DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 23 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pendirian, nama,tempat kedudukan hukum,tujuan dan lapangan usaha, pengelolaan pdam, modal, organ pdam dan kepegawaian, tahun buku,anggara, dan laporan keuangan, penggunaan laba bersih, tarif air minum, kerjasama dengan pihak ketiga, pembinaan, pembubaran, kketentuan peralihan, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air MinumTirta Raharja Kabupaten Bandung sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan prinsip- prinsip tata kelola perusahaan yang sehat dan semangat pelayanan publik yang profesional dalam penyeleng- garaan pemerintahan daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan 4 Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 5
1. 2.Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. 3.Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. 4.Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. 5.Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 6 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Mengingat

6.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran 7 Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 8 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Usaha Milik Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Kepegawaian Peruahaan Daerah Air Minum; 9
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
14.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
17.Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang 10 Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
18.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 195/KM.6/2004 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di KabupatenBandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12). 11 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bandung. 12
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Bandung.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 13
6.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Raharja.
7.Pemilik modal adalah pemerintah daerah kabupaten bandung yang diwakili oleh Bupati.
8.Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung.
9.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung.
10.Pelanggan adalah Orang atau Badan Hukum yang menggunakan jasa pelayanan air bersih.
11.Air Bersih adalah air yangdigunakanuntukkeperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi persyaratan Kementrian Kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. 14
12.Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
13.Tarif air minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Kepala Daerah dan PDAM.
14.Kerjasama adalah hubungan keperdataan dalam bidang usaha tertentu antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga.
15.Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah, permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini aquifer, mata air, 15 sungai, rawa, danau, waduk dan muara.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.
17.SPAM adalah Sistem Penyediaan Air Minum.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

Peraturan Daerah yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Perusahaan Daerah Air Minum yang didirikan untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor XVII Tahun 1977 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air 16 Minum sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung.

BAB III

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 3

Nama Perusahaan Daerah adalah PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 17

Pasal 4

PDAM Tirta Raharja menggunakan logo/lambang, yang ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi melalui pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 5

(1)PDAM Tirta Raharja adalah Badan hukum milik Pemerintah Daerah.
(2)PDAM Tirta Raharja dapat mendirikan cabang di daerah lain.
(3)Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 18

Pasal 6

(1)PDAM Tirta Raharja didirikan dengan tujuan untuk:
1. a.menyelenggarakan usaha pengelolaandan pelayanan air minum kepada masyarakat, dengan mengutamakan pencapaian target pelayanan;
2. b.terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
3. c.menunjang pengembangan dan peningkatan perekonomian daerah; 19
4. d.sebagai penyelenggara sistem silang pelayanan air bersih antar golongan pelanggan dan antara pelanggan dengan non pelanggan secara berkeadilan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah;
5. e.memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah Daerah dibidang air minum dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip perusahaan.
6. f.sebagai salah satu SumberPendapatan Asli Daerah (PAD) dari pembagian laba perusahaan. 20
(2)Dalam rangka terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, perlu pengembangan SPAM sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(3)Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan setelah dirumuskan Rencana Induk Pengembangan oleh Pemerintah Daerah.
(4)Untuk terselenggaranya tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap badan usaha dan atau perorangan yang akan mengelola dan melayani air bersih harus bekerjasama dengan PDAM Tirta Raharja. 21

Pasal 7

Bidang Usaha PDAM Tirta Raharja adalah penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat dan usaha-usaha lain dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi daerah.

BAB IV

ORGAN PDAM DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 8

(1)PDAM Tirta Raharja merupakan pengelola produksi dan distribusi air, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pengembangan SPAM. 22
(2)PDAM Tirta Raharja mengembangkan mekanisme distribusi air dalam bentuk pengantaran langsung ke pelanggan.

BAB V

TAHUN BUKU, ANGGARAN DAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 10

(1)Modal PDAM Tirta Raharja berasal dari seluruh kekayaan perusahaan yang merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
(2)Modal disetor PDAM Tirta Raharja ditetapkan Rp. 52.567.668.649,00 (lima puluh dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah). 23
(3)Modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Neraca per 31 Desember 2013.
(4)Penambahan modal selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5)Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat ditambah dari :
1. a.penyertaan modal Pemerintah Daerah; atau
2. b.lain-lain sumber modal yang sah.
(6)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 24
(7)Lain-lain sumber modal yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b antara lain hibah, pinjaman, dan atau sumber modal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…