DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2003

Nomor: 2
Tahun: 2003
Ditetapkan: 25 Maret 2003
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan;
c.bahwa pembentukan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah- daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
3.Undang …
3.Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
4.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959);
6.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
7.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan ... Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TANAH BUMBU DAN KABUPATEN BALANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2.Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah- daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur.
3.Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Tanah Bumbu berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kotabaru yang terdiri atas:

a.Kecamatan Batulicin;
b.Kecamatan Kusan Hilir;
c.Kecamatan ...
c.Kecamatan Sungai Loban;
d.Kecamatan Satui; dan
e.Kecamatan Kusan Hulu.

Pasal 4

Kabupaten Balangan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdiri atas:

a.Kecamatan Juai;
b.Kecamatan Halong;
c.Kecamatan Awayan;
d.Kecamatan Batu Mandi;
e.Kecamatan Lampihong; dan
f.Kecamatan Paringin.

Pasal 5

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Kotabaru dikurangi dengan wilayah Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Dengan terbentuknya Kabupaten Balangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dikurangi dengan wilayah Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

(2)Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai batas wilayah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Hampang, Kecamatan Kelumpang Hulu, dan Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Selat Laut;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kintab Kabupaten Tanah Laut, Kecamatan Aranio dan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar.
(2)Kabupaten ...
(2)Kabupaten Balangan mempunyai batas wilayah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pugaan, Kecamatan Tanta, Kecamatan Murung Pudak, Kecamatan Haruai, dan Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong, serta Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Pamukan Utara dan Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Alai Selatan dan Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Banjang dan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara.
(3)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(4)Penentuan batas wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

(1)Dengan terbentuknya kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Pemerintah Kabupaten Balangan, masing-masing menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal 8

(1)Ibu kota Kabupaten Tanah Bumbu berkedudukan di Batulicin.
(2)Ibu ...
(2)Ibu kota Kabupaten Balangan berkedudukan di Paringin.

BAB III

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 9

Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2000

Peraturan turunan (22)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 27 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 18 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 20 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 11 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 12 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2000

Peraturan turunan (22)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 27 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 18 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 23 Tahun 2014