DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 23 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, jenis aset, pemdapataan aset desa, pengelolaan dan pemanfaatan aset desa, pelpssan aset desa unutk kepentingan umum, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan Aset Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan Desa;
c.bahwa berdasarkan Pasal 115 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka pembinaan dan pengawasan kepada pemerintahan desa, Pemerintah Daerah mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Aset Desa; 4 Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 5
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 7
8.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 8
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 11); 9
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA. 10

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 11
4.Bupati adalah Bupati Bandung.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangpemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
7.Camat adalah Kepala Kecamatan.
8.Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat 12 istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara KesatuanRepublik Indonesia.
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
10.Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 13
11.Badan Permusyawaratan Desa. atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12.Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
13.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 14
14.Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara.
15.Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Aset Desa untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah ada dengan keadaan yangsedang berjalan sebagai dasar melakukan tindakan yang akan datang.
16.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa yang tidak dipergunakan dalambentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangunguna serah dengan tidak mengubah status Aset Desa. 15
17.Sewa adalah pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentuuntuk menerima imbalan uang tunai.
18.Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Aset Desa antar Pemerintah Desadalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktutersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan.
19.Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. 16
20.Bangun guna serah adalah pemanfaatan Aset Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudiandidayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan. dan/atausarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
21.Bangun serah guna adalah pemanfaatan Aset Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan. bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelahselesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. 17
22.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa atau dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
23.Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersamaoleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa 18

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pengelolaan Aset Desa :

a.mengamankan Aset Desa;
b.menyeragamkan sistem dan prosedur dalam pengelolaan Aset Desa;
c.memberikan jaminan kepastian hukum dalam pengelolaan Aset Desa; dan
d.mengoptimalkan pemanfaatan Aset Desa.

Pasal 3

Tujuan PengelolaanAset Desa :

a.menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa; 19
b.terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan Aset Desa;
c.terwujudnya pengelolaan Aset Desa yang tertib, efektif, efisien; dan
d.sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Aset Desa.

BAB III

JENIS ASET

Pasal 4

(1)Jenis Aset Desa terdiri atas:
1. a.tanah kas desa;
2. b.pasar desa;
3. c.bangunan desa; dan
4. d.lain-lain Aset Desa.
(2)Lain-lain Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: 20
1. a.Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. b.Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
3. c.Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain- lain sesuai dengan ketentuan peraluran perundangan;
4. d.hasil kerjasama Desa; dan
5. e.KekayaanDesa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. 21

Pasal 5

(1)Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi milik desa.
(2)Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.

Pasal 6

(1)Lain-lain Aset Desa yang didapat dari hibah/sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf btidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak pemberi hibah/penyumbang kepada desa. 22
(2)Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris Aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APBDesa.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian hibah/sumbangan kepada Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Bupati. 23

BAB IV

PENDATAAN ASET DESA

Pasal 8

(1)Pemerintah Desa wajib melakukan pendataan terhadap seluruh kekayaan desa.
(2)Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Desa dapat membentuk Tim Pendataan yang diketuai oleh Kepala Desa.
(3)Pembentukan Tim Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 9

(1)Pemerintah Desa wajib melakukan pensertifikatan terhadap semua tanah desa atas nama desa. 24
(2)Pensertifikatan tanah desa yang telah selesai dibuat, disimpan oleh SKPD yang membidangi urusan aset daerah.
(3)Pemerintah Desa menyimpan fotocopy sertifikat tanah desa yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang di bidang pertanahan.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ASET DESA

Pasal 10

(1)Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan kepastian nilai ekonomi. 25
(2)Pengelolaan Aset Desadilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.
(3)Pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan Aset Desa.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…