DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bandung

regulasi_utama

Ringkasan

peraturan ini mengatur tentang pengendalian pembuangan air limbah ke air atau sumber air

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kulaitas airdan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum serta kebutuhan saat ini, sehingga perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan 4 Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran 5 Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 6 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 7); 7 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 7) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 8

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Bupati adalah Bupati Bandung.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 9
5.Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
6.Sumber Air adalah wadah Air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini aquifer, mata Air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.
7.Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
8.Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang 10 keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam Air atau Sumber Air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
9.Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sarana pengolahan Air Limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar pencemar yang terkandung dalam Air Limbah hingga baku mutu yang ditentukan.
10.IPAL Terpadu adalah IPAL yang dilakukan bersama-sama sebelum dibuang ke Air atau Sumber Air. 11
11.Pengolahan Air Limbah Secara Darurat adalah pengolahan Air Limbah di luar sistem IPAL dikarenakan adanya gangguan pada salah satu atau lebih unit IPAL atau IPAL tidak berfungsi secara optimal.
12.Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan kepada orang perorangan dan/atau badan usaha yang karena kegiatan usahanya membuang Air Limbah ke Air atau Sumber Air.
13.Tim Teknis adalah tim yang diberi tugas untuk melaksanakan penilaian atau evaluasi terhadap kelayakan pengelolaan Air Limbah oleh suatu 12 usaha dan/atau kegiatan serta penilaian terhadap daya tampung Sumber Air yang akan dipergunakan sebagai sarana pembuangan Air Limbah.
2.Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

(1)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat
(2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, Pasal 11 ayat (1), dan/atau Pasal 12 dikenakan sanksi administratif. 13
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.paksaan pemerintah;
3. c.pembekuan izin lingkungan; atau
4. d.pencabutan izin lingkungan.
(3)Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b meliputi:
1. a.penghentian sementara kegiatan produksi;
2. b.pemindahan sarana produksi;
3. c.penutupan saluran pembuangan Air Limbah atau emisi;
4. d.pembongkaran;
5. e.penyitaan terhadap barang 14 atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
6. f.penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
7. g.tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
(4)Pengenaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran jika pelanggaran yang dilakukan menimbulkan: 15
1. a.ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
2. b.dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
3. c.kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
(5)Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)sampai dengan ayat (4) dilaksanakan 16 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.Pasal 16 dihapus.
4.Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

(1)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 26, dan/atau Pasal 30 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa:
1. a.teguran tertulis; 17
2. b.paksaan pemerintah;
3. c.pembekuan izin lingkungan; atau
4. d.pencabutan izin lingkungan.
(3)Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b meliputi:
1. a.penghentian sementara kegiatan produksi;
2. b.pemindahan sarana produksi;
3. c.penutupan saluran pembuangan Air Limbah atau emisi;
4. d.pembongkaran;
5. e.penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; 18
6. f.penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
7. g.tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
(4)Pengenaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran jika pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
1. a.ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup; 19
2. b.dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
3. c.kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
(5)Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 20

5.Bab VI dihapus.
6.Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengendalian pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air di Daerah.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yang berkenaan dengan teknis operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup. 21
(3)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yang berkenaan dengan pengelolaan administrasi perizinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

7.Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1)Pembinaan terhadap pengendalian pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi: 22
1. a.melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan Air Limbah;
2. b.melaksanakan upaya pencegahan terjadinya pencemaran Air;
3. c.memberikan pembinaan dalam penyedia sarana pengolahan Air Limbah bagi industri kecil;
4. d.menyebarluaskan informasi mengenai pengelolaan pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air serta tata cara permohonan perizinan; dan 23
5. e.menerapkan kebijakan insentif dan atau disinsentif.
(2)Pengawasan terhadap pengendalian pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi:
1. a.melaksanakan pengujian kualistas Air Limbah yang dibuang oleh suatu kegiatan usaha;
2. b.melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana pengeolahan Air Limbah;
3. c.meminta data dan keterangan pengelolaan air limbah yang 24 dilaksanakan oleh suatu kegiatan usaha; dan
4. d.melaksanakan penaatan persyaratan yang tercantum dalam Izin Pembuangan Air Limbah.
  1. 8.Bab VIII dihapus.
  2. 9.Bab IX dihapus.
  3. 10.Pasal 45 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 25 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 19 Januari 2018 BUPATI BANDUNG, TTD DADANG M. NASER Diundangkan di Soreang pada tanggal 19 Januari 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, TTD SOFIAN NATAPRAWIRA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 1 26 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : (1/9/2018) Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DICKY ANUGRAH, SH. M.SI Pembina Tk I NIP.19740717 199803 1 003 27 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR I. UMUM Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk menjaga atau mencapai kualitas Air guna dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu Air yang diinginkan, diperlukan upaya pengendalian pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air untuk memelihara fungsi Air agar kualitasnya tetap pada kondisi alamiahnya. Penggunaan Air untuk berbagai manfaat dan kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi masa kini dan masa depan. Untuk itu Air perlu dikelola agar tersedia dalam jumlah yang aman, baik 28 kuantitas maupun kualitasnya, dan bermanfaat bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya agar tetap berfungsi secara ekologis, guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air perlu dilakukan karena beberapa norma dalam Peraturan Daerah dimaksud pada perkembangannya terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi dan perkembangan hukum serta kebutuhan saat ini. Adanya pertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan lebih baru mengakibatkan lahirnya urgensi untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air guna tetap mencerminkan satu kesatuan asas dan materi muatan peraturan perundang-undangan dalam sebuah sistem hukum nasional. 29 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 14A

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 16

Dihapus. Angka 4

Pasal 31A

Cukup jelas. Angka 5 Angka 6

BAB VI

Dihapus.

Pasal 37

Cukup jelas. Angka 7

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 14A

Pasal 31A

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 1

Pasal 14A

Pasal 16

Pasal 31A

Dihapus.

Pasal 37

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 14A

Pasal 31A

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 1

Pasal 14A

Pasal 16

Pasal 31A

Dihapus.

Pasal 37

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010