DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Meliputi: KETENTUAN UMUM, NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI, GOLONGAN RETRIBUSI IMB, PERHITUNGAN RETRIBUSI IMB, PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN HARGA SATUAN ATAU TARIF, HARGA SATUAN (TARIF) RETRIBUSI IMB, PERUBAHAN HARGA SATUAN ATAU TARIF, WILAYAH PEMUNGUTAN, TATA CARA PEMUNGUTAN, SAAT RETRIBUSI TERUTANG, TATA CARA PEMBAYARAAN, PENAGIHAN RETRIBUSI, PEMANFAATAN PUNGUTAN RETRIBUSI, PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI, KEBERATAN, PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, KEDALUWARSA PENAGIHAN, PEMERIKSAAN, PEMUTIHAN, INSENTIF PEMUNGUTAN, SANKSI ADMINISTRATIF, KETENTUAN PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ketentuan mengenai objek yang dikenakan retribusi dan ketentuan penghitungannya belum menciptakan kepastian hukum dan perlu diganti; Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah berhak memungut Retribusi atas izin mendirikan bangunan; BUPATIBALANGAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA RETRIBusr IZINMENDIRIKANBANGUNAN TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENBALANGAN NOMOR6 TAHUN2018 BUPATIBALANGAN PROVINSIKALIMANTANSELATAN 1 , I _. .. I L ~ 1

Mengingat

8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05jPRTjMj2016 ten tang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06jPRTjMj2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05jPRTjMj2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara
7.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerab dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5161);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
4.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 2 I l f 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah KabupatenBalangan.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom ..
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah DPMPTSP Pemerintah Kabupaten Balangan.
5.Kas Daerah adalah Kas Daerah KabupatenBalangan.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan I atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpuJan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usahatetap.
7.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan: MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBALANGAN dan BUPATIBALANGAN Dengan Persetujuan Bersama

9.Peraturan Daerah Kabupaten BaJangan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 102); Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 534); 3 1 L yang khusus disediakan darr/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atauBadan.
8.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dirnaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9.Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat 1MB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi darr/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
10.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi 1MB adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 1MByang disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang meliputi kegiatan penmjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan terse but.
11.Pemohon adalah orang atau badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang mengajukan permohonan 1MB kepada pemerintah daerah
12.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongretri busi tertentu.
13.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari PemerintahDaerah.
14.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah 4

(1)Subjek Retribusi 1MB adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh 1MBdari pemerintah daerah.

Pasal 5

(2)Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian 1MBuntuk bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung milik Pemerintah atau pemerintah daerah.
(1)Objek retribusi 1MB adalah bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung dengan jenis kegiatan, meliputi:
1. a.pembangunan baru;
2. b.rehabilitasi atau renovasi berupa perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan; dan
3. c.pelestarian atau pemugaran. Pasa14 Dengan nama Retribusi 1MB,dipungut retribusi atas pemberian 1MB.

Pasal 3

16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan I atau sanksi administratif berupa bunga dan Iataudenda.
18.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, darr/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi danl atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undanga n retri busidaerah.
19.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukantersangkanya. 5

(1)Penetapan komponen retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah:
1. a.penetapankomponen retribusi, berupa: 1). retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru; 2). retribusi rehabilitasiyrenovasi; atau 3). retribusi pelestarianjpemugaran.
2. b.penetapankomponen biaya, berupa:

BAB II

NAMA,OBJEK, DANSUBJEK RETRlBUSI pokok retribusi yangterutang.

Pasal 9

a.penetapankomponen retribusi dan biaya;
b.penghitungan besarnya retribusi; dan
c.penentuan tingkat penggunaan jasa. Pasa18

Pasal 7

Pasa16 BABIII GOLONGANRETRIBUS11MB

(2)Wajib Retribusi 1MB adalah subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 6
(4)Ketentuan mengenai tatacara penghitungan besarnya retribusi dan rumus penghitungannya penghitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam
(3)Penghitungan besarnya retribusi mengikuti rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan lingkup kegiatannya berupa:
1. a.pembangunan bangunan gedung baru;
2. b.rehabilitasi atau renovasi, pelestarian atau pemugaran; atau
3. c.pembangunan prasarana bangunan gedung.
(2)Besarnya retribusi yang dihitungsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.komponen retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10yang ditetapkan sesuai dengan permohonan yang diajukan;
2. b.lingkup kegiatan berupa pembangunan bangunan gedung baru, rehabilitasi atau renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan, dan pelestarian atau pemugaran; dan
3. c.volume atau besaran kegiatan, indeks, harga satuan retribusi untuk bangunan gedung, dan untuk prasarana bangunan gedung.
(1)Penghitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah:
1. a.besamya retribusi yang dihitung; dan
2. b.penghitungan besarnya retribusi mengikuti rumus.

Pasal 10

1). biaya administrasi 1MB; atau 2). biaya penyediaan forrnulir permohonan 1MB, termasuk biaya pendaftaran bangunan gedung.

(2)Komponen biaya berupa biaya administrasi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dikenakan untuk:
1. a.pemecahan dokumen 1MB;
2. b.pembuatan duplikat dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen 1MB yang hilang atau rusak;atau
3. c.pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan.' atau perubahan non teknis lainnya. 7 indeks indeks
(1)Untuk bangunan gedung, harus dilakukan penetapan penghitungan besarnya retribusi dengan mengacu pada sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

(2)Ketentuan mengenai indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1)Indeks tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri dari:
1. a.indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung; dan
2. b.indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan gedung.

Pasal 13

Indeks penghitungan besarnya retribusi 1MBmeliputi:

a.indeks tingkat penggunaan jasa;
b.skala indeks; dan
c.daftar kode

Pasal 12

Paragraf 2 Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi 1MB Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan penghitungan atas pemberian layanan 1MBmenggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan.

Pasal 11

8 II ,

(4)Dalam hal diperlukan Bupati dapat menetapkan Indeks untuk penghitungan retribusi IMB yang belum terdapat dalam daftar kode yang ditetapkan Menteri, dengan menyesuaikan pada jenis konstruksi prasarana bangunan gedung.
(3)Pengaturan mengenai daftar kode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri.
(2)Ketentuan mengenai daftar kode adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1)Daftar kode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c digunakan untuk mengidentifikasi indeks penghitungan retribusi 1MB gun a ketertiban administrasi dan transparansi.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 Tahun 2017

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 Tahun 2017

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013