DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pada Pasal 1, 3, 6 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), 8, 11, ayat (1) Pasal 16 diubah serta ayat (2) dan ayat (3) dihapus, 18, 20, Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 22A, 60, 64, ayat (1) Pasal 66, 68, Diantara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 68A dan Pasal 68B, 70, Pasal 71 dihapus, 73, 75, Pasal 76 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru yakni ayat (3) dan ayat (4), Pasal 77 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), Diantara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 77A, BAB V dan Pasal 83 diubah Diantara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 83A, Pasal 83B, Pasal 83C, dan Pasal 83D, dan Pasal 84.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, dan keadilan bagi masyarakat wajib pajak serta menjawab persoalan- persoalan sosial ekonomi yang berkembang dimasyarakat, perlu kebijakan pajak daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; 3
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5
8.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1), diubah sebagai berikut : 6
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan dan/atau yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah. 7
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
8.Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
9.Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. 8
10.Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
11.Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
12.Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
13.Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan Hiburan.
14.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati umum.
15.Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
16.Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
17.Penggunaan Listrik Dari Sumber Lain adalah penggunaan tenaga listrik selain pengguna tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang bersumber baik tenaga listrik dari PLN maupun Non PLN, tenaga energi matahari, dan energi nuklir 9
18.Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang- undangan di bidang mineral dan batubara.
19.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
20.Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
21.Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
22.Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
23.Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
24.Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collokalia, yaitu collokalia fuchliap haga, collokalia maxina, collokalia esculanta, dan collokalia linchi.
25.Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet. 10
26.Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut di Daerah.
27.Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
28.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
29.Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
30.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
31.Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. 11
32.Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
33.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
34.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
36.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang.
37.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 12
38.Pajak Yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
39.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak Yang Terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
40.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
41.Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 13
42.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
43.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang.
44.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
45.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
46.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan. 14
47.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
48.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak, atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
49.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
50.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
51.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 15
52.Putusan Banding adalah putusan badan penyelesaian sengketa Pajak atas banding terhadap surat keputusan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
53.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
54.Penghapusan Piutang Pajak adalah penghapusan secara akuntansi atas nilai piutang Pajak yang tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari Wajib Pajak.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagi berikut :

Pasal 3

(1)Dengan nama Pajak Hotel dipungut Pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh Hotel. 16
(2)Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
(3)Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
(4)Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan juga terhadap pelayanan yang disediakan oleh:
1. a.Hotel;
2. b.motel;
3. c.losmen;
4. d.gubuk pariwisata;
5. e.wisma pariwisata;
6. f.pesanggrahan;
7. g.rumah penginapan atau homestay;
8. h.rumah kos yang memiliki kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar; dan
9. i.vila yang disewakan. 17
(5)Fasilitas olahraga dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pusat kebugaran, kolam renang, tenis, karaoke, pub, dan/atau diskotik yang disediakan atau dikelola hotel.
(6)Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah;
2. b.jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
3. c.jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
4. d.jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
5. e.jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
  1. 3.Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 18
(2)Tarif Pajak Hotel untuk basis pungutan Rumah kos ditetapkan sebagai berikut :
1. a.jumlah kamar 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) kamar ditetapkan sebesar 5% (lima persen); dan
2. b.jumlah kamar diatas 20 (dua puluh) kamar ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen).
  1. 4.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Dengan nama Pajak Restoran dipungut Pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
(2)Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
(3)Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. 19
(4)Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Restoran yang omzetnya tidak melebihi Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.
(5)Masa Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 1 (satu) bulan takwim.

5.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
(2)Tarif Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan juga terhadap pelayanan Restoran yang diberikan kepada instansi dilingkungan pemerintahan Daerah.

6.Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah serta ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: 20

Pasal 16

(1)Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:
1. a.tontonan/film :
  1. 1.harga tiket masuk di atas Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
  2. 2.harga tiket masuk Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan dibawah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  3. 3.harga tiket masuk dibawah Rp.10.000,00 ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
2. b.pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
3. c.pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau pagelaran busana yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima; 21
4. d.pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau pagelaran busana yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
5. e.pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau pagelaran busana yang berkelas internasional sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah uang yang seharusnya diterima;
6. f.kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen) dari harga tiket masuk atau dari jumlah uang yang seharusnya diterima;
7. g.kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, yang berkelas nasional sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah uang yang seharusnya diterima;
8. h.kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, yang berkelas internasional sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari harga tiket masuk atau dari jumlah uang yang seharusnya diterima;
9. i.pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen);
10. j.pameran yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah pembayaran yang seharusnya diterima; 22
11. k.diskotik, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, karaoke, klab malam, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah pembayaran atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
12. l.sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol persen);
13. m.sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
14. n.sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
15. o.permainan bilyar dan boling ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tiket masuk atau dari jumlah uang yang seharusnya diterima;
16. p.pacuan kuda dan balapan berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol persen);
17. q.pacuan kuda berkelas nasional sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga tiket masuk atau dari jumlah uang yang seharusnya diterima; 23
18. r.pacuan kuda berkelas internasional sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari harga tiket masuk atau dari jumlah uang yang seharusnya diterima;
19. s.kendaraan bermotor berkelas nasional ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga tiket masuk atau dari jumlah uang yang seharusnya diterima;
20. t.kendaraan bermotor berkelas internasional ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari harga tiket masuk atau dari jumlah uang yang seharusnya diterima;
21. u.permainan ketangkasan dewasa ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen), sedangkan permainan ketangkasan anak- anak ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen) dari harga tiket masuk atau dari jumlah pembayaran yang seharusnya diterima;
22. v.pusat kebugaran ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pembayaran yang seharusnya diterima;
23. w.pertandingan olah raga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
24. x.pertandingan olah raga yang berkelas nasional sebesar 15 % (lima belas persen) dari harga tiket masuk atau dari jumlah uang yang seharusnya diterima; dan 24
25. y.pertandingan olah raga yang berkelas internasional sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga tiket masuk atau dari jumlah uang yang seharusnya diterima.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.

7.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1)Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.
(2)Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua penyelenggaraan Reklame.
(3)Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.reklame papan, billboard, videotron, megatron, dan sejenisnya;
2. b.reklame kain;
3. c.reklame melekat atau stiker;
4. d.reklame selebaran; 25
5. e.reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
6. f.reklame udara;
7. g.reklame apung;
8. h.reklame suara;
9. i.reklame film atau slide; dan
10. j.reklame peragaan.
(4)Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
2. b.label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
3. c.nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut, dengan ketentuan tidak melebihi 1m² (satu meter persegi); dan
4. d.reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah. 26
  1. 8.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
(2)Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
(3)Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
(4)Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan memperhatikan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan nilai jual objek Pajak Reklame ditambah nilai strategis pemasangan Reklame. 27
(6)Ketentuan mengenai hasil perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

9.Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Bupati.

10.Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

(1)Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (7) dan ayat (8). 28
(2)Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (7) dan ayat (8).
(3)Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. 29

11.Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung No. 6 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 20

Pasal 22A

Pasal 60

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 20

Pasal 22A

Pasal 60

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011