DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 23 Tahun 2014

Nomor: 23
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan Kepada Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten Balangan Tahun 2014 dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Tujuan;Penyertaan Modal;Penambahan Penyertaan Modal;Bagi Hasil Keuntungan;Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menunjang pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum terhadap pengembangan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Balangan secara keseluruhan, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Balangan;
c.bahwa pelaksanaan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Balangan oleh Pemerintah Daerah Balangan, wajib dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Balangan Tahun 2014; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 39);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Selatan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN dan BUPATI BALANGAN 3

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Modal Daerah adalah kekayaan Daerah (yang dipisahkan) baik berwujud uang maupun tidak.
5.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan imbalan tertentu.
6.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan Air bersih oleh PDAM kepada masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip pelayanan sosial dan profit oriented.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Jumlah seluruh penyertaan modal Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada PDAM selama periode Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 97.064.104.341,- (Sembilan Puluh Tujuh Milyar Enam Puluh Empat Juta Seratus Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1.Pada Tahun 2007 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
2.Pada Tahun 2008 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah); 4
3.Pada Tahun 2009 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
4.Pada Tahun 2010 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);
5.Pada Tahun 2011 sebesar Rp Rp 2.500.000.000,- (Dua Milyar lima ratus juta rupiah).
6.Pada Tahun 2012 sebesar Rp 88.764.104.341,- (Delapan puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh empat juta seratus empat ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).
7.Pada Tahun 2013 Rp 36.352.698.000,- (Tiga puluh enam milyar tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

BAB IV

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal Daerah dalam bentuk barang milik Daerah ke dalam modal PDAM dengan nilai sebesar Rp 9.109.324.175,- (Sembilan milyar seratus sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
(2)Barang milik Daerah yang dijadikan penyertaan modal Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Dengan adanya penambahan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, total penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada PDAM Balangan menjadi sebesar Rp. 142.526.126.516,- (Seratus empat puluh dua milyar lima ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus enam belas rupiah).

BAB V

BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berhak untuk menerima bagi hasil keuntungan atas setiap laba yang diterima oleh PDAM.
(2)Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Keuntungan yang menjadi hak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disetorkan ke kas Daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pendapatan Daerah. 5
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil keuntungan dituangkan dalam naskah perjanjian penyertaan modal.

Pasal 7

Dengan dimasukkannya barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ke dalam modal PDAM, maka segala biaya yang di timbulkannya baik langsung maupun tidak langsung menjadi tanggung jawab PDAM.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan. Diundangkan di Paringin pada tanggal 31 Desember 2014 BUPATI BALANGAN, Ttd. H. SEFEK EFFENDIE Diundangkan di Paringin pada tanggal 31 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, Ttd. H. RUSKARIADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2014 NOMOR 23 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 215 TAHUN 2014 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BALANGAN TAHUN 2014 I. UMUM Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Balangan pada Tahun 2014 ini perlu melakukan penyertaan modal kembali kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan prinsip profit oriented adalah prinsip efesiensi dan menghasilkan laba

Pasal 2

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 2

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 2

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009