DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 3 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, dengan sistematika; Ketentuan Umum; Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Kelurahan; Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah; Staf Ahli; Kepegawaian; Pembiayaan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 2 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN dan BUPATI BALANGAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan;
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan;
5.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;
6.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Balangan;
7.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Balangan;
8.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Balangan;
9.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
10.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
11.Kecamatan adalah Kecamatan yang merupakan bagian wilayah Kabupaten Balangan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk kembali Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe B;
d.Dinas Daerah Kabupaten Balangan terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 4
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
4. 4.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
5. 5.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
6. 6.Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
7. 7.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. 8.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
9. 9.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik serta urusan pemerintahan bidang persandian;
10. 10.Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan urusan pemerintahan bidang perindustrian serta urusan pemerintahan bidang perdagangan;
11. 11.Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
12. 12.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
13. 13.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
14. 14.Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
e.Badan Daerah Kabupaten Balangan terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; 5
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
f.Lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah, terdiri dari :
1. 1.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas sedang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. 2.Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan sub urusan kebakaran dan sub urusan bencana;

Pasal 3

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Paringin dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Paringin Selatan dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Lampihong dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Batumandi dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Awayan dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Juai dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Tebing Tinggi dengan Tipe A;
8. h.Kecamatan Halong dengan Tipe A;

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KELURAHAN

Pasal 5

(1)Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
(2)Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
(3)Kelurahan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) seksi. 6

BAB IV

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 6

(1)Pada dinas daerah dan badan daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
(2)Unit Pelaksana Teknis Daerah dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
(3)Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Selain UPTD dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPTD dinas daerah di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah.
(2)Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal.

Pasal 8

(1)Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPTD Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian serta menerapkan pola keuangan badan layanan umum Daerah.
(3)Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Daerah yang dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan dan/atau pembentukan kembali serta mekanisme dan tata kerja pengelolaan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus memiliki organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel. 7
(2)Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kepala Puskesmas dijabat oleh Pejabat fungsional tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah diploma tiga.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan dan/atau pembentukan kembali serta mekanisme dan tata kerja pengelolaan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 99 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 99 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019