DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja. Ketentuan Umum, Bentuk dan Besaran Penyertaan Modal, Peruntukan dan Pelaksanaan Penyertaan modal, Hak dan Kewajiban, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun, bahwa investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); SALINAN 2
3.Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5801);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5802;
19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6224);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6279); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja. 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2.Bupati adalah Bupati Bandung.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Keuangan Daerah adalah semua hak dan Kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Modal daerah adalah modal dalam bentuk uang atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin- mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hal- 5 hal lainnya yang dimiliki oleh Daerah yang merupakan kekayaan Daerah.
11.Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
12.Penanaman Modal Permanen adalah penanaman modal secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
13.Aset daerah adalah semua kekayaan yang berwujud yang dimiliki dan atau yang dikuasai daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian- bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
14.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
15.Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya modalnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah dan tidak terbagi atas saham.
16.Perumda Air Minum Tirta Raharja adalah BUMD yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem penyediaan Air Minum di Daerah.
17.Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
18.Tarif air Minum adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Raharja yang wajib dibayar oleh pelanggan.
19.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
20.Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistemfisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen,keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
21.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Raharja yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Raharja.
22.Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Raharja yang bertanggung jawab atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Raharja baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.b 6

BAB II

BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

(1)Sumber dana penyertaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.
(2)Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang kas dianggarkan dalam APBD.

Pasal 3

(1)Akumulasi penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2019 pada Perumda Air Minum Tirta Raharja sebesar Rp. 111.741.255.233,00 (seratus sebelas miliar tujuh ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut: - Tahun 1998 : Rp. 679.305.439,00 - Tahun 1999 : Rp. 201.250.000,00 - Tahun 2000 : Rp. 1.320.013.210,00 - Tahun 2002 : Rp. 218.000.000,00 - Tahun 2005 : Rp. 5.049.100.000,00 - Tahun 2006 : Rp. 5.000.000.000,00 - Tahun 2007 : Rp. 20.000.000.000,00 - Tahun 2010 : Rp. 10.000.000.000,00. - Tahun 2012 : Rp. 8.600.000.000,00 - Tahun 2013 : Rp. 1.500.000.000,00 - Tahun 2014 : Rp. 5.000.000.000,00 - Tahun 2016 : Rp. 5.000.000.000,00 - Tahun 2017 : Rp. 5.000.000.000,00 - Tahun 2018 : Rp. 23.361.186.584,00 - Tahun 2019 : Rp. 20.812.400.000,00
(2)Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Raharja dalam APBD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar Rp. 12.001.080.000,00 (dua belas miliar satu juta delapan puluh ribu rupiah).
(3)Pemenuhan penyertaan modal sebagimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam 2 (dua) tahap :
1. a.Tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah), dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2020;
2. b.Tahap kedua sebesar Rp. 6.001.080.000,- (enam miliar satu juta delapan puluh ribu rupiah), dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun 2020.
(4)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Raharja bersifat permanen.

BAB III

PERUNTUKAN DAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Raharja, digunakan untuk mendukung pengembangan SPAM Gambung, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut : 7
1. a.Pengadaan pipa dan accecories pipa distribusi utama sebesar Rp. 6.226.857.500,00 (enam miliar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
(2)Pemasangan pipa dan accecories pipa distribusi utama sebesar Rp. 4.683.212.000,- (empat miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus dua belas ribu rupiah) di 5 (lima) wilayah Kecamatan, yaitu Katapang, Soreang, Kutawaringin, Margahayu dan Margaasih.
(3)PPN 10% sebesar Rp. 1.091.006.950,00 (satu miliar sembilan puluh satu juta enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan pembulatan sebesar Rp. 3.550,00 (tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah).
(4)Penggunaan dana penyertaan modal yang melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga, sepenuhnya menjadi kewenangan Perumda Air Minum Tirta Raharja.
(5)Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Raharja menyalahgunakan dan penyertaan modal tidak sesuai sebagaimana ayat (1), maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Direksi.
(6)Proses pencairan dana penyertaan modal daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Raharja dilakukan oleh PPKD atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari Perumda Air Minum Tirta Raharja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Perumda Air Minum Tirta Raharja berhak mendapat dukungan berupa modal usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(2)Perumda Air Minum Tirta Raharja, berkewajiban mengelola modal usaha yang diserahkan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dengan menggunakan sistem akuntansi yang berlaku.
(3)Perumda Air Minum Tirta Raharja berkewajiban memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak pemerintah daerah dan menyetorkannya kepada Kas Daerah.
(4)Besarnya bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8

BAB V

PELAPORAN

Pasal 7

(1)Laporan pelaksanaan kemajuan pekerjaan dan penyerapan penyertaan modal daerah dilaporkan secara periodik dalam laporan semester dan tahunan kepada Bupati dan DPRD.
(2)Laporan pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD.
(3)Bentuk laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Bilamana Perumda Air Minum Tirta Raharja tidak memberikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenai sanksi sesuai peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat berupa:

a.sanksi administratif;
b.sanksi pidana/perdata.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap Perusahaan Daerah Air Minum dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna perusahaan daerah sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah.
(2)Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Raharja yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.
(3)Dalam rangka pembinaan dan pengawasan fungsional Inspektorat Kabupaten Bandung dapat melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap Perumda Air Minum Tirta Raharja.
(4)Apabila hasil pembinaan dan pengawasan umum/fungsional terdapat rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…