DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 25 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 94

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tugas dan wewenang, kelembagaan, kebijakan dan strategi serta perencanaan, pengelolaan sampah pada kawasan tertentu, penyelenggaraan pengelolaan sampah, hak dan kewajiban, pengembangan dan penerapan teknologi, sistem tanggaap darurat, perizinan pengelolaan sampah, insentif dan disinsentif, pembiayaan, sistem informasi pengelolaan sampah, larangan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah di daerah dan dalam rangka merespon dinamika permasalahan pengelolaan sampah perlu adanya upaya dari pemerintah daerah secara komprehensif agar dapat memberikan manfaat baik secara ekonomi maupun bagi keamanan lingkungan;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan sampah, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti dengan menambah pengaturan baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN `

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaen dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 1 Seri E); ` Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2.Bupati adalah Bupati Bandung.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
9.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10.Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
11.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. `
12.Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
13.Sampah Organik adalah sampah yang mudah terurai, yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian- bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme.
14.Sampah Non Organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang.
15.Sampah Lainnya adalah residu yaitu sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
16.Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
17.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
18.Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
19.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
20.Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan..
21.Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah adalah perencanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah tingkat Daerah.
22.Pengelola Kawasan adalah perseorangan dan/atau badan usaha sebagai lembaga penanggung jawab dari penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di kawasan berpengelola.
23.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
24.Pengurangan Sampah adalah kegiatan yang terdiri dari pembatasan timbulan Sampah, pendauran ulang Sampah, dan pemanfaatan kembali Sampah.
25.Pembatasan Timbulan Sampah adalah kegiatan meminimalisasi timbulan Sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan ` produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
26.Pendauran Ulang Sampah adalah kegiatan memanfaatkan Sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
27.Pemanfaatan Kembali Sampah adalah kegiatan untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
28.Penanganan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.
29.Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis.
30.Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan Sampah dari sumber Sampah ke tempat penampungan sementara atau ke tempat pengolahan sampah 3R atau TPST.
31.Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara, TPS 3R atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
32.Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
33.Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
34.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
35.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
36.Izin Pengelolaan Sampah adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atas penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sampah oleh Orang atau Badan.

Pasal 2

(1)Ruang lingkup Pengelolaan Sampah meliputi:
1. a.Sampah Rumah Tangga;
2. b.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
3. c.Sampah Spesifik.
(2)Sampah Spesifik sebagimana pada ayat (1) huruf c meliputi: `
1. a.Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
2. b.Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
3. c.Sampah yang timbul akibat bencana;
4. d.puing bongkaran bangunan;
5. e.Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
6. f.Sampah yang timbul secara tidak periodik.
(3)Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk yang ditimbulkan bersama sumber Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
(4)Ketentuan mengenai pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan di Daerah.
(2)Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
2. b.melakukan penelitian, pengembangan teknologi Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah;
3. c.memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah.
4. d.memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah;
5. e.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah;
6. f.memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah; dan
7. g.melakukan koordinasi antar lembaga, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah. `

Pasal 4

(1)Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang:
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
2. b.menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
3. c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
4. d.menetapkan lokasi TPS, TPST, TPS 3R dan/atau TPA;
5. e.melakukan pemantauan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah di tutup; dan
6. f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten.
(2)Penetapan lokasi TPS, TPST, TPS 3R dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk didalamnya yakni kegiatan pelayanan pengangkutan dan pengolahan Sampah.

Pasal 5

(1)Kecamatan bertugas dalam mendukung terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan di wilayahnya.
(2)Tugas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
2. b.memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah.
3. c.memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah;
4. d.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah; `
5. e.memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah; dan
6. f.melakukan koordinasi antar lembaga, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan Sampah.

Pasal 6

(1)Kecamatan berwenang dalam mendukung terselenggaranya pengelolaan sampah di wilayahnya.
(2)Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi, fasilitasi, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kecamatan dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat dilakukan dengan membentuk kelompok pemberdayaan pengelolaan sampah tingkat Kecamatan atau lintas Desa/Kelurahan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Kecamatan yang bersifat delegatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Kelurahan bertugas dalam mendukung terselenggaranya pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan di wilayahnya.
(2)Tugas kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
2. b.memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah.
3. c.memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan Sampah;
4. d.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah;
5. e.memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah; dan
6. f.melakukan koordinasi antar lembaga, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan Sampah.

Pasal 8

(1)Kelurahan berwenang dalam terselenggaranya pengelolaan sampah di wilayahnya. `
(2)Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi, fasilitasi, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kelurahan dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan dengan membentuk kelompok pemberdayaan Pengelolaan Sampah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3)diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pemerintah Desa berwenang dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di wilayahnya.
(2)Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi, fasilitasi, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pemerintah Desa dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan dengan membentuk kelompok pemberdayaan Pengelolaan Sampah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3)diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah secara teknis diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
(2)Pemerintah Daerah dapat membentuk UPTD dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)UPTD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi pemanfaatan dan pengolahan serta pelayanan pengangkutan Sampah.

Isi peraturan

Teks94PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012