DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2024

Nomor: 10
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Balangan

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan kemudahan untuk menunjang pelayanan terhadap pengembangan dan akses jasa pelayanan air bersih kepada masyarakat serta untuk menambah sumber pendapatan daerah melalui penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Air Minum Sanggam Balangan;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat

(5)Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, ketentuan Pasal 304 ayat (2) dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana te1ah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda);

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) ; BUPATIBALANGAN, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANDAERAH KABUPATENBALANGAN NOMOR 10 TAHUN2024 TENTANG PENAMBAHANPENYERTAANMODALPEMERINTAHDAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATASAIR MINUMSANGGAMBALANGAN BUPATIBALANGAN PROPINSI KALIMANTANSELATAN
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ten tang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Mengingat:
7. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. 8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. 9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan an tara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); I I ~ L_ Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan dengan :
14. 1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
15. 2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai un sur penye1enggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
16. 3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan. MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM SANGGAM BALANGAN(Perseroda). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBALANGAN dan BUPATIBALANGAN
17. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
20. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan Menjadi Perusahaan Perseroda PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 1);
21. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 5);

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal kepada PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) sampai Tahun 2014 sebesar Rp.158.540.036.338,- (seratus lima puluh delapan miliar lima ratus empat puluh juta tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda). BABIII PENYERTAANMODAL

(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip menghasilkan laba.

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat; dan
2. b.menambah Pendapatan Asli Daerah.
  1. 4.Perseroan Terbatas Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Air Minum Sanggam Balangan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan ..
  2. 5.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan imbalan tertentu.
  3. 6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BABII TUJUAN - ,. ., i L
(2)Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan:
1. a.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor9 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 Nomor 9) dengan realisasi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
2. b.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 8) dengan realisasi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
3. c.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor21 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 21) dengan realisasi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
4. d.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 7) dengan realisasi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (limamiliar rupiah);
5. e.Peraturan Daerah Kabupaten 8alangan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten 8alangan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 16) dengan realisasi sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
6. f.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor22 Tabun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan Tabun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 22) dengan realisasi sebesar 88.764.104.341,- (delapan puluh delapan miliar tujuh ratus enam f . I L
(3)Barang milik Daerah yang dijadikan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1)Dengan Peraturan Daerah iru, Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) sebesar Rp.82.442.009.660,- (delapan puluh dua miliar empat ratus empat puluh dua juta sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah rupiah).
(2)Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk barang.

1.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Perusahaan Daerah Air Minum KabupatenBalangan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 9) dengan realisasi sebesar Rp 16.013.909.822,- (enam belas miliar tiga belas juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah). puluh empat juta seratus empat ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah);

g.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 29) dengan realisasi sebesar Rp 36.352.698.000,- (tiga puluh enam miliar tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
h.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Balangan Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 23) dengan realisasi sebesar Rp 9.109.324.175,- (sembilan miliar seratus sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah); dan l Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan penambahan Penyertaan Modal Daerah dengan besaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1).
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. BABIV BAGILABA Pasal 7
(1)Bagian laba dari penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetor ke kas umum Daerah dan dianggaran dalam APBD sebagai penerimaan Daerah.
(4)Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk uang.
(5)Dengan adanya penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), maka jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) sebesar Rp. 260.982.045.998,00 (dua ratus enam puluh miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
(3)Dalam hal penambahan Penyertaan Modal pada tahun anggaran berkenaan tidak sesuai dengan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Penyertaan Modal diakumulasikan pada tahun anggaran berikutnya.
(2)Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024. .

Pasal 6

(1)Dengan Peraturan Daerah mi, Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah). L_

Pasal 10

Pendanaan penambahan Penyertaan Modal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wawasan di bidang organisasi Perusahaan Daerah Air Minum dan usaha mikro, keeil, dan menengah yang seeara profesional bertanggungjawab kepada Bupati.
(4)Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan perundang- undangan.
(2)Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk salah satu pejabat dalam hal mewakili rapat umum pemegang saham.

Pasal 9

(1)Bupati melaksanakan pengawasan atas penambahan Penyertaan Modal Daerah yang diatur dalam peraturan ini.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) diatur dalam Peraturan Bupati.
(3)Pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan kinerja PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda).
(2)Besaran penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024 NOMOR 10 NOREG (10-110/2024) PERATURANDAERAH KABUPATEN BALANGAN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2024 Ditetapkan di Paringin "'--::;=;~.rl tanggal 23 Desember2024 orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah mi dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agar setiap pengundangan penempatannya Balangan. Pasall1 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. KETENTUAN PENUTUP TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGANNOMOR 159 Pasa14 CukupJelas Pasa15 CukupJelas Pasa16 CukupJelas Pasa17 CukupJelas Pasa18 CukupJelas Pasa19 CukupJelas Pasal 10 CukupJelas

Pasal 11

CukupJelas Pasa13 CukupJelas CukupJelas II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

CukupJelas Pasa12 Dalam rangka menambah kualitas cakupan pelayanan air bersih serta memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Balangan perlu melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada PT. Perusahaan Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda). I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAANMODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM SANGGAM BALANGAN(Perseroda) ( NO NAMABARANG LUAS (M2) LETAK I ALAMAT SERTIFIKAT HARGA (Rp) TANGGAL NOMOR 1 5 8 10 12 13 16 1 Tanah Kantor PDAMBatumandi 2610.00 Desa Riwa Kecamatan Batumandi 25/08/1998 17.06.08.06.4.00001 104.400.000,00 Kab Balangan 2 Tanah Perkantoran PDAMParingin 750 Kel. Paringin Timur Kec.Paringin 0000-00-00 22.500.000,00 Timur Kab.Balangan 3 Tanah Perkantoran IKK PDAM 10000 Gn. Pandau Kel. Paringin Timur 0000-00-00 400.000.000,00 Paringin Kec.Paringin 4 Tanah Perkantoran IKK PDAM 2232 Desa Badalungga Kec.Awayan 0000-00-00 89.300.000,00 Awayan Kab. Balangan Tanah Perkantoran IKK PDAM DesaHalong, Kec.Halong 17.06.12.05.4.00013 5 3712 25/08/1998 dan 111.400.000,00 Halong Kab.Balangan 17.06.12.05.4.00014 6 Tanah Perkantoran IPA II PDAM 1972 Lamida Bawah Kecamatan 25/08/1998 17.06.10.17.4.00001 65.300.000,00 Malihu/Lamida Bawah Paringin Kab. Balangan A. Barang Berupa Tanah LAMPlRAN:PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 10 TAHUN 2024TENTANGPENMABAHANPENYERTAAN MODALPEMERINTAHDAERAHKEPADA PERSEROAN TERBATASAIR MINUM SANGGAMBALANGAN DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DIJADIKAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM SANGGAM BALANGAN 7 Tanah Perkantoran lKKPDAM 936 Desa Simpang Tiga Kec. 0000-00-00 rs. 700.000,00 Lampihong Lampihong Kab. Balangan 8 Tanah Perkantoran lKKPDAMJuai 7743 Mungkur Uyam, Kec. Juai 25/08/1998 17.06.11.18.4.00010 27l.000.000,00 Kab.Balangan 9 Tanah Kantor Jaga PDAM 2272.00 Desa Muara Pitap Kec Paringin 0000-00-00 102.240.000,00 Selatan 10 Tanah lKK PDAMDesa Inan 4112.00 Desa Inan Kecamatan Paringin 0000-00-00 123.334.447,00 Kec.Paringin Selatan Selatan Kab.Balangan Tanah Lokasi lPA PDAMGunung Jl.Paringin-Halong Desa Gunung 11 Pandau Paringin Timur 3000 Pandau RT.9 Kelurahan Paringin 0000-00-00 438.525.000,00 Timur 12 Tanah Kantor Bantu PDAM& 2000 Desa Muara Pitap Kec. Paringin 01/05/2009 17.13.07.01.1.00709 439.042.500,00 Reservoar Kec. Paringin Selatan Selatan Tanah Perluasan IKKPDAMGn Jl. Gunung Pandau RT 09 Kel. 13 Pandau 7291 Paringin Timur Kec. Paringin Kab. 0000-00-00 1.460.231.000,00 Balangan MGIAN HUKUM -l~ No Nama Barang Merk I Type Ukuran I Bahan Tahun Harga (Rp) CC Rangka Mesin Polisi BPKB Mobil Double Cabin Merk : hilux type g 2.500 - 2012 MROFR22G9C 2KD506337 DA 956Y J-01320058 333.400.000,00 1 0613830 2 2 Station Wagon ( Mobil ) Merk : Toyota 1500 Besi dll 31/12/2010 MHFE2CJ3JA DBV5941 DA 1103 No 2803005M 202.250.000,00 Rush K029321 YE 3 Mobil Truck Tangki Merk: Isuzu 4500 Besi dll 2009 MHCNK71LY9J B013258 DA 936Y 137673 249.500.000,00 013258 B. Berupa Peralatan dan Mesin KONSTRUKSIBANGUNAN LUAS NO NAMABARANG BERTINGKAT / BETON/ LANTAI (M2) LETAK / LOKASI HARGA (Rp) TIDAK TIDAK 1 5 9 10 11 12 19 1 Kantor dan Rumah Pompa PDAM Tidak Beton 54m2 Desa Gunung Pandau Kec.Paringin 56.500.000,00 Gunung Pandau Kab.Balangan 2 Kantor PDAMBatumandiJ Riwa Bertingkat Beton 47m2 Desa Riwa Kecamatan Batumandi 34.100.000,00 Kab Balangan 3 Workshop PDAMHalong Tidak Beton 50m2 Desa Halong, Kec.Halong 28.700.000,00 Kab.Balangan 4 Kantor PDAMHalong Tidak Beton 108 m2 Desa Halong, Kec.Halong 17.200.000,00 Kab.Balangan 5 Workshop PDAMJuaiJ Mungkur Tidak Beton 72m2 DesaLampihong, Kec.Lampihong 41.300.000,00 Uyam Kab.Balangan 6 Kantor PDAMJuaiJ Mungkur Tidak Beton 48m2 DesaLampihong, Kec.Lampihong 27.600.000,00 Uyam Kab.Balangan 7 Workshop PDAMLampihong Tidak Beton 48m2 Kecamatan Lampihong Kab. 27.600.000,00 Balangan 8 Workshop PDAMLamida Bawah Tidak Beton 506m2 Kecamatan Paringin Kab. Balangan 41.300.000,00 9 Workshop PDAMParingin Timur Tidak Beton 70m2 Desa Paringin Timur Kec.Paringin 40.200.000,00 Kab.Balangan 10 Kantor PDAMParingin Timur Tidak Beton 120 m2 Desa Paringin Timur Kec.Paringin 68.900.000,00 Kab.Balangan -_ ~ c. Berupa Bangunan dan Gedung 11 Rumah Pompa PDAMBatumandi Tidak Beton 60 m2 Kecamatan Batumandi Kab. 44.300.000,00 Balangan 12 Rumah Dinas II PDAMHalong Tidak Beton 48m2 Desa Halong, Kec.Halong 27.600.000,00 Kab.Balangan 13 Rumah Dinas I PDAMHalong Tidak Beton 24 m2 Desa Halong, Kec.Halong 13.800.000,00 Kab.Balangan 14 Rumah Dinas II PDAM.Juai/ Tidak Beton 48 m2 DesaLampihong, Kec.Lampihong 23.600.000,00 Mungkur Uyam Kab.Balangan 15 Rumah Dinas I PDAM.Juai/ Tidak Beton 48m2 DesaLampihong, Kec.Lampihong 27.600.000,00 Mungkur Uyam Kab.Balangan 16 Rumah Dinas PDAMLampihong Tidak Beton 36m2 Kecamatan Lampihong Kab. 13.300.000,00 Balangan 17 Rumah Dinas PDAMLamida Bertingkat Beton 42 m2 Kecamatan Paringin Kab. Balangan 20.700.000,00 Bawah 18 Rumah Dinas I PDAMLamida Tidak Beton 54m2 Kecamatan Paringin Kab. Balangan 24.100.000,00 Bawah 19 Gudang Kimia PDAM Tidak Beton 36 m2 Desa Gunung Pandau Kec.Paringin 79.650.000,00 Kab.Balangan NO NAMABARANG KONSTRUKSI PANJANG LEBAR (M) LUAS (M2) LETAK I LOKASI HARGA (Rp) (KM) Halaman IKK 1 Halaman IKKBatumandi aspal 100 4 400 Batumandi kec. 111.200.000,00 batumandiDesa Riwa Kecamatan 2 Pipa Air Baku IKKBatumandi pipa, dll ° ° ° Batumandi Kab 23.096.626.000,00 Balangan 3 Pelayanan IKKBatu Mandi beton, dll 55,00 m 58,00 m 31,90 m2 Desa Batumandi, Kec. 128.642.475,00 batu mandi IPAKapasitas 20 Literfdetik Kecamatan Batumandi 4 Beserta Kelengkapannya Kec. pipa 2.500,00 m 1,00 m 2.500,00 m2 Kab. Balangan 7.125.141.000,00 Batumandi D. Berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan L._ 5 Sambungan Rumah Di Kec. pipa dan 864,00 m 1,00m 864,00 m2 kecamatan paringin 153.520.000,00 Paringin Meteran Air Jaringan perpipaan untuk 6 sambungan rumah kec. tebing pipa 3.881,00 m 1,00m 3.881,00 m2 kecamatan tebing tinggi 3.109.995.500,00 tinggi 7 Pengadaan dan Pemasangan Pipa 1.175,00 m 1,00 m 1.175,00 m2 Desa Minduin 236.330.000,00 Air Bersih Desa Minduin - kecamatan batumandiJl.Paringin-Halong Desa 8 Jaringan Pipa Distribusi IPA2 864,00 m 1,00m 864,00 m2 Gunung Pandau RT.9 50.220.000,00 Kec. Paringin - Kelurahan ParinginTimur . 9 Jaringan Pipa Distribusi IKK 864,00 m 1,00m 864,00 m2 Desa Batumandi, Kec. 50.992.000,00 Batumandi - batu mandi L 10 Jaringan dan Perpipaan Untuk pipa 4.794,00 m 1,00m 4.794,00 m2 kecamatan awayan 2.279.351.992,00 Sambungan Rumah Kec.AwayanPengembangan Air Bersih 1,00m 6.800,00 m2 Kecamatan Paringin 2.227.997.000,00 11 - 6.800,00 m Selatan Kecamatan Paringin Selatan 12 Pengembangan Air Bersih - 2.000,00 m 1,00 m 2.000,00 m2 kecamatan juai 1.900.516.000,00 Kecamatan Juai 13 Pemindahan Pipa Air Bersih Di 985,00 m 1,00m 985,00 m2 Kelurahan Batu Piring 287.937.000,00 - Kelurahan Batu Piring 14 Jaringan SPAMKawasan Juai Beton dll 700,00 m 1,00 m 700,00 m2 ~uai kec. juai 3.734.853.000,00 Kec. Juai l Pengembangan Air Bersih Kecamatan Paringin 15 Kecamatan Paringin Selatan - DIs 8.000,00 m 1,00 m 8.000,00 m2 8.735.445.000,00 Batumandi Selatan - Baatumandi 16 Pemindahan pipa air bersih Pipa dll 1.550,00 m 1,00m 1.550,00 m2 pipa air bersih 999.856.000,00 Pengadaan dan Pemasangan WTP 17 50 LtjDtk dan Jaringan Beton dll 13,20 m 5,60m 74,00 m2 Kecamatan Paringin 10.505.044.000,00 Perpipaan Kecamatan ParinginJaringan Perpipaan denganPemanfaatan IDLECapacity dari Kecamatan Paringin 18 IKKjSPAM Paringin Selatan Pipa 5.195,00 m 1,00m 5.195,00 m2 Selatan 1.844.058.550,00 2LjDetik Didesa Kaladan (DAKAIRMINUM) 19 Jaringan Perpipaan Kecamatan Pipa 8.475,00 m 1,00m 8.475,00 m2 Kec. Lampihong 2.841.619.634,00 Lampihong Pipa SR Kelurahan Batu Piring Pipa 1.325,00 m 1,00m 1.325,00 m2 Desa Putat Basiun Kec. 224.896.950,00 20 AwayanKab. Balangan Jaringan Pipa Perkantoran pipa 1,00m 775,00 m2 Desa Putat Basiun Kec. 198.694.000,00 21 Paringin Selatan 775,00 m AwayanKab. Balangan Jaringan Perpipaan SPAMIKK Batu Mandi Untuk Desa 22 Mantimin, Riwa,Batu Mandi Dan - 2.238,62 m 1,00 m 2.238,62 m2 --- 1.721.830.570,00 Lok Batu Kec.Batumandi Kab.BalanganJaringan Perpipaan SPAMIKK 23 Paringin Untuk Kelurahan - 3.677,30 m 1,00 m 3.677,30 m2 Kecamatan Paringin 1.540.430.042,00 Paringin Kota, Paringin TimurKec. Paringin Kab. Balangan 24 Jaringan Perpipaan Desa Sumber lainnya O,OOm O,OOm 0,00 m2 kecamatan juai 2.308.771.000,00 Rejeki Kec. Juai L_"~ \ , 25 Jaringan Perpipaan Kawasan Pipa 4.615,00 m 0,60m 2.769,00 m2 Kec. Awayan 1.938.869.000,00 Kecamatan Awayan

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan kemudahan untuk menunjang pelayanan terhadap pengembangan dan akses jasa pelayanan air bersih kepada masyarakat serta untuk menambah sumber pendapatan daerah melalui penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Air Minum Sanggam Balangan;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat

(5)Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, ketentuan Pasal 304 ayat (2) dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana te1ah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda);

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) ; BUPATIBALANGAN, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANDAERAH KABUPATENBALANGAN NOMOR 10 TAHUN2024 TENTANG PENAMBAHANPENYERTAANMODALPEMERINTAHDAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATASAIR MINUMSANGGAMBALANGAN BUPATIBALANGAN PROPINSI KALIMANTANSELATAN
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ten tang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Mengingat:
7. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. 8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. 9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan an tara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); I I ~ L_ Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan dengan :
14. 1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
15. 2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai un sur penye1enggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
16. 3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan. MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM SANGGAM BALANGAN(Perseroda). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBALANGAN dan BUPATIBALANGAN
17. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
20. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan Menjadi Perusahaan Perseroda PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 1);
21. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 5);

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal kepada PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) sampai Tahun 2014 sebesar Rp.158.540.036.338,- (seratus lima puluh delapan miliar lima ratus empat puluh juta tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda). BABIII PENYERTAANMODAL

(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip menghasilkan laba.

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat; dan
2. b.menambah Pendapatan Asli Daerah.
  1. 4.Perseroan Terbatas Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Air Minum Sanggam Balangan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan ..
  2. 5.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan imbalan tertentu.
  3. 6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BABII TUJUAN - ,. ., i L
(2)Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan:
1. a.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor9 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 Nomor 9) dengan realisasi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
2. b.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 8) dengan realisasi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
3. c.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor21 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 21) dengan realisasi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
4. d.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 7) dengan realisasi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (limamiliar rupiah);
5. e.Peraturan Daerah Kabupaten 8alangan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten 8alangan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 16) dengan realisasi sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
6. f.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor22 Tabun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan Tabun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 22) dengan realisasi sebesar 88.764.104.341,- (delapan puluh delapan miliar tujuh ratus enam f . I L
(3)Barang milik Daerah yang dijadikan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1)Dengan Peraturan Daerah iru, Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) sebesar Rp.82.442.009.660,- (delapan puluh dua miliar empat ratus empat puluh dua juta sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah rupiah).
(2)Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk barang.

1.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Perusahaan Daerah Air Minum KabupatenBalangan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 9) dengan realisasi sebesar Rp 16.013.909.822,- (enam belas miliar tiga belas juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah). puluh empat juta seratus empat ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah);

g.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 29) dengan realisasi sebesar Rp 36.352.698.000,- (tiga puluh enam miliar tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
h.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Balangan Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 23) dengan realisasi sebesar Rp 9.109.324.175,- (sembilan miliar seratus sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah); dan l Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan penambahan Penyertaan Modal Daerah dengan besaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1).
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. BABIV BAGILABA Pasal 7
(1)Bagian laba dari penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetor ke kas umum Daerah dan dianggaran dalam APBD sebagai penerimaan Daerah.
(4)Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk uang.
(5)Dengan adanya penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), maka jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) sebesar Rp. 260.982.045.998,00 (dua ratus enam puluh miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
(3)Dalam hal penambahan Penyertaan Modal pada tahun anggaran berkenaan tidak sesuai dengan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Penyertaan Modal diakumulasikan pada tahun anggaran berikutnya.
(2)Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024. .

Pasal 6

(1)Dengan Peraturan Daerah mi, Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah). L_

Pasal 10

Pendanaan penambahan Penyertaan Modal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wawasan di bidang organisasi Perusahaan Daerah Air Minum dan usaha mikro, keeil, dan menengah yang seeara profesional bertanggungjawab kepada Bupati.
(4)Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan perundang- undangan.
(2)Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk salah satu pejabat dalam hal mewakili rapat umum pemegang saham.

Pasal 9

(1)Bupati melaksanakan pengawasan atas penambahan Penyertaan Modal Daerah yang diatur dalam peraturan ini.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) diatur dalam Peraturan Bupati.
(3)Pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan kinerja PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda).
(2)Besaran penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024 NOMOR 10 NOREG (10-110/2024) PERATURANDAERAH KABUPATEN BALANGAN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2024 Ditetapkan di Paringin "'--::;=;~.rl tanggal 23 Desember2024 orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah mi dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agar setiap pengundangan penempatannya Balangan. Pasall1 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. KETENTUAN PENUTUP TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGANNOMOR 159 Pasa14 CukupJelas Pasa15 CukupJelas Pasa16 CukupJelas Pasa17 CukupJelas Pasa18 CukupJelas Pasa19 CukupJelas Pasal 10 CukupJelas

Pasal 11

CukupJelas Pasa13 CukupJelas CukupJelas II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 1

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 1

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019