DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Badung

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011_ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);S. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6.Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lkembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); _3- 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 15.Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7); Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG Menetapkan: dan BUPATI BADUNG MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 48, angka 62, angka 63, angka 64, angka 69, dan angka 77 Pasal 1 diubah serta angka 31, angka 32, angka 50, angka 52, angka 57, angka 59, dan angka 76 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Badung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3.Bupati adalah Bupati Badung. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung. = 10.11.12.13.14.15.16. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiuliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang di bidang Pertanahan dan Bangunan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah Pajak atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan. 17.18.19,20.21.22.23.24.20.26.27.28.29.30. Pajak Barang dan Jasa Tertentu, yang selanjutnya disebut PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu. yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. Jasa Parkir adalah Jasa _ penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau. penyelenggaraan semua _ dJenis__ tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, _ rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah, atau batuan di bawah permukaan tanah. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang- undangan di bidang mineral dan batu bara. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan MBLB dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan. 31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45. Dihapus. Dihapus. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah besaran nilai/harga objek Pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan Pajak. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Kantor Lelang Negara adalah Kantor Lelang Negara yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Badung. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan. 46.47.48.49.90.ol.wa.o3.04.99.96.97.08.59.60. woFF Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Badan Layanan Umum Daerah yang_ selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh perangkat Daerah atau unit perangkat Daerah pada perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah_ pada umumnya. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/ atau pelayanan lainnya. Dihapus. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau Pelayanan kesehatan lainnya. Dihapus. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah sarana pelayanan penyediaan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk Bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Dihapus. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dihapus. Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah suatu Bangunan atau kompleks Bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat luas. 61.62.63.64.65.66.67.68.69. Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah segala kegiatan pelayanan Tempat Rekreasi, pariwisata dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah segala kegiatan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah. Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan adalah segala kegiatan atas pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas_. kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, Sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus. Prasarana Bangunan Gedung- adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung. Persetujuan Bangunan Gedung yang _ selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pelayanan PBG adalah pelayanan penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung yang meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan sertifikat laik fungsi dan surat bukti kepemilikan Bangunan Gedung, serta pencetakan plang PBG dan plakat sertifikat laik fungsi. 70.71.72.73.74.75.76.77.78. _9- Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu. Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Perpanjangan Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk. Dana Kompensasi Pengunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah Kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan Daerah. Dihapus. Wajib PTKA adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib melakukan pembayaran, pemungut atau pemotong PTKA. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan operaturan perundang- undangan perpajakan dan retribusi daerah.2. Ketentuan huruf b pada ayat (3) Pasal 5 diubah sehinggaberbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

(3)Yang dikecualikan dari Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
1. a.Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Provinsi Bali, kantor pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
2. b.Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata- mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
3. c.Bumi dan/atau) Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam_ (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
4. d.Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
5. e.Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
6. f.Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
7. g.Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
8. h.Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
9. i.Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah pusat.
  1. 3.Judul Paragraf 2 Bagian Kedua Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  2. 4.Ketentuan Pasal 66 ayat (2) dihapus sehingga berbunyi:

Pasal 66

(1)Struktur dan besaran tarif Pelayanan kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Dihapus. -ll-5. Judul Paragraf 3 Bagian Kedua Bab III diubah sehinggaberbunyi sebagai berikut:
(1)
(2)

Pasal 70

Struktur dan besaran tarif Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan, jenis pelayanan yang diberikan, dan frekuensi penggunaan tempat Parkir Wajib Retribusi. Ketentuan mengenai struktur dan_ besaran_ tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 71 diubah sehinggaberbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

a.penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
b.pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
c.pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga;
d.penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; dan
e.Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD. Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. - 192= (5S) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
a.tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
b.tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
c.tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(6)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
(7)Dalam hal Pelayanan Jasa Usaha diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD_ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
(8)Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bali, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
(9)Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
(10)Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.
(11)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)diatur dalam Peraturan Bupati.

8.Judul Paragraf 2 Bagian Ketiga Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
9.Judul Paragraf 3 Bagian Ketiga Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
10.Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

(1)Tingkat penggunaan Jasa atas pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan.
(2)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(3)Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 11.Judul Paragraf 4 Bagian Ketiga Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2)Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 13.Ketentuan ayat (1) Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

(1)Struktur dan besaran tarif pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Dalam hal penggunaan/pemanfaatan pelayanan tempat olahraga bagi cabang olahraga di Daerah, lembaga Pemerintah Daerah, dan sekolah di Daerah tidak dikenakan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)setelah mendapat rekomendasi dari perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan, kepemudaan, dan olahraga.
(3)Dalam hal penggunaan/ pemanfaatan pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata untuk kegiatan upacara keagamaan tidak dikenakan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

14.Judul Paragraf 5 Bagian Ketiga Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
15.Ketentuan ayat (1) Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2)Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan keuntungan yang diperoleh apabila penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

16.Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

Struktur dan besaran tarif Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 17.Judul Paragraf 6 Bagian Ketiga Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

(1)Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah. « 1B=
(2)Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
1. a.sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
2. b.kerja sama pemanfaatan;
3. c.bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
4. d.kerja sama penyediaan infrastruktur, tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vla yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2a)Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(3)Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dapat dilakukan untuk_§ setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
(4)Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi;
2. b.tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
3. c.tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
(5S)Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah. 19.Ketentuan ayat (1) Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…