DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung No. 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 24 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Organisasi Pemerintah Desa dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Organisasi 3. Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi 4. Pembinaan Perangkat 5. Pengangkatan Perangkat Desa 6. Biaya 7. Larangan 8. Pemberhentian Perangkat Desa 9. Kekosongan Jabatan Perangkat Desa 10. Unsur Staf Perangkat Desa 11. Hubungan Kerja 12. Pakaian Dinas dan Atribut Perangkat Desa 13. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 14. Kesejahteraan Perangkat Desa 15. Ketentuan Peralihan 16. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan efesiensi, efektifitas dan kompetensi dalam penyelenggaraan pemerintah desa diperlukan pembinaan dan pengendalian yang optimal terhadap aspek kelembagaan sumber daya manusia dan ketatalaksanaan organisasi pemerintah desa;
c.bahwa untuk memberikan pedoman kepada perangkat organisasi pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta untuk melaksanakan ketentuan

Mengingat

Pasal 50 ayat (2) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diperlukan pengaturan 4 mengenai organisasi pemerintah desa;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Pemerintah Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 5 Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah 6 terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 7 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 8 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Bupati adalah Bupati Bandung. 9
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 10 kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah 11 tangga Desa dan melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
9.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 12
11.Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintah Desa.
12.Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13.Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 13
15.Hari adalah hari kerja.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

(1)Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(2)Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Pemerintah Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa.
(3)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.sekretariat Desa; 14
2. b.pelaksana kewilayahan; dan
3. c.pelaksana teknis.
(4)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

(1)Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa disusun berdasarkan pertimbangan:
1. a.tepat ukuran dan tepat fungsi; 15
2. b.karakteristik, potensi, dan kebutuhan Desa; dan
3. c.kemampuan keuangan Desa.
(2)Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(3)Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.struktur organisasi;
2. b.tata kerja;
3. c.kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. d.tugas, fungsi, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa;
5. e.tugas pokok, kewajiban, dan hak Perangkat Desa; 16
6. f.hubungan kerja; dan
7. g.bagan struktur organisasi.
(4)Kepala Desa melaporkan Peraturan Desa tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 4

(1)Struktur organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan Desa yaitu Desa swasembada, Desa swakarya, dan Desa swadaya. 17
(2)Desa swasembada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
(3)Desa swakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
(4)Desa swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
(5)Klasifikasi jenis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tingkat perkembangan Desa pada profil Desa. 18
(6)Profil Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berbentuk tipe I, tipe II, atau tipe III yang mencakup jumlah bidang urusan, seksi, dan unsur kewilayahan pada setiap Desa yang disesuaikan dengan:
1. a.kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa;
2. b.potensi dan ketersediaan sumber daya manusia; dan
3. c.kondisi sosial budaya masyarakat setempat. 19

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan organisasi dan tata kerja serta struktur Pemerintah Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 6

(1)Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 20
(2)Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa berfungsi:
1. a.menyelenggarakan Pemerintahan Desa, yang meliputi tata praja Pemerintahan Desa, penetapan produk hukum di Desa, pembinaan urusan pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi 21 kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah;
2. b.melaksanakan pembangunan, yang meliputi pembangunan sarana prasarana perdesaan serta pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
3. c.pembinaan kemasyarakatan, yang meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
4. d.pemberdayaan masyarakat, yang meliputi tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, 22 lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
5. e.menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 7

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa yang berkedudukan di bawah Kepala Desa. 23
(2)Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kepala Urusan sebagai unsur staf yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.

Pasal 8

(1)Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sekretaris Desa berfungsi:
1. a.melaksanakan urusan ketatausahaan yang meliputi tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi; 24
2. b.melaksanakan urusan umum yang meliputi penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
3. c.melaksanakan urusan keuangan yang meliputi pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya; dan 25
4. d.melaksanakan urusan perencanaan yang meliputi menyusun rencana APBDesa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 9

(1)Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. 26
(2)Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa.
(3)Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
2. b.Kepala Urusan Keuangan; dan
3. c.Kepala Urusan Perencanaan. 27

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…