DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2024

Nomor: 10
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; jenis tempat pemakaman, perolehan, fdan penunjukan dan penetapan lokasi; ketertiban pemakaman; pelayanan pemakaman; pelayanan tpbu; pengabuan mayat; penutupan dan pemindahan lokasi; pendataan tanah pemakaman; tempat pemakaman khusus; perencanaan; larangan; pembinaan dan pengawasan; pembiayaan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemakaman merupakan kebutuhan setiap warga masyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan aspek keagamaan, sosial budaya, serta asas-asas penggunaan dan pemanfaatan tanah;
c.bahwa ketentuan mengenai pemakaman telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat, namun sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan kebutuhan peningkatan pelayanan pemakaman saat ini;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pemakaman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 10 TAHUN 2024
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
8.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Oleh Pengembang Di Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Oleh Pengembang Di Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 7);
9.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 20);
10.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 33); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK dan WALI KOTA DEPOK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PEMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3.Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD yang menyelenggarakan urusan bidang pemakaman.
6.Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi Pemakaman, pengaturan lokasi makam, pengoordinasian dan pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan Pemakaman.
7.Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
8.Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
9.Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk Tempat Pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
10.Jenazah adalah jasad orang yang telah meninggal dunia secara medis.
11.Pelayanan Pemakaman adalah usaha melayani pemakaman dengan lingkup izin pemakaman, penyediaan tanah pemakaman, pengangkutan pemakaman, pelayanan rumah duka, pengabuan mayat dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelayanan pemakaman.
12.Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
13.Ahli Waris adalah Ahli Waris orang meninggal dunia yang sah secara hukum.
14.Pengabuan Mayat adalah proses pembakaran mayat menjadi abu.

BAB II

JENIS TEMPAT PEMAKAMAN, PEROLEHAN, DAN PENUNJUKAN DAN PENETAPAN LOKASI

Pasal 2

(1)Tempat Pemakaman dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun badan hukum yang bersifat sosial dan/atau keagamaan.
(2)Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.TPU;
2. b.TPBU; dan
3. c.TPK.
(3)TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemakaman.
(4)TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola oleh badan hukum yang bersifat sosial dan/atau keagamaan dengan izin Wali Kota.
(5)TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Lahan untuk TPU disediakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Lahan untuk TPU yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
1. a.pengadaan tanah yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
2. b.penyediaan prasarana sarana dan utilitas pada perumahan di Daerah;
3. c.hibah;
4. d.wakaf; dan/atau
5. e.perolehan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Lahan TPU yang diperoleh dari penyediaan prasarana sarana dan utilitas pada perumahan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Penunjukan Lokasi tanah untuk keperluan tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.
(2)Dalam melakukan penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang dan layak untuk Pemakaman serta mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemakaman.
(3)Penunjukan lokasi tanah untuk keperluan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
1. a.tidak berada pada lokasi yang padat penduduknya;
2. b.menghindari penggunaan tanah subur;
3. c.memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
4. d.mencegah kerusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
5. e.mencegah penyalahgunaan tanah secara berlebihan.

BAB III

KETERTIBAN PEMAKAMAN

Pasal 5

Untuk ketertiban dan keteraturan dalam penyelenggaraan Pemakaman, harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a.setiap warga masyarakat yang meninggal dunia berhak mendapat tempat Pemakaman;
b.Pemakaman Jenazah atau kerangka Jenazah warga masyarakat dilaksanakan sesuai dengan cara keagamaan yang dianut oleh orang yang meninggal dunia;
c.Pemakaman Jenazah atau kerangka Jenazah warga masyarakat dilaksanakan oleh:
1. 1.Pemerintah Daerah;
2. 2.perseorangan; atau
3. 3.badan hukum.
d.Pemakaman Jenazah atau kerangka Jenazah yang dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 dan angka 3 setelah mendapat persetujuan Pemerintah Daerah;
e.tempat Pemakaman bagi setiap pemeluk agama harus dikelompokkan sesuai dengan agamanya disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat;
f.Pemakaman Jenazah hanya boleh dilakukan di tempat yang telah ditentukan atau mendapat izin dari Wali Kota dengan memperhatikan asas pemanfaatan tanah, keagamaan, sosial budaya dan kualitas lingkungan setempat;
g.setiap orang tidak dibenarkan memakamkan Jenazah di sembarang tempat, kecuali mendapat izin dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk;
h.setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha pemakaman wajib mendapat izin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
i.Pemerintah Daerah wajib mengurus dan menyelenggarakan Pemakaman bagi masyarakat terlantar; dan
j.petak makam TPU tidak diperbolehkan untuk tanah makam cadangan bagi orang yang belum meninggal dunia.

Pasal 6

Warga masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

a.warga masyarakat yang ber-kartu tanda penduduk Daerah yang meninggal dunia di dalam/luar Darah; atau
b.warga masyarakat lainnya yang meninggal dunia di wilayah Daerah.

Pasal 7

(1)Warga masyarakat lainnya yang meninggal dunia di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah warga masyarakat yang bukan ber-kartu tanda penduduk Daerah dengan ketentuan sudah tinggal dan/atau menetap di Daerah serta memiliki surat keterangan tempat tinggal yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap jenazah yang meninggal karena kondisi tertentu berdasarkan pertimbangan/rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemakaman.

Pasal 8

(1)Setiap warga masyarakat yang meninggal dan dimakamkan di Daerah, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan Jenazah harus melakukan pendaftaran untuk memperoleh surat penggunaan tanah makam dengan melampirkan:
1. a.surat keterangan kematian dari Lurah setempat dan/atau surat keterangan pemeriksaan jenazah dari Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
2. b.fotocopy kartu keluarga;
3. c.fotocopy kartu tanda penduduk orang yang meninggal; dan
4. d.fotocopy kartu tanda penduduk ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab.
(2)Setiap warga masyarakat yang meninggal dari luar Daerah dan dimakamkan di Daerah, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan Jenazah wajib melakukan pendaftaran untuk memperoleh surat penggunaan tanah makam dengan melampirkan:
1. a.surat keterangan pemeriksaan Jenazah atau kerangka Jenazah dari Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
2. b.surat keterangan kematian dari Lurah/Kepala Desa daerah asal orang yang meninggal;
3. c.fotocopy kartu keluarga;
4. d.fotocopy kartu tanda penduduk orang yang meninggal; dan
5. e.fotocopy kartu tanda penduduk ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab.
(3)Setiap warga masyarakat yang meninggal dari luar negeri dan dimakamkan di Daerah, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan Jenazah wajib melakukan pendaftaran untuk memperoleh surat penggunaan tanah makam dengan melampirkan:
1. a.surat keterangan pemeriksaan Jenazah atau kerangka Jenazah dari Rumah Sakit negara tempat orang yang meninggal;
2. b.surat keterangan dari Kedutaan Besar atau Perwakilan Negara Republik Indonesia di negara tempat orang yang meninggal;
3. c.fotocopy paspor yang bersangkutan;
4. d.fotocopy kartu keluarga; dan
5. e.fotocopy kartu tanda penduduk ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab.
(4)Setiap warga masyarakat yang meninggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap tahun.
(5)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan/atau
3. d.sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PELAYANAN PEMAKAMAN

Pasal 9

(1)Pelayanan pemakaman dapat diselenggarakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemakaman atau badan hukum yang bersifat sosial dan/atau keagamaan.
(2)Pelayanan Pemakaman yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyediaan petak makam;
2. b.penggalian, pemindahan, atau pembongkaran makam;
3. c.pengangkutan jenazah; dan/atau
4. d.pemeliharaan kebersihan lingkungan tempat Pemakaman.
(3)Pelayanan Pemakaman yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat sosial dan/atau keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengangkutan jenazah;
2. b.penggalian dan pengurugan makam;
3. c.pelayanan rumah duka;
4. d.pelayanan pengabuan mayat;
5. e.pemeliharaan kebersihan lingkungan tempat Pemakaman; dan/atau
6. f.kegiatan lain yang berhubungan dengan Pemakaman.

Pasal 10

(1)Pengaturan penggunaan petak makam TPU merupakan tanggung jawab UPTD.
(2)Kepala UPTD melakukan penataan petak makam di setiap TPU melalui penyusunan tata letak yang meliputi:
1. a.pembagian/pengaturan blok atau kaveling dilengkapi dengan sarana jalan minimal lebar 2,5 meter (dua koma lima meter);
2. b.jarak pengelompokan tempat Pemakaman bagi masing- masing setiap pemeluk agama minimal 3 meter (tiga meter); dan
3. c.penataan tempat Pemakaman sehingga dapat berfungsi sebagai ruang terbuka hijau yang bersih dan indah.
(3)Penggunaan tanah untuk pemakaman Jenazah atau kerangka jenazah disesuaikan tidak lebih dari 2,5 (dua koma lima)x1,5 (satu koma lima) meter dengan kedalaman minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan jarak pemakaman satu dengan lainnya 40 (empat puluh) centimeter.
(4)Setiap makam wajib dipasang tanda penggunaan tanah makam pada plakat makam dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemakaman.
(5)Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan perpetakan tanah makam selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terdapat pemakaman secara masal.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…