DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bandung

regulasi_utama

Ringkasan

peraturan ini mengatur tentang pemilihan dan pemberhentian kepala desa

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam evaluasi proses pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung terdapat persoalan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga perlu disesuaikan guna meminimalisir berbagai persoalan yang terjadi pada proses pemilihan kepala desa;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah 4 diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam 5 Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 6 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 7 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri 8 Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7.Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. 9 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2.Bupati adalah Bupati Bandung.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 10 pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan 11 rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 12 Pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkaan secara demokratis.
9.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
11.Penjabat Kepala Desa adalah seorang 13 penjabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
12.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
13.Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak 14 pilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa.
14.Panitia Pengawas adalah pengawas pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Camat yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa yang bersangkutan.
15.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
16.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan 15 oleh BPD khusus untuk Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
17.Hari adalah hari kerja.
2.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak 1 (satu) kali atau dapat bergelombang di seluruh wilayah Daerah Kabupaten.
(2)Pemilihan Kepala Desa secara serentak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan pada Hari yang sama di seluruh Desa pada 16 wilayah Daerah Kabupaten.
(3)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(4)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokkan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah Kabupaten; 17
2. b.kemampuan keuangan Daerah Kabupaten;
3. c.ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
(5)Ketentuan mengenai interval waktu Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)diatur dengan Peraturan Bupati.

3.Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 10A, Pasal 10B, dan Pasal 10C sehingga berbunyi sebagai berikut: 18

Pasal 10A

(1)Bupati membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa Daerah Kabupaten.
(2)Panitia Pemilihan Kepala Desa Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bertugas:
1. a.merencanakan, mengoordinasika n, dan menyelenggaraka n semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah Kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap panitia Pemilihan 19 Kepala Desa tingkat Desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan Kepala Desa lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan Pemilihan Kepala Desa lainnya kepada panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat 20 Daerah Kabupaten;
7. g.melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
8. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas panitia Pemilihan Kepala Desa Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) 21 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10B

(1)Pelaksanaan tugas panitia Pemilihan Kepala Desa Daerah Kabupaten dalam menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara, memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan Kepala Desa lainnya, dan menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan Pemilihan Kepala Desa lainnya kepada panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (2) 22 huruf c sampai dengan huruf e dapat ditugaskan kepada Desa.
(2)Ketentuan mengenai tugas panitia Pemilihan Kepala Desa Daerah Kabupaten yang dilaksanakan oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10C

(1)Panitia Pemilihan Kepala Desa Daerah Kabupaten menyusun rencana jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepada Desa secara serentak untuk diusulkan kepada Bupati.
(2)Usulan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepada 23 Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diajukan secara tertulis dengan melampirkan jumlah dan nama Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepada Desa secara serentak.
(3)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) Bupati menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak.
(4)Panitia Pemilihan Kepala Desa Daerah Kabupaten memberitahukan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, 24 Camat, Kepala Kepolisian Resor, Kepala Komando Rayon Militer, Kepala Desa, dan BPD.
(5)Ketentuan mengenai jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.persiapan;
2. b.pencalonan;
3. c.pemungutan suara; dan
4. d.penetapan. 25
(2)Dalam rangka mengawasi proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Camat membentuk panitia pengawas Pemilihan Kepala Desa.
(3)Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), panitia pengawas menindaklanjuti dan menyelesaikan setiap pengaduan atau laporan atas kecurangan dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(4)Laporan atau kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat 26
(3)wajib mencantumkan:
1. a.Nama dan alamat pelapor;
2. b.Waktu dan kejadian perkara;
3. c.Nama dan alamat yang melakukan pelanggaran;
4. d.Nama dan saksi- saksi; dan
5. e.Uraian kejadian.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan Pemilihan Kepala Desa, pembentukan dan tugas panitia pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 27

Pasal 16

(1)Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun melalui Musyawarah Desa.
(2)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa berhenti.
(3)Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti. 28

6.Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, Pasal 16D, dan Pasal 16E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

(1)BPD membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
(2)Keanggotaan panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri dari perangkat Desa dan unsur masyarakat.
(3)Jumlah anggota panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan 29 beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja desa.
(4)Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sampai dengan ayat (3) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan keanggotaan panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD. 30

Pasal 16B

(1)Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A melakukan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa antarwaktu.
(2)Penyaringan bakal Calon Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menjadi Calon Kepala Desa antarwaktu ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
(3)Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa antarwaktu yang memenuhi persyaratan lebih dari 31 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
(4)Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)terdiri atas:
1. a.memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
2. b.tingkat pendidikan; dan/atau
3. c.persyaratan lain.
(5)Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa antarwaktu yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) Hari. 32
(6)Apabila setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)jumlah Calon Kepala Desa antarwaktu sebagaimana yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
(7)Ketentuan mengenai persyaratan lain seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 33

Pasal 16C

(1)Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.persiapan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pelaporan.
(2)Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa berhenti;
2. b.pengajuan biaya Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dari anggaran pendapatan dan belanja desa oleh panitia Pemilihan 34 Kepala Desa antarwaktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu terbentuk;
3. c.pemberian persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
4. d.pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa antarwaktu oleh 35 panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
5. e.penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal Calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
6. f.penetapan Calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang 36 dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa antarwaktu yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
(3)Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b meliputi:
1. a.penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilakukan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu; 37
2. b.pengesahan Calon Kepala Desa antarwaktu yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. c.pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh 38 Musyawarah Desa;
4. d.pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada Musyawarah Desa; dan
5. e.pengesahan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih oleh Musyawarah Desa.
(4)Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)melibatkan unsur masyarakat.
(5)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)berasal dari:
1. a.tokoh adat;
2. b.tokoh agama; 39
3. c.tokoh masyarakat;
4. d.tokoh pendidikan;
5. e.perwakilan kelompok tani;
6. f.perwakilan kelompok nelayan;
7. g.perwakilan kelompok perajin;
8. h.perwakilan kelompok perempuan;
9. i.perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
10. j.perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
11. k.unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
(6)Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya 40 masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
(7)Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama antara BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa.
(8)Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c meliputi:
1. a.pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa antarwaktu 41 melalui Musyawarah Desa kepada BPD paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih;
2. b.pelaporan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima laporan dari panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
3. c.penerbitan Keputusan 42 Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
4. d.pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih diterbitkan dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan 43 ketentuan peraturan perundang- undangan.
(9)Ketentuan mengenai jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)ditetapkan dengan keputusan BPD.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…