Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk kembali Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :
a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe B;
d.Dinas Daerah Kabupaten Balangan terdiri dari:
1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
2.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
5
4.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
5.Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6.Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
7.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
9.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik serta urusan pemerintahan bidang persandian;
10.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
11.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
12.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
13.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
14.Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
6 14a.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 14b. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan Pemerintahan bidang transmigrasi serta urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja;
e.Badan Daerah Kabupaten Balangan terdiri dari:
1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang riset dan inovasi daerah;
2.Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
f.Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah, terdiri dari :
a.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas sedang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
b.Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan sub urusan kebakaran dan sub urusan bencana.
7 Salinan sesuai dengan aslinya KABAG. HUKUM SETDA KABUPATEN BALANGAN MUHAMMAD ROJI, SH NIP. 19830710 201001 1 020 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan. Ditetapkan di Paringin pada tanggal 6 September 2023 BUPATI BALANGAN, ttd H. ABDUL HADI Diundangkan di Paringin pada tanggal 6 September 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, ttd H. SUTIKNO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023 NOMOR 3 NOREG. (3-38/2023) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2023 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Penjelasan dalam peraturan daerah ini adalah berisi dua bagian, yaitu penjelasan secara umum dan penjelasan pasal demi pasal. Penjelasan secara umum perda ini adalah sebagai berikut: I. UMUM Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Balangan telah mengundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan . Pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tersebut didasarkan pada prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) serta beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Daerah. Di samping itu juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan. Atas pertimbangan tersebut Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan ini dibentuk. II. PASAL DEMI PASAL Bagian kedua penjelasan peraturan daerah ini adalah penjelasan Pasal demi Pasal. Karena Pasal-Pasal yang berubah juga sudah cukup jelas, maka masing-masing pasal dalam perda ini tidak ada penjelasan sehingga cukup dituliskan “Cukup jelas”. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 149