DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2021

Nomor: 11
Tahun: 2021
Ditetapkan: 17 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Terdiri dari 13 pasal, ketentuan umum, pemberian pinjaman dana bergulir, penyertaan modal non permanen, pelaksanaan pemberian pinjaman dana bergulir, penerima pinjaman dan bergulir, penggunaan dan pengembalian pinjaman dana bergulir, monitoring, evaluasi dan pelaporan dana bergulir, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan penguatan permodalan melalui penyaluran dana bergulir kepada masyarakat sehingga menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian di Kabupaten Bandung dapat dilakukan dengan pemberian pinjaman kepada masyarakat dalam bentuk Dana Bergulir melalui lembaga keuangan Bank;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dan perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Non Permanen Berupa Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Kepada Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan Bank; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun SALINAN 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang– Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 769);
4.Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 769);
8.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 769);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republtk Indonesia Nomor 6619);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL NON PERMANEN BERUPA PEMBERIAN PINJAMAN DANA BERGULIR KEPADA MASYARAKAT MELALUI LEMBAGA KEUANGAN BANK.

BAB II

PEMBERIAN PINJAMAN DANA BERGULIR

Pasal 2

Pemberian Pinjaman Dana Bergulir dikategorikan dengan karakteristik disalurkan atau dipinjamkan kepada penerima dana bergulir, ditagih kembali dan digulirkan kembali kepada penerima dana bergulir lainnya.

BAB III

PENYERTAAN MODAL NON PERMANEN

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal non permanen berupa pinjaman dana bergulir bersumber dari APBD yang dialokasikan sebagai pengeluaran pembiayaan dalam APBD.
(2)Besarnya Penyertaan Modal non permanen berupa pinjaman dana bergulir sebagaimana dimaksud ayat
(1)ditetapkan sebesar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
(3)Jangka waktu pengembalian Penyertaan Modal non permanen kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
(4)Jangka waktu sebagaimana ayat (3) dapat dikecualikan dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten menarik kembali sewaktu-waktu Penyertaan Modal non permanen sesuai dengan kebutuhan keuangan Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN DANA BERGULIR

Pasal 4

(1)Pelaksanaan Penyertaan Modal non permanen dilaksanakan PPKD selaku BUD.
(2)Pelaksanaan Penyertaan Modal non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikerjasamakan dengan lembaga keuangan Bank yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
(3)Lembaga keuangan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
1. a.PT. BPR Kerta Raharja (Perseroda); dan
2. b.PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten.Tbk Kantor Cabang Soreang.
(4)Besarnya penyertaan modal non permanen dalam bentuk dana bergulir untuk masing - masing lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.PT. BPR Kerta Raharja (Perseroda) sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan
2. b.PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten.Tbk Kantor Cabang Soreang sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
(5)Lembaga keuangan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tangung jawab menyeleksi dan menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung risiko terhadap tidak tertagihnya pinjaman Dana Bergulir.
(6)Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENERIMA PINJAMAN DANA BERGULIR

Pasal 5

(1)Dana bergulir yang dipinjamkan berupa uang.
(2)Penerima dana bergulir adalah masyarakat di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Persyaratan dan tata cara penerima dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGGUNAAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN DANA BERGULIR

Pasal 6

Penggunaan dana bergulir dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka memberdayakan masyarakat guna meningkatkan kemampuan permodalan.

Pasal 7

(1)Penerima dana bergulir wajib mengembalikan dana bergulir kepada lembaga keuangan Bank sebagai pelaksana perguliran dana atau bank penyalur sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
(2)Penerima dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan bunga pinjaman.
(3)Sebagai pengganti bunga pinjaman yang merupakan sumber pendapatan bank dalam rangka kegiatan operasional penyaluran dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan subsidi bunga kepada lembaga keuangan bank dan dialokasikan sebagai pengeluaran belanja subsidi dalam APBD.
(4)Subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di hitung sebesar prosentase (%) tertentu dari jumlah dana yang disalurkan.
(5)Besarnya subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan hasil audit dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik dan/atau besaran maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari Penyertaan Modal non permanen.
(6)Subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi koperasi dan usaha mikro.
(7)Ketentuan pemberian subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyaluran, besarnya plafon pinjaman, jangka waktu, pencairan dan pengembalian atau bentuk lainnya dalam pelaksanaan pemberian pinjaman dana bergulir diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DANA BERGULIR

Pasal 9

(1)Pelaksanaan monitoring penggunaan dana bergulir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten secara triwulan.
(2)Evaluasi dilaksanakan atas penyaluran, penggunaan dan pengembalian dana bergulir.

Pasal 10

(1)Lembaga Keuangan Bank penyalur dana bergulir melaporkan pengelolaan dana bergulir kepada Pemerintahan Daerah.
(2)Laporan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan setiap triwulan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1)Pembinaan teknis atas pengelolaan dana bergulir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
(2)Pengawasan pemberian pinjaman dana bergulir dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
(3)Dalam rangka pelaksanaan pembinaan teknis atas pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2022