DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2009

Nomor: 44
Tahun: 2009
Ditetapkan: 28 Oktober 2009
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 115

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS DAN TUJUAN 3. TUGAS DAN FUNGSI 4. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH 5. PERSYARATAN 6. JENIS DAN KLASIFIKASI 7. PERIZINAN 8. KEWAJIBAN DAN HAK 9. PENYELENGGARAAN 10. PEMBIAYAAN 11. PENCATATAN DAN PELAPORAN 12. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 13. KETENTUAN PIDANA 14. KETENTUAN PERALIHAN 15. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karateristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
c.bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan Rumah Sakit serta pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, perlu mengatur Rumah Sakit dengan Undang-Undang;
d.bahwa pengaturan mengenai rumah sakit belum cukup memadai untuk dijadikan landasan hukum dalam penyelenggaraan rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
e.bahwa . . .
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan Rumah Sakit, perlu membentuk Undang-Undang tentang Rumah Sakit; Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG RUMAH SAKIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
2.Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
3.Pelayanan . . .
3.Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
4.Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
5.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.

Pasal 3

. . .

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan:

a.mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
b.memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit;
c.meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit; dan
d.memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan Rumah Sakit.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Pasal 5

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Rumah Sakit mempunyai fungsi :

a.penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
b.pemeliharaan . . .
b.pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
c.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
d.penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;

BAB IV

. . .

Pasal 6

(1)Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk :
1. a.menyediakan Rumah Sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat;
2. b.menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit bagi fakir miskin, atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.membina dan mengawasi penyelenggaraan Rumah Sakit;
4. d.memberikan perlindungan kepada Rumah Sakit agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab;
5. e.memberikan . . .
6. e.memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
7. f.menggerakkan peran serta masyarakat dalam pendirian Rumah Sakit sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat;
8. g.menyediakan informasi kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
9. h.menjamin pembiayaan pelayanan kegawatdaruratan di Rumah Sakit akibat bencana dan kejadian luar biasa;
10. i.menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan; dan
11. j.mengatur pendistribusian dan penyebaran alat kesehatan berteknologi tinggi dan bernilai tinggi.
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

BAB V

PERSYARATAN

Pasal 7

(1)Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan.
(2)Rumah Sakit dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta.
(3)Rumah Sakit . . .
(3)Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansi tertentu, atau Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan.

Pasal 8

(1)Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi ketentuan mengenai kesehatan, keselamatan lingkungan, dan tata ruang, serta sesuai dengan hasil kajian kebutuhan dan kelayakan penyelenggaraan Rumah Sakit.
(2)Ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut Upaya Pemantauan Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan/atau dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan . . .
(3)Ketentuan mengenai tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
(4)Hasil kajian kebutuhan penyelenggaraan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada studi kelayakan dengan menggunakan prinsip pemerataan pelayanan, efisiensi dan efektivitas, serta demografi.

Pasal 9

Persyaratan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi :

a.persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung pada umumnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b.persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit, sesuai dengan fungsi, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak, dan orang usia lanjut.

Isi peraturan

Teks115PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (73)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1/PMK.05/2023

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2017

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 18 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur No. 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangkajene Kepulauan No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 16 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 24 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gayo Lues Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur No. 14 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2019

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2015

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 30 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 141 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 35 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2015