DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2023

Nomor: 11
Tahun: 2023
Ditetapkan: 24 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; tujuan, dan ruang lingkup; hak ibu, anak, tenaga medis dan tenaga kesehatan, dan kader kesehatan; tanggung jawab; penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan anak; sumber daya manusia kesehatan; peran pemangku kepentingan; pembinaan, dan pengawasan; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya Kesehatan Ibu dan Anak ditujukan untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi dan balita;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu dan Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dearah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3.Dinas Kesehatan adalah Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang melaksanakan tugas di bidang kesehatan.
4.Kesehatan Ibu dan anak adalah keadaan sehat, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan Ibu, bayi dan anak, serta remaja hidup produktif.
5.Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
6.Ibu adalah perempuan yang mengandung, melahirkan, menyusui anaknya dan/atau mengangkat, memelihara, dan/atau mengasuh anak.
7.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendiidkan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
9.Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap professional, pengetahuan, dan keterampilan melalui Pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
10.Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan yang terkait dengan penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak.

BAB II

TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak adalah untuk mencapai target penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Balita yang dilakukan dengan peran serta dan kolaborasi pemangku kepentingan melalui:

a.tersedianya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas
b.terwujudnya sistem rujukan yang kuat, efektif, dan efisien
c.terwujudnya perbaikan kualitas data dan pengambilan keputusan berbasis data

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.hak Ibu, Anak, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, dan Kader Kesehatan;
b.tanggung jawab;
c.penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak;
d.sumber daya manusia Kesehatan;
e.peran serta pemangku kepentingan;
f.pembinaan, dan pengawasan;

BAB III

HAK IBU, ANAK, TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN, DAN KADER KESEHATAN

Pasal 4

setiap ibu berhak:

a.mendapatkan pelayanan kesehatan sebelum kehamilan, masa kehamilan termasuk asuhan pascakeguguran, persalinan dan pasca persalinan;
b.mendapatkan pendampingan saat melahirkan atau keguguran dari suami dan/atau keluarga;
c.mendapatkan perlakuan dan fasilitas khusus pada fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
d.memperoleh akses ke fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau;
e.mendapatkan rasa aman dan nyaman serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi;
f.mendapatkan kesempatan pengembangan wawasan, pengetahuan dan keterampilan;
g.mendapatkan pendampingan dan layanan peningkatan kualitas keluarga;
h.mendapatkan pendidikan perawatan, pengasuhan, dan tumbuh kembang anak;
i.mendapatkan bantuan pemberdayaan ekonomi keluarga; dan
j.bagi ibu dengan disabilitas, berhak mendapatkan pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan tanpa tambahan biaya.

Pasal 5

Setiap bayi baru lahir berhak:

a.dilahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan;
b.menerima pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan pelayanan kesehatan Ibu;
c.dicatat dan dilaporkan termasuk dalam administrasi kependudukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
d.menerima rujukan yang berkualitas; dan
e.dukungan pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

Setiap bayi, anak balita, dan anak prasekolah berhak untuk:

a.mendapatkan air susu ibu ekslusif sampai dengan usia 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis;
b.mendapatkan air susu ibu sampai dengan usia 2 (dua) tahun;
c.mendapatkan makanan pendamping air susu ibu yang bergizi mulai usia 6 (enam) bulan;
d.mendapatkan imunisasi lengkap;
e.mendapatkan vitamin A sesuai ketentuan yang berlaku;
f.mendapatkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan termasuk pelayanan kesehatan yang dibutuhkan;
g.mendapatkan perlindungan dan terhindar dari segala bentu diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat menganggu kesehatan; dan
h.mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat.

Pasal 7

Setiap anak usia sekolah dan remaja berhak untuk:

a.mendapatkan imunisasi lanjutan;
b.memperoleh akses ke fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang sesuai standar, aman, bermutu, dan terjangkau;
c.mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi remaja melalui pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
d.mendapatkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan termasuk pelayanan kesehatan yang dibutuhkan;
e.mendapatkan perlindungan dan terhindar dari segala bentu diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat menganggu kesehatan;
f.mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat;
g.berpartisipasi dalam upaya kesehatan anak dan remaja.

Pasal 8

Setiap tenaga kesehatan pemberi layanan kesehatan ibu dan anak berhak untuk:

a.memperoleh perlindungan hukum dalam pemberian layanan sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional;
b.memperoleh peningkatan kapasitas yang dapat mendukung penyelenggaraan layanan kesehatan ibu dan anak; dan
c.memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Setiap kader kesehatan yang mendukung pemberian layanan kesehatan ibu dan anak berhak untuk:

a.Memperoleh pembinaan teknis dan peningkatan kemampuan yang dibutuhkan
b.Memperoleh insentif dari Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah, atau Pemerintah Desa
c.memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

(1)Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa bertugas:
1. a.merumuskan kebijakan dan perencanaan penyelenggaraan upaya kesehatan ibu dan anak secara parsitipatif dengan para pemangku kepentingan;
2. b.menyelenggarakan upaya kesehatan ibu dan anak;
3. c.menyediakan akses pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan serta memperkuat sistem rujukan;
4. d.menyelenggarakan dan melakukan pembinaan pelayanan kesehatan primer;
5. e.mengkoordinasikan penyelenggaraan upaya kesehatan Ibu dan Anak serta mengembangkan kerjasama dengan pemangku kepentingan;
6. f.mendorong dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan Ibu dan Anak;
7. g.mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan upaya kesehatan Ibu dan Anak;
8. h.melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan upaya kesehatan Ibu dan Anak;
9. i.melakukan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan upaya kesehatan Ibu dan Anak;
10. j.mengembangkan pelayanan kesehatan lanjutan yang sesuai standar serta pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang sesuai dengan kompetensi; dan
11. k.fasilitasi kesejahteraan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
12. l.melaksanakan pelindungan kepada pasien dan sumber daya manusia kesehatan.
(2)Ketentuan huruf i sampai dengan huruf l hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(3)Ketentuan Lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…