DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2018

Nomor: 12
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bandung

regulasi_utama

Ringkasan

peraturan ini mengatur tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 22 tahun 2-16 tentang badan permusyawarahan desa

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja badan permusyawaratan desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan desa diperlukan penegasan dan dorongan terhadap peran, tugas, dan fungsi badan permusyawaratan desa;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 5 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 6 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 7 Bandung Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 29) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bandung.
2.Bupati adalah Bupati Bandung.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 8
4.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 9 berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
6.Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 10 Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang 11 bersifat strategis.
11.Pengawasan Kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
12.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14.Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala 12 Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15.Hari adalah hari kerja.
2.Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

BPD bertugas:

a.menggali aspirasi masyarakat;
b.menampung aspirasi masyarakat;
c.mengelola aspirasi masyarakat;
d.menyalurkan aspirasi masyarakat;
e.menyelenggarakan musyawarah BPD;
f.menyelenggarakan Musyawarah Desa;
g.membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
h.menyelenggarakan 13 Musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
i.membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
j.melaksanakan Pengawasan Kinerja Kepala Desa;
k.melakukan evaluasi LKPPD;
l.menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
m.melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. 3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 14

Pasal 4

BPD berwenang:

a.mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi;
b.menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
c.mengajukan Rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
d.melaksanakan Pengawasan Kinerja Kepala Desa;
e.meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
f.menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 15 pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
g.mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
h.menyusun peraturan tata tertib BPD;
i.menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
j.menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD 16 secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam rancangan APBDes;
k.mengelola biaya operasional BPD;
l.mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
m.melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
1. 4.Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 5A, Pasal 5B, dan Pasal 5C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1)BPD melakukan 17 pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a melalui Pengawasan Kinerja Kepala Desa.
(2)Pengawasan Kinerja Kepala Desa sebagiamana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 5B

(1)BPD menggunakan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berdasarkan Keputusan BPD.
(2)Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan 18 kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(3)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
(4)Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Pasal 5C

(1)BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
(2)Biaya operasional sebagaimana 19 dimaksud pada ayat
(1)digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
(3)Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 20

Pasal 6

(1)Anggota BPD berhak:
1. a.mengajukan usul Rancangan Peraturan Desa;
2. b.mengajukan pertanyaan;
3. c.menyampaikan usul dan/atau pendapat;
4. d.memilih dan dipilih; dan
5. e.mendapat tunjangan dari APBDes.
(2)Hak mengajukan usul Rancangan Peraturan Desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan/atau pendapat, dan memilih dan dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD. 21
(3)Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)anggota BPD berhak:
1. a.memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
2. b.penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.
(4)Tunjangan dari APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e meliputi tunjangan 22 pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
(5)Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)merupakan tunjangan kedudukan yang diberikan berdasarkan kedudukan dalam kelembagaan BPD.
(6)Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)merupakan tunjangan kinerja yang dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
(7)Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dan ayat (6) bersumber dari pendapatan asli Desa. 23
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan dari APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)sampai dengan ayat (9) diatur dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggota BPD wajib:

a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
b.melaksanakan 24 kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c.mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
d.menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
e.menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
f.mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa 25 berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
1. 7.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.

8.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Persyaratan calon anggota BPD terdiri atas:

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 26
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan dan Bhinneka Tunggal Ika;
c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.bukan perangkat Pemerintah Desa;
f.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
g.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan 27
h.bertempat tinggal di wilayah pemilihan.
1. 9.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…