DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 Tahun 2017

Nomor: 06/PRT/M/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mempermudah pelaksanaan persyaratan perizinan bangunan gedung terutama untuk bangunan gudang usaha mikro kecil dan menengah seluas maksimum 1300 meter persegi, perlu melakukan perubahan formula untuk

Menetapkan

menetapkan retribusi izin mendirikan bangunan gedung yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung; MENTER! PEKERJAANUMUM DAN PERUMAHANRAKYAT DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Menimbang PERATURANMENTER! PEKERJAANUMUM DAN PERUMAHANRAKYAT NOMOR 06/ PRT/M/2017 TENTANG PERUBAHANPERATURANMENTER!PEKERJAANUMUM DAN PERUMAHAN RAKYATNOMOR 05/PRT/M/2016 TENTANG IZIN MENDIRIKANBANGUNANGEDUNG MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Pasal I Diantara ketentuan Pasal 61 dan Pasal 62 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 61A yang berbunyi sebagai berikut: MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYATTENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTER! PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 05/PRT/M/2016 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNANGEDUNG.
1. 1.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
2. 2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. 3.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
4. 4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
5. 5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276); Menetapkan Mengingat BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 534 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 April 201 7 M. BASUKI HADIMUWONO ttd. MENTER! PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 April 201 7 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlak:u pada tanggal diundangkan.

Pasal 61A

Dalam hal pembangunan gudang untuk UMKM seluas maksimal 1300 m2 (meter persegi), indeks terintegrasi perhitungan besarnya retribusi IMB dikalikan 0,5 (nol koma lima).

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mempermudah pelaksanaan persyaratan perizinan bangunan gedung terutama untuk bangunan gudang usaha mikro kecil dan menengah seluas maksimum 1300 meter persegi, perlu melakukan perubahan formula untuk

Menetapkan

menetapkan retribusi izin mendirikan bangunan gedung yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung; MENTER! PEKERJAANUMUM DAN PERUMAHANRAKYAT DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Menimbang PERATURANMENTER! PEKERJAANUMUM DAN PERUMAHANRAKYAT NOMOR 06/ PRT/M/2017 TENTANG PERUBAHANPERATURANMENTER!PEKERJAANUMUM DAN PERUMAHAN RAKYATNOMOR 05/PRT/M/2016 TENTANG IZIN MENDIRIKANBANGUNANGEDUNG MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Pasal I Diantara ketentuan Pasal 61 dan Pasal 62 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 61A yang berbunyi sebagai berikut: MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYATTENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTER! PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 05/PRT/M/2016 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNANGEDUNG.
1. 1.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
2. 2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. 3.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
4. 4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
5. 5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276); Menetapkan Mengingat BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 534 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 April 201 7 M. BASUKI HADIMUWONO ttd. MENTER! PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 April 201 7 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlak:u pada tanggal diundangkan.

Pasal 61A

Dalam hal pembangunan gudang untuk UMKM seluas maksimal 1300 m2 (meter persegi), indeks terintegrasi perhitungan besarnya retribusi IMB dikalikan 0,5 (nol koma lima).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 61A

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tahun 2016

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 61A

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tahun 2016

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2019