DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 1 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bandung

regulasi_utama

Ringkasan

peraturan ini megatur tentang retribusi jasa umum

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan pembatalan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 46/PUU- XII/2014 dan sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-349/PK/2015 dan Nomor S- 743/PK/2015 perihal Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan berdasarkan Pasal 21 huruf d Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pasar Hewan, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten 4 Bandung Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaiman telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 5 Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 6 Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 11). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM 7 Pasal I Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 11) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

a.Nomor 17 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 17);
b.Nomor 18 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 18); diubah sebagai berikut :
1. 1.Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan rincian sebagai berikut: 8

a.Daftar Jenis dan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar No Jenis Dagangan Tarif Luas (Rp) 0 sampai dengan 6 meter persegi 6 sampai dengan 12 meter persegi diatas 12 meter persegi 1 2 3 4 5
1. 1.Sembako :
a.Padi (Beras) dan Palawija
b.Sayuran dan sejenisnya
c.Buah – Buahan
d.Bumbu
e.Minyak Kelapa dan sejenisnya 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
1. 2.Alat-alat Rumah Tangga:
a.Barang Anyaman/Ti kar
b.Gerabah alat-alat dapur : 1). Tanah 2). Logam, Keramik, dan Plastik
c.Meubelair/ jenis alat rumah 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 9 tangga
d.Barang elektronik
e.Alat-alat pertanian (cangkul, pecok dan sejenisnya) 2.000 2.000 3.000 3.000 4.000 4.000
1. 3.Daging :
a.Ternak Unggas
b.Daging/ Ternak/ Ikan/Telur dan sejenisnya 3.000 3.000 5.000 5.000 6.000 6.000
1. 4.Sandang :
a.Kain dalam segala bentuk
b.Sepatu, sandal dan sejenisnya 2.000 2.000 3.000 3.000 4.000 4.000
1. 5.Warung :
a.Warung makan/ minum
b.Roti/kue- kue jajanan
c.Obat- obatan/ jamu 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 4.000 4.000 4.000
1. 6.Perhiasan :
a.Barang emas : 1). Tukang emas 3.000 5.000 6.000 10 2). Toko emas
b.Barang perak dan sejenisnya 3.000 3.000 5.000 5.000 6.000 6.000
1. 7.Kayu, Bambu dan sejenisnya 2.000 3.000 4.000
2. 8.Bunga- bungaan dan sejenisnya 2.000 3.000 4.000
3. 9.Rokok :
a.Rokok
b.Tembakau dan sejenisnya 2.000 3.000 4.000
1. 10.Tukang Kulit/Penjahit /Arloji dan sejenisnya 2.000 3.000 4.000
2. 11.Sepeda dan sejenisnya 2.000 3.000 4.000
3. 12.Perkantoran/ Gudang 3.000 4.000 5.000
4. 13.Lain-lain 2.000 3.000 4.000
b.Daftar Jenis dan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar No Jenis Fasilitas Layanan Pasar Tarif per Hari Rp Tarif per Tahun Rp 1 2 3 4 5 6
1. 1.Bongkar muat barang:
a.Mobil besar Per mobil 4.000 11
b.Mobil kecil Per mobil 3.000
c.Daftar Jenis dan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Hewan No. Bentuk Pelayanan Jenis Hewan Tarif Kete rangan 1 2 3 4 5 1 Pemeriksaan Kesehatan Sapi Kerbau Kuda Rp. 5.000 per ekor Domba Kambing Rp. 2.500 Unggas Rp. 200 2 Penggunaan Timbangan Sapi Kerbau Kuda Rp. 5.000 per ekorDomba Kambing Rp. 2.500 Unggas Rp. 200 3 Penggunaan Kandang Lelang Sapi Kerbau Kuda Rp. 5.000 per ekor 4 Penggunaan Kandang Inap Sapi Kerbau Kuda Rp. 5.000 per ekor/ per malam Domba Kambing Rp. 2.000 Unggas Rp. 100 12
1. 2.Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Seluler dihitung dengan formula sebagai berikut: RPMT = TP x TR Keterangan: RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TP : Tingkat Penggunaan Jasa TR : Tarif Retribusi
(2)Besarnya TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 325.260,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah). 13
(3)Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan setiap tahun termasuk terhadap menara telekomunikasi yang sudah berdiri.

3.Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

(1)Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi Jasa Umum diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
(2)Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 14 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 1 Maret 2017 BUPATI BANDUNG, TTD DADANG M. NASER 15 Diundangkan di Soreang pada tanggal 1 Maret 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, TTD SOFIAN NATAPRAWIRA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT : (1/23/2017) Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DICKY ANUGRAH, SH. M.SI Pembina Tk I NIP.19740717 199803 1 003 PENJELASAN 16 ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. UMUM Bahwa pengaturan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Seluler telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum namun sehubungan dengan pembatalan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 46/PUU- XII/2014 dan sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S- 349/PK/2015 dan Nomor S-743/PK/2015 perihal Perhitungan Tarif Retribusi 17 Pengendalian Menara Telekomunikasi dan berdasarkan Pasal 21 huruf d Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pasar Hewan, sehingga diperlukan perubahan pada perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 39

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 69

Ayat (1) Yang dimaksud dengan tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan antara 18 lain berupa jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan. Yang dimaksud dengan Tarif retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Yang dimaksud dengan Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan. Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat memperhitungkan:

a.zonasi;
b.ketinggian menara;
c.jenis menara; dan
d.jarak tempuh. 19 Ayat (2) Penghitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya sebagai berikut:
a.honorarium petugas pengawas;
b.transportasi;
c.uang makan; dan
d.alat tulis kantor. Satuan biaya untuk masing-masing komponen disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan oleh kepala daerah. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 3

Pasal 74

20 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 32

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan pembatalan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 46/PUU- XII/2014 dan sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-349/PK/2015 dan Nomor S- 743/PK/2015 perihal Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan berdasarkan Pasal 21 huruf d Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pasar Hewan, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaiman telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 5 Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 6 Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 11). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM 7 Pasal I Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 11) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

a.Nomor 17 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 17);
b.Nomor 18 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 18); diubah sebagai berikut :
1. 1.Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan rincian sebagai berikut: 8

a.Daftar Jenis dan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar No Jenis Dagangan Tarif Luas (Rp) 0 sampai dengan 6 meter persegi 6 sampai dengan 12 meter persegi diatas 12 meter persegi 1 2 3 4 5
1. 1.Sembako :
a.Padi (Beras) dan Palawija
b.Sayuran dan sejenisnya
c.Buah – Buahan
d.Bumbu
e.Minyak Kelapa dan sejenisnya 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
1. 2.Alat-alat Rumah Tangga:
a.Barang Anyaman/Ti kar
b.Gerabah alat-alat dapur : 1). Tanah 2). Logam, Keramik, dan Plastik
c.Meubelair/ jenis alat rumah 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 9 tangga
d.Barang elektronik
e.Alat-alat pertanian (cangkul, pecok dan sejenisnya) 2.000 2.000 3.000 3.000 4.000 4.000
1. 3.Daging :
a.Ternak Unggas
b.Daging/ Ternak/ Ikan/Telur dan sejenisnya 3.000 3.000 5.000 5.000 6.000 6.000
1. 4.Sandang :
a.Kain dalam segala bentuk
b.Sepatu, sandal dan sejenisnya 2.000 2.000 3.000 3.000 4.000 4.000
1. 5.Warung :
a.Warung makan/ minum
b.Roti/kue- kue jajanan
c.Obat- obatan/ jamu 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 4.000 4.000 4.000
1. 6.Perhiasan :
a.Barang emas : 1). Tukang emas 3.000 5.000 6.000 10 2). Toko emas
b.Barang perak dan sejenisnya 3.000 3.000 5.000 5.000 6.000 6.000
1. 7.Kayu, Bambu dan sejenisnya 2.000 3.000 4.000
2. 8.Bunga- bungaan dan sejenisnya 2.000 3.000 4.000
3. 9.Rokok :
a.Rokok
b.Tembakau dan sejenisnya 2.000 3.000 4.000
1. 10.Tukang Kulit/Penjahit /Arloji dan sejenisnya 2.000 3.000 4.000
2. 11.Sepeda dan sejenisnya 2.000 3.000 4.000
3. 12.Perkantoran/ Gudang 3.000 4.000 5.000
4. 13.Lain-lain 2.000 3.000 4.000
b.Daftar Jenis dan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar No Jenis Fasilitas Layanan Pasar Tarif per Hari Rp Tarif per Tahun Rp 1 2 3 4 5 6
1. 1.Bongkar muat barang:
a.Mobil besar Per mobil 4.000 11
b.Mobil kecil Per mobil 3.000
c.Daftar Jenis dan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Hewan No. Bentuk Pelayanan Jenis Hewan Tarif Kete rangan 1 2 3 4 5 1 Pemeriksaan Kesehatan Sapi Kerbau Kuda Rp. 5.000 per ekor Domba Kambing Rp. 2.500 Unggas Rp. 200 2 Penggunaan Timbangan Sapi Kerbau Kuda Rp. 5.000 per ekorDomba Kambing Rp. 2.500 Unggas Rp. 200 3 Penggunaan Kandang Lelang Sapi Kerbau Kuda Rp. 5.000 per ekor 4 Penggunaan Kandang Inap Sapi Kerbau Kuda Rp. 5.000 per ekor/ per malam Domba Kambing Rp. 2.000 Unggas Rp. 100 12
1. 2.Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Seluler dihitung dengan formula sebagai berikut: RPMT = TP x TR Keterangan: RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TP : Tingkat Penggunaan Jasa TR : Tarif Retribusi
(2)Besarnya TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 325.260,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah). 13
(3)Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan setiap tahun termasuk terhadap menara telekomunikasi yang sudah berdiri.

3.Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

(1)Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi Jasa Umum diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
(2)Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 14 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 1 Maret 2017 BUPATI BANDUNG, TTD DADANG M. NASER 15 Diundangkan di Soreang pada tanggal 1 Maret 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, TTD SOFIAN NATAPRAWIRA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT : (1/23/2017) Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DICKY ANUGRAH, SH. M.SI Pembina Tk I NIP.19740717 199803 1 003 PENJELASAN 16 ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. UMUM Bahwa pengaturan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Seluler telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum namun sehubungan dengan pembatalan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 46/PUU- XII/2014 dan sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S- 349/PK/2015 dan Nomor S-743/PK/2015 perihal Perhitungan Tarif Retribusi 17 Pengendalian Menara Telekomunikasi dan berdasarkan Pasal 21 huruf d Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pasar Hewan, sehingga diperlukan perubahan pada perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 39

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 69

a.zonasi;
b.ketinggian menara;
c.jenis menara; dan
d.jarak tempuh. 19 Ayat (2) Penghitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya sebagai berikut:
a.honorarium petugas pengawas;
b.transportasi;
c.uang makan; dan
d.alat tulis kantor. Satuan biaya untuk masing-masing komponen disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan oleh kepala daerah. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 3

Pasal 74

20 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 32