DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM; 2. ASAS KEUANGAN DESA; 3. KEUANGAN DESA; 4. APB DESA; 5. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; 6. KETENTUAN PERALIHAN; 7. PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam usaha mewujudkan tata kelola keuangan Desa yang aspiratif dan partisipatif, bersih, keterbukaan dan bertanggung jawab yang dikehendaki oleh masyarakat Desa, maka dilakukan pengaturan dengan Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 3
13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-4620 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Badung Provinsi Bali;
14.Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembalian Peristilahan sebutan Perbekel, Dusun dan Kepala Dusun;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Badung; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG Dan BUPATI BADUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Badung.
2.Bupati adalah Bupati Badung.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonum
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu dengan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 4
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11.Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perbekel adalah pejabat yang disahkan dan dilantik oleh Bupati dari calon terpilih yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
12.Perangkat Desa adalah pembantu Perbekel dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
13.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14.Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.
15.Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Perbekel untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa.
16.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18.Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
19.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
20.Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan desa yang berasal dari pendapatan asli Desa, bagi hasil Pajak dan Retribusi, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima olah Kabupaten, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. 5
21.Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh desa.
22.Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
23.Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II

ASAS KEUANGAN DESA

Pasal 2

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas :

a.transparansi;
b.akuntabel;
c.partisipatif; dan
d.dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

BAB III

KEUANGAN DESA

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa.
(2)Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APB Desa juga dapat didanai oleh APBN dan APBD.
(3)Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai dari APBN.
(4)Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Daerah didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.

Pasal 4

(1)Perbekel dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan. 6
(2)Penghasilan tetap Perbekel dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa.
(3)Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Perbekel dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
(4)Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap :
1. a.Perbekel;
2. b.Sekretaris Desa menerima penghasilan tetap paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap perbekel perbulan; dan
3. c.Perangkat Desa selain sekretaris Desa menerima penghasilan tetap paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap perbekel perbulan.
(5)Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Besaran penghasilan tetap dan tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Pimpinan dan anggota BPD berhak untuk menerima tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan peraturan perundang-undangan.
(2)Tunjangan Pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APB Desa.
(3)Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD memperoleh biaya operasional.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan Pimpinan dan anggota BPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Perbekel adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
(2)Perbekel sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
1. a.menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
2. b.menetapkan PTPKD;
3. c.menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
4. d.menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa. 7
(3)Perbekel dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 7

(1)PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
1. a.Sekretaris Desa;
2. b.Kepala Seksi; dan
3. c.Bendahara.
(2)PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

Pasal 8

(1)Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator PTPKD.
(2)Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;
2. b.menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
3. c.melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
4. d.melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa; dan
5. e.menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Pasal 9

(1)Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
(2)Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
2. b.melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
3. c.melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
4. d.mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
5. e.menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan 8
6. f.melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Perbekel.

Pasal 10

(1)Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
(2)Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan Pendapatan Desa dan pengeluaran Pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…