DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 24 Tahun 2014

Nomor: 24
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kels III Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daeah Balangan dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Asas, Maksud Dan Tujuan;Prinsip Penetapan Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan;Kegiatan Yang Dikenakan Tarif Pelayanan Kesehatan;Kebijakan Tarif Pelayanan Kesehatan;Prinsip Penetapan, Struktur Dan Besarnya Tarif;Pengelolaan Keuangan dan Insentif;Ketentuan Penyidikan;Ketentuan Pidana;Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang baik, murah dan berkualitas kepada setiap orang, perlu melihat daya dukung dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta tidak mengesampingkan kontinuitas dan perkembangan layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Balangan;
c.bahwa untuk melaksanakan Ketentuan

Mengingat

Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu

Menetapkan

menetapkan besaran tarif pelayanan kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Balangan; 2

d.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan; Mengingat:1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. 3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan 3 Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah;
9. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan ( Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN dan BUPATI BALANGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Bupati adalah Bupati Balangan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, yang selanjutnya disebut RSUD Balangan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Balangan.
5.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatanya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 5
6.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah akuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
7.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8.Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Balangan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan yang menerapkan PPK-BLUD.
9.Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan adalah pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Balangan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, orgasnisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainya.
11.Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kepada masyarakat yang meliputi pemeriksaan pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik Konsultasi medis, perawatan, serta pemakaian fasilitas/sarana kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit atau Unit Pelayanan Teknis pada Dinas Kesehatan beserta jaringannya.
12.Pelayanan Rawat Inap Kelas III adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan 6 lainnya dengan menempati tempat tidur di kelas III RSUD Balangan.
13.Visite adalah kunjungan dokter yang terjadwal terhadap pemeriksaan pasien dalam rangka pemeriksaan fisik, pengobatan dan penegak diagnosis yang dilaksanakan di ruang perawatan.
14.Konsul dokter adalah suatu upaya pelayanan pasien dalam rangka pengobatan, diagnose, pemeriksaan penunjang lainya yang dilakukan oleh tenaga medis ataupun paramedis terhadap penanganan pasien yang dikonsultasikan kepada dokter biasa melalui telepon atau secara tertulis yang sifatnya segera atau berencana.
15.Tindakan keperawatan adalah tindakan perawat baik tindakan individu maupun kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan tindakan maupun asuhan keperawatan sesuai lingkup, wewenang dan tanggung jawabnya meliputi implementasi keperawatan, observasi, pendidikan dan konseling kesehatan.
16.Tindakan kebidanan adalah tindakan bidan baik tindakan individu maupun kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan tindakan maupun asuhan kebidanan sesuai lingkup, wewenang dan tanggung jawabnya.
17.Tindakan medik penyakit dalam dan bedah adalah tindakan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk Pungsi asites dan Pungsi pleura.
18.Konseling Gizi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa rumah sakit untuk keperluan konsultasi gizi untuk membantu dalam pengobatan.
19.Monitor status gizi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada pasien untuk keperluan pengkajian awal asuhan gizi dan pengkajian ulang asuhan gizi untuk memenuhi status nutrisi.
20.Akomodasi rawat inap kelas III adalah fasilitas kamar standar kelas III yang tersedia untuk pelayanan kesehatan pada pasien. 7

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pengaturan dan penetapan tarif pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, asas keadilan (non diskriminatif), asas partisipatif, asas keamanan dan keselamatan pasien yang diseleggarakan secara transparan, efektif dan efesien serta akuntabel.
(2)Maksud pengaturan tarif pelayanan kesehatan adalah untuk menjamin mutu dan aksesibilitas serta kelangsungan (sustainabilitas) pelayanan kesehatan sesuai standar yang ditetapkan, agar masyarakat, pemberi pelayanan (provider) dan pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan dapat terlindungi dengan baik.
(3)Tujuan pengaturan Tarif Pelayanan Kesehatan di BLUD RSUD Balangan dalam Peraturan Daerah ini adalah :
1. a.terwujudnya masyarakat Balangan yang sehat;
2. b.terselenggaranya mutu pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Balangan sesuai standar yang ditetapkan;
3. c.tersedianya jenis pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Balangan sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran, keperawatan dan bidang manajemen pelayanan kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat;
4. d.meningkatnya kapasitas dan potensi pelayanan pada BLUD RSUD Balangan secara berhasil guna dan berdaya guna sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Balangan;
5. e.terlaksananya program dan kegiatan operasional pada BLUD RSUD Balangan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Balangan; dan
6. f.terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Balangan. 8

BAB III

PRINSIP PENETAPAN BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

Prinsip penetapan besaran tarif pelayanan kesehatan adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan pada BLUD RSUD Balangan guna menutup sebagian atau seluruh biaya penyelengaraan pelayanan kesehatan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi sosial masyarakat dan daya saing.

BAB IV

KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

(1)Kegiatan pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokan berdasarkan :
1. a.tempat pelayanan;
2. b.jenis pelayanan;
3. c.klasifikasi pelayanan.
(2)Tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan rawat inap kelas III di BLUD RSUD Balangan.
(3)Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis pada rawat inap kelas III di BLUD RSUD Balangan.
(4)Klasifikasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan kelas perawatan di kelas III dengan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar. 9

Pasal 5

Jenis pelayanan medis dan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri dari :

a.visite dan konsultasi;
b.tindakan asuhan keperawatan/kebidanan;
c.tindakan insidentil keperawatan;
d.tindakan kebidanan;
e.tindakan medik penyakit dalam dan bedah;
f.konseling gizi;
g.monitor status nutrisi dan akomodasi.

Pasal 6

(1)Visite dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap dan dirawat intensif di kelas III.
(2)Tindakan asuhan keperawatan/kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi pelayanan asuhan keperawatan/kebidanan, tindakan keperawatan/kebidanan dan pendidikan kesehatan.
(3)Tindakan insidentil keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :
1. a.resusitasi jantung paru (RJP);
2. b.memasang infus/NGT/kateter;
3. c.melepas infus/NGT/kateter;
4. d.pemberian suntikan IM, IV, SC per pasien;
5. e.EKG;
6. f.nebulasi/terafi inhalasi;
7. g.nekrotomi ulkus diabettikum;
8. h.perawatan luka bersih;
9. i.perawatan luka kotor;
10. j.WDS Dressing;
11. k.syrince pump;
12. l.infus pump;
13. m.pemberian transfusi darah; 10
14. n.irigasi lambung;
15. o.bowel training;
16. p.bladder training;
17. q.kagel’s exercise;
18. r.memberikan huknak tinggi/rendah/lavelent;
19. s.postural drainase, vibrasi & perkusi thorax;
20. t.obeservasi pasien total;
21. u.vena section;
22. v.ROM exercise; w.test alergi (skin tes).
(4)Tindakan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi :
1. a.persalinan normal I-III;
2. b.induksi persalinan;
3. c.annual placenta;
4. d.curretage;
5. e.robekan jalan lahir grade I-II;
6. f.robekan jalan lahir grade III;
7. g.pasang tampon uterus;
8. h.extrpasi;
9. i.persalinan dengan penyulit (rorcep/vacum);
10. j.insersi IUD;
11. k.pencabutan IUD.
(5)Tindakan medik penyakit dalam dan bedah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah meliputi :
1. a.fungsi asites;
2. b.fungsi pleura.
(6)Konseling gizi dan monitor status nutrisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f adalah meliputi :
1. a.konseling gizi;
2. b.pengkajian awal asuhan gizi;
3. c.pengkajian ulang asuhan gizi. 11
(7)Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g adalah fasilitas kamar standar kelas III yang tersedia untuk perawatan pasien.

BAB V

KEBIJAKAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

Semua kegiatan pelayanan kesehatan di BLUD RSUD Balangan dikenakan tarif pelayanan kesehatan, kecuali pada keadaan tertentu.

Pasal 8

(1)Bagi masyarakat miskin dan kelompok masyarakat khusus yang dijamin/ditanggung oleh Pemerintah atau Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten, maka dibebaskan dari tarif layanan kesehatan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
(2)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu Kejadian Luar Biasa (KLB) yang meliputi penyakit menular atau bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, maka masyarakat yang terkena dampak langsung dibebaskan dari tarif layanan kesehatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penggantian pembebasan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam menjalankan fungsinya, guna meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan, pimpinan Rumah Sakit dapat melakukan kerjasama operasional, meliputi :
1. a.kerjasama pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga; 12
2. b.kerjasama mendatangkan dokter spesialis tamu;
3. c.kerjasama pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan; dan
4. d.kerjasama penyediaan peralatan medik dan/atau penunjang medik.

BAB VI

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Prinsip penetapan tarif Pelayanan Kesehatan adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan pada BLUD RSUD Balangan guna menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi sosial masyarakat dan daya saing, serta aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2009