DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 26 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bandung

regulasi_utama

Ringkasan

peraturan ini mengatur tentang pembentukan organisasi lembaga teknis daerah kabupaten bandung

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan penataan organisasi dan kelembagaan pelaksana urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, maka perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap organisasi dan kelembagaan Lembaga Teknis Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 4 Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Negara Nomor 2851);

2.Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3.Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran 5 Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan 6 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 7
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17 Seri D).
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 5);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di 8 Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21) diubah untuk ketiga kalinya sebagai berikut : 9
1.Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

a.Inspektorat;
b.Badan Perencanaan Pembangun- an Daerah;
c.Lembaga Teknis Daerah yang dapat berbentuk Badan / Kantor;
d.Badan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, terdiri dari :
1. 1.Badan Kepegawaian, Pendidik- an dan Pelatihan;
2. 2.Badan Pemberdayaan Masya- rakat dan Pemerintahan Desa;
3. 3.Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan;
4. 4.Badan Pengendalian Ling- kungan Hidup;
5. 5.Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi;
6. 6.Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan; 10
7. 7.Badan Penanaman Modal dan Perijinan.
8. 8.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
e.Pada Lembaga Teknis Daerah dibentuk UPT, yang terdiri dari :
1. 1.UPT Pengendali Program KB pada Badan KB dan Pember- dayaan Perempuan, dengan wilayah kerja tersebar pada setiap Kecamatan;
2. 2.UPT Laboratorium Ling- kungan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, berada pada wilayah kerja Kabupaten, dengan jumlah 1 UPT;
3. 3.UPT Pengendali Program Penyuluhan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, berada pada 8 Kecamatan, dengan jumlah 8 UPTD, yang berkedudukan pada Kecamatan Cilengkrang, Solokanjeruk, Cikancung, Banjaran, Pacet, Ciwidey, Bojongsoang dan Soreang. 11
f.Unit Pelaksana Teknis, dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang Badan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan secara taktis operasional bertanggungjawab kepada Camat;
g.Apabila diperlukan, dapat dibentuk UPT lainnya yang ditetapkan kemudian dengan Peraturan Daerah tersendiri;
h.Pada Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk jabatan fungsional yang jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan;
i.Pelaksanaan tugas dari setiap jabatan fungsional di lapangan, secara teknis administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Lembaga Teknis Daerah dan secara taktis operasional bertanggungjawab kepada Camat;
j.Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
k.Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang 12 tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Lembaga Teknis Daerah;
l.Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1. 2.Nomenklatur Paragraf 10, Pasal 27, diubah sehingga Paragraf 10 Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa, kewaspadaan nasional, kerjasama intelijen, politik dalam negeri dan pembinaan Ormas serta melaksanakan ketatausahaan Kantor. 13

3.Pasal 28, diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut: Susunan Organisasi

Pasal 28

(1)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, membawahkan:
  1. 1.Sub Bagian Penyusunan Program;
  2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa, membawahkan :
  1. 1.Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara;
  2. 2.Sub Bidang Ketahanan Bangsa.
4. d.Bidang Kewaspadaan dan Kerjasama Intelijen, membawahkan :
  1. 1.Sub Bidang Fasilitasi Penanganan Konflik dan 14 Pengawasan Lembaga / Orang Asing;
  2. 2.Sub Bidang Kerjasama Intelijen.
5. e.Bidang Politik Dalam Negeri dan Pembinaan Ormas, membawahkan :
  1. 1.Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
  2. 2.Sub Bidang Pembinaan Ormas.
6. f.Jabatan Fungsional.
(2)Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4.Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka: 15

a.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung;
b.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung dan
c.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, dinyatakan masih berlaku. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 16 Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 26 Januari 2015 BUPATI BANDUNG ttd DADANG M. NASER Diundangkan di Soreang pada tanggal 26 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG ttd SOFIAN NATAPRAWIRA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015 NOMOR 1 17 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT : ( 18 /2015) Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DICKY ANUGRAH, SH. M.SI Pembina NIP.19740717 199803 1 003

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…