DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, bentuk dan besaran penyertaan modal, pelaksanaan penyertaan modal, hak dan kewajiban, pelaporan, pembinaan dan pengawasa, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja Kabupaten Bandung. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 3
4.Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7.Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5
12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 6
16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
20.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 7 Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
26.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 8 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 3);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtaraharja (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17); 30.. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 2); 9
31.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 1);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 15);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 5); 10
34.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 6);
35.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 1);
36.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 10);
37.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12) 11
38.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA RAHARJA KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bandung. 12
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Keuangan Daerah adalah semua hak dan Kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. 13
8.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Modal daerah adalah modal dalam bentuk uang atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin- mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hal-hal lainnya yang dimiliki oleh Daerah yang merupakan kekayaan Daerah.
11.Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
12.Penanaman Modal Permanen adalah penanaman modal secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
13.Aset daerah adalah semua kekayaan yang berwujud yang dimiliki dan atau yang dikuasai daerah baik yang bergerak 14 maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
14.Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh modalnya berasal dari aset daerah yang dipisahkan.
15.Perusahaan Daerah Air Minum atau disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung.
16.Direksi adalah direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung.
17.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
18.Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistemfisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen,keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
19.Target 100 1 100 adalah 100% cakupan air minum, 0% kawasan kumuh dan 100% cakupan pelayanan sanitasi yang merupakan kebijakan Direktorat Jenderal 15 Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam uapaya pencapaian target RPJMN 2015-2019.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menumbuhkembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Daerah, yaitu :

a.penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah; 16
b.untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, penyertaan modal daerah dlaksanakan berdasarkan prinsip- prinsip ekonomi perusahaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat;
c.penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan kinerja PDAM yang efektif, efisien dan profesional;
d.mampu mencapai target 100 0 100;
e.membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Sumber dana penyertaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016.
(2)Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang kas dianggarkan dalam APBD.

Pasal 5

(1)Akumulasi penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2014 pada PDAM Tirta Raharja sebesar Rp. 57.567.668.649,00 (lima puluh tujuh 17 milyar lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut: - Tahun 1998 : Rp. 679.305.439,00 - Tahun 1999 : Rp. 201.250.000,00 - Tahun 2000 : Rp. 1.320.013.210,00 - Tahun 2002 : Rp. 218.000.000,00 - Tahun 2005 : Rp. 5.049.100.000,00 - Tahun 2006 : Rp. 5.000.000.000,00 - Tahun 2007 : Rp. 20.000.000.000,00 - Tahun 2010 : Rp. 10.000.000.000,00. - Tahun 2012 : Rp. 8.600.000.000,00 - Tahun 2013 : Rp. 1.500.000.000,00 - Tahun 2014 : Rp. 5.000.000.000,00
(2)Pengalokasian penyertaan modal dalam APBD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
(3)Penanaman Modal pada PDAM Tirta Raharja bersifat permanen. 18

BAB IV

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

(1)Penyertaan modal kepada PDAM berupa penambahan modal produksi yang diproduksi yang telah disepakati Pemerintah Daerah dan DPRD.
(2)Pelaksanaan penyertaan modal oleh PDAM Tirta Raharja dipergunakan untuk penambahan dan rehabilitasi jaringan pipa beserta kelengkapannya, seperti tertuang dalam proposal perencanaan yang melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Pasal 7

(1)Penggunaan dana penyertaan modal yang melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga, sepenuhnya menjadi kewenangan PDAM Tirta Raharja.
(2)Dalam hal PDAM Tirta Raharja menyalahgunakan dan penyertaan modal tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Direksi PDAM. 19

Pasal 8

Proses pencairan dana penyertaan modal daerah kepada PDAM Tirta Raharja dilakukan oleh PPKD atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Kabupaten Bandung berhak memperoleh bagian laba usaha dari PDAM Tirta Raharja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)PDAM Tirta Raharja berhak mendapat dukungan berupa modal usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). 20

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(2)PDAM Tirta Raharja berkewajiban mengelola modal usaha yang diserahkan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dengan menggunakan sistem akuntansi yang berlaku.
(3)PDAM Tirta Raharja berkewajiban memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak pemerintah daerah dan menyetorkannya kepada Kas Daerah.
(4)Besarnya bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…