Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2018
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 14
Ringkasan
peraturan ini mengatur tentang pengendalian pembuangan air limbah ke air atau sumber air
peraturan ini mengatur tentang pengendalian pembuangan air limbah ke air atau sumber air
menetapkan Peraturan 4 Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran 5 Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
7 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 7) diubah sebagai berikut:
8
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
9
11
(2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, Pasal 11 ayat (1), dan/atau Pasal 12 dikenakan sanksi administratif. 13
atau
15
dan/atau
17
18
atau
19
dan/atau
20
21
22
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 25 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 19 Januari 2018 BUPATI BANDUNG, TTD DADANG M. NASER Diundangkan di Soreang pada tanggal 19 Januari 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, TTD SOFIAN NATAPRAWIRA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 1 26 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : (1/9/2018) Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DICKY ANUGRAH, SH. M.SI Pembina Tk I NIP.19740717 199803 1 003 27 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR I. UMUM Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk menjaga atau mencapai kualitas Air guna dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu Air yang diinginkan, diperlukan upaya pengendalian pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air untuk memelihara fungsi Air agar kualitasnya tetap pada kondisi alamiahnya. Penggunaan Air untuk berbagai manfaat dan kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi masa kini dan masa depan. Untuk itu Air perlu dikelola agar tersedia dalam jumlah yang aman, baik 28 kuantitas maupun kualitasnya, dan bermanfaat bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya agar tetap berfungsi secara ekologis, guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air perlu dilakukan karena beberapa norma dalam Peraturan Daerah dimaksud pada perkembangannya terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi dan perkembangan hukum serta kebutuhan saat ini. Adanya pertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan lebih baru mengakibatkan lahirnya urgensi untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air guna tetap mencerminkan satu kesatuan asas dan materi muatan peraturan perundang-undangan dalam sebuah sistem hukum nasional. 29 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Cukup jelas. Angka 2
Cukup jelas. Angka 3
Dihapus. Angka 4
Cukup jelas. Angka 5 BAB VI Dihapus. Angka 6
BAB VI
Cukup jelas. Angka 7
Membuka PDF…
Dokumen