DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2020

Nomor: 11
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 143

Lembaga terkait

Ringkasan

Terdiri dari 72 pasal, 13 bab yaitu ketentuan umum, SPALD, perencanaan, konstruksi SPALD, pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi, pemanfaatan, kelembagaan, kompetensi, perizinan, hak dan kewajiban, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bebas dari air limbah domestik yang dapat menimbulkan pencemaran air dan lingkungan, perlu dilakukan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bandung secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;
c.bahwa pengelolaan air limbah domestik berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan situasi kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsesia Nomor 2851); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802).
6.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2.Bupati adalah Bupati Bandung. 3
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Air Limbah adalah air sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan.
6.Air Limbah Domestik adalah Air Limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
7.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
8.Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan Air Limbah Domestik.
9.SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke subsistem pengolah lumpur tinja.
10.SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke subsistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
11.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan Air Limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari subsistem pengolahan setempat.
12.Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
13.Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
14.Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
15.Operator air limbah domestik yang selanjutnya disebut Operator adalah unit yang melaksanakan operasi dan 4 pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis dinas, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.

BAB II

SPALD

Pasal 2

Air Limbah Domestik terdiri atas:

a.Air Limbah kakus; dan
b.Air Limbah non kakus.

Pasal 3

(1)SPALD dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu antara sistem fisik dan non fisik.
(2)Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknik operasional.
(3)Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan peraturan.
(4)SPALD dan sistem drainase diselenggarakan secara terpisah.

Pasal 4

(1)SPALD terdiri atas:
1. a.SPALD-S; dan
2. b.SPALD-T.
(2)Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit mempertimbangkan:
1. a.kepadatan penduduk;
2. b.kedalaman muka air tanah;
3. c.permeabilitas tanah;
4. d.kemiringan tanah; dan
5. e.kemampuan pembiayaan.

Pasal 5

Komponen SPALD-S terdiri atas:

a.subsistem pengolahan setempat;
b.subsistem pengangkutan; dan
c.subsistem pengolahan lumpur tinja. 5

Pasal 6

(1)Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber Air Limbah Domestik.
(2)Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
1. a.skala individual; dan
2. b.skala komunal.
(3)Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
(4)Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
1. a.2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
2. b.mandi cuci kakus.
(5)Pengolahan Air Limbah Domestik di lokasi sumber Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Pasal 7

(1)Subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari subsistem pengolahan setempat ke subsistem pengolahan lumpur tinja.
(2)Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.
(3)Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Pasal 8

(1)Subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
(2)IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan prasarana dan sarana:
1. a.prasarana utama; dan
2. b.prasarana dan sarana pendukung.
(3)Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: 6
1. a.unit penyaringan secara mekanik atau manual;
2. b.unit ekualisasi;
3. c.unit pemekatan;
4. d.unit stabilisasi;
5. e.unit pengeringan lumpur; dan/atau
6. f.unit pemrosesan lumpur kering.
(4)Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.stasiun pembuangan;
2. b.kantor;
3. c.gudang dan bengkel kerja;
4. d.laboratorium;
5. e.infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
6. f.sumur pantau;
7. g.fasilitas air bersih;
8. h.alat pemeliharaan;
9. i.peralatan keselamatan dan kesehatan kerja;
10. j.pos jaga;
11. k.pagar pembatas;
12. l.pipa pembuangan;
13. m.tanaman penyangga; dan/atau
14. n.sumber energi listrik.

Pasal 9

Prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas:

a.skala perkotaan;
b.skala permukiman; dan
c.skala kawasan tertentu.

Isi peraturan

Teks143PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

SPALD

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

SPALD

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013