DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur tentang ketentuan umum, strategi perlindungan dan pelestarian bendega, pemberdayaan bendega, pembinaan/pengawasan, pendanaan, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN BENDEGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Badung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3.Bupati adalah Bupati Badung.
4.Bendega adalah lembaga tradisional dibidang kelautan dan perikanan pada masyarakat adat di Bali yang ada di wilayah pesisir, bersifat ekonomi, sosial, budaya dan religius yang secara historis terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan budaya dan kearifan lokal Bali.
5.Krama Bendega adalah orang yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
6.Awig-awig adalah norma-norma Adat yang berhubungan dengan ketatakramaan Bendega dalam rangka pelaksanaan dan pelestarian Tri Hita Karana di wilayah Bendega.
7.Tri Hita Karana adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
8.Palemahan Bendega yang selanjutnya disebut Palemahan adalah tempat untuk melakukan aktifitas ekonomi, sosial, budaya dan relegius bagi Bendega.
9.Pawongan Bendega yang selanjutnya disebut Pawongan adalah hubungan antar krama bendega dalam melaksanakan aktifitas ekonomi, sosial, budaya dan relegius. http://jdih.badungkab.go.id 4
10.Parhyangan Bendega yang selanjutnya disebut Parhyangan adalah tempat suci bagi krama Bendega dalam berhubungan dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa.
11.Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan memberdayakan Bendega.
12.Perlindungan Bendega yang selanjutnya disebut Perlindungan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan Bendega.
13.Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai adat budaya masyarakat Bali terutama nilai etika, moral dan peradaban yang merupakan inti adat istiadat dan tradisi masyarakat Bali agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.

BAB II

STRATEGI PERLIDUNGAN DAN PELESTARIAN BENDEGA

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan Perlidungan dan Pelestarian Bendega sesuai dengan falsafah Tri Hita Karana.
(2)Perlidungan dan Pelestarian Bendega sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang Kebudayaan.

Pasal 3

(1)Perlindungan dan Pelestarian Bendega sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui strategi perlindungan dan pelestarian Bendega.
(2)Strategi Perlindungan dan Pelestarian Bendega, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlandaskan pada falsafah Tri Hita Karana.

Pasal 4

Strategi Perlindungan dan Pelestarian Bendega sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui :

a.perlindungan, pelestarian dan pemeliharaan terhadap unsur Tri Hita Karana di wilayah Bendega secara berkelanjutan; http://jdih.badungkab.go.id 5
b.peningkatan kwalitas sumber daya manusia Bendega; dan
c.fasilitasi penyusunan Awig-awig Bendega.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai Strategi Perlindungan dan Pelestarian Bendega diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBERDAYAAN BENDEGA

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan Pemberdayaan Bendega.
(2)Pemberdayaan Bendega sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang Perikanan.
(3)Strategi Pemberdayaan Bendega sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
1. a.membuka akses kegiatan perekonomian yang berlandaskan kearifan lokal;
2. b.penguatan kelembagaan Bendega; dan
3. c.memberikan bantuan fasilitas pembiayaan dan permodalan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Strategi Pemberdayaan Bendega diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN/PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bendega.
(2)Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap Bendega sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pelestarian Bendega bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b.sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. http://jdih.badungkab.go.id 6

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung. Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 18 Oktober 2019 BUPATI BADUNG, TTD I NYOMAN GIRI PRASTA Diundangkan di Mangupura pada tanggal 18 Oktober 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, TTD I WAYAN ADI ARNAWA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI : (6, 59 / 2019). Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, TTD Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. NIP. 19710901 199803 1 009

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…