD. belaNja wo. cee eececseeececeseeceeesevancees Rp. 8.982.94.0.749.786,65 Defisit.........cccccccecscesecscecececececucesecesecess Rp. (362.762.779.737,73) c. pembiayaan1. PETMMETUMAAN ........ eee ceececeseceecesececceuecees Rp. 993.909.492.620,76 QZ. PENBELUALAN 20... .ceceececerereresereneeseeeneanees Rp. 250.000.000.000,00 pembiayaan Netto .......cecceceeeeeeeeeeeereees Rp. 743.909.492.620,76 Pasal 3 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2

sebagai berikut : a. Cc. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp2.735.433.603.005,08 dengan rincian sebagai berikut: 1. anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 11.355.611.573.054,00 2. realisasi Rp. 8.620.177.970.048,92 selisih lebih Rp. 2.735.433.603.005,08 selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp3.112.282.061.505,35 dengan rincian sebagai berikut: 1. anggaran belanja setelah perubahan Rp. 12.095.222.811.292,00 2. realisasi Rp. 8.982.940.749.786,65 selisih lebih Rp 3.112.282.061.505,35 selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah (Rp376.848.458.464,27) dengan rincian sebagai berikut: 1. Defisit anggaran setelah perubahan Rp. (739.611.238.238,00) 2. Defisit realisasi Rp. (362.762.779.773,73) selisih kurang Rp. (376.848.458.464 ,27) d. rincian anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebagai berikut : 1. anggaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 993.909.492.620,00 2. realisasi Rp. 993.909.492.620,76 selisih kurang Rp. (-0,76) e. rincian anggaran dengan realisasi pembiayaan rincian sebagai berikut : 1. anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 254.298.254.382,00 2. realisasi Rp. 250.000.000.000,00 selisih lebih Rp. 4.298.254.382,00 Pasal 4 Neraca sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1

ayat

(1)huruf b per 31 Desember 2023 sebagai berikut : a. jumlah aset Rp. 17.281.761.432.477,10 b. jumlah kewajiban Rp. 186.737.697.816,35 c. jumlah ekuitas Rp. 17.095.023.734.660,75 Pasal 5 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1

ayat

(1)huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut : a. saldo kas awal per 1 januari 2024 Rp. 993.909.492.620,76 b. arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp. 1.447.317.756.697,27 -ll- c. arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp. (2.060.080.536.435,00) d. arus kas bersih dari aktivitas transitoris Rp. 13.925.000,00 e. saldo kas akhir per 31 Desember 2023 Rp. 381.160.637.883,03 Pasal 6 Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1

ayat

(1)huruf j Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Pasal 7 Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1

diuraikan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran; Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran 1.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; a p. 9 Dpgarh ©9 Lampiran [1.3 Lampiran 1.4 Lampiran I Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran V1 Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX Lampiran X Lampiran XI Lampiran XII Lampiran Xill Lampiran XIV Lampiran XV Lampiran XVI Lampiran XVII Lampiran XVII : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca;Laporan Arus Kas; Catatan atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah ; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah; Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam pekerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; “« aa.bb.cc. Lampiran XIX Lampiran XX Lampiran XX. 1: Lampiran XX.2 : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, terdiri atas; Ikhtisar laporan keuangan ((neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah; Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk pemenuhan belanja wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (mandatory spending); Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM); Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk penggunaan produk dalam negeri; Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah; Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota; Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk percepatan penurunan stunting; és. x -|4.- dd. Rekapitulasi realisasi belanja daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; ee. Rekapitulasi laporan realisasi belanja pengadaan barang/jasa (PBJ) melalui e-purchasing; ff. Rekapitulasi realisasi belanja menggunakan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD). gg. Rekapitulasi realisasi belanja hibah untuk pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari APBD Pasal 8 Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1

ayat

(2)terdiri dari: a. laporan kinerja tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; b. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 9 Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung. Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 13 Agustus 2025 iy DI ARNAWA Diundangkan di Mangupura pada tanggal 13 Agustus 2025 ITERee A> Kans / IDA BAGUS SURYA SUAMBA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI: (5, 29/2025) Salinan sesuai dengan aslinya PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Kepala Bagian Hukum Setda. paten Badung, Anak Agung Gde Asteya Yudhya NIP. 19720510 199903 1 008 % wn I. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 UMUM Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah bahwa apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah sesuai dengan kepentingan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. PASAL DEMI PASAL Pasal 1Cukup Jelas Pasal 2Cukup Jelas Pasal 3Cukup Jelas Pasal 4Cukup Jelas Pasal 5Cukup Jelas Pasal 6Cukup Jelas Pasal 7Cukup Jelas Pasal 8Cukup Jelas Pasal 9Cukup Jelas Pasal 10Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 5

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…