DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2021

Nomor: 12
Tahun: 2021
Ditetapkan: 17 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Terdiri dari 9 pasal, 5 bab yaitu ketentuan umum, penyertaan modal daerah, pembinaan dan pengawasan, pertanggungjawaban dan kewajiban, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham badan usaha milik daerah, perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung tanggal 16 April Tahun 2021 pemegang saham menyepakati untuk meningkatkan modal dasar perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Terbuka;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Terbuka; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 769);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 769);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 769);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK. PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT BANTEN TERBUKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2.Bupati adalah Bupati Bandung.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
4.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah Kabupaten jangka panjang yang bersifat permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan daerah.
7.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu badan usaha milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah Penambahan Penempatan Dana Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bentuk investasi, saham untuk tujuan memperoleh keuntungan atau deviden.
9.Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang selanjutnya disingkat HMETD adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain.
10.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11.Perseroran Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Terbuka yang selanjutnya disebut PT. Bank Jabar-Banten adalah BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sebagian sahamnya dimiliki Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jabar-Banten, Tbk dilaksanakan untuk pemenuhan modal dasar PT. Bank Jabar-Banten, Tbk
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang kas bersumber dari APBD.

Pasal 3

(1)Akumulasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sampai dengan 31 Desember 2020 kepada PT. Bank Jabar-Banten, Tbk sebesar Rp230.226.741.050,00 (dua ratus tiga puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima puluh rupiah) atau sebanyak 712.485.914 (tujuh ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat belas) lembar saham seri A, dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Sampai dengan Tahun 1993 sebesar 334.480.718,- (tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);
2. b.Tahun 1994 sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
3. c.Tahun 1995 sebesar Rp313.592.168,- (tiga ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh delapan rupiah);
4. d.Tahun 1996 sebesar Rp432.959.964,- (empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);
5. e.Tahun 1997 sebesar Rp625.434.309,- (enam ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus sembilan rupiah);
6. f.Tahun 1998 sebesar Rp344.440.339,- (tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah);
7. g.Tahun 1999 sebesar Rp123.598.533,- (seratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah);
8. h.Tahun 2000 sebesar Rp502.235.719,- (lima ratus dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);
9. i.Tahun 2001 sebesar Rp2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah);
10. j.Tahun 2002 sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah);
11. k.Tahun 2003 sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah);
12. l.Tahun 2004 sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah);
13. m.Tahun 2005 sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah);
14. n.Tahun 2006 sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah);
15. o.Tahun 2007 sebesar Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar rupiah); dan
16. p.Tahun 2018 sebesar Rp59.999.999.300,- (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
(2)Akumulasi penerimaan deviden atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada kepada PT. Bank Jabar-Banten Tbk, sebesar Rp795.259.040.103,- (tujuh ratus sembilan puluh lima miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat puluh ribu seratus tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
1. a.sampai dengan Tahun 2010 sebesar Rp226.400.313.474,- (dua ratus dua puluh enam miliar empat ratus juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);
2. b.Tahun 2011 sebesar Rp41.584.438.807,- (empat puluh satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh rupiah);
3. c.Tahun 2012 sebesar Rp46.617.417.126,- (empat puluh enam miliar enam ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh enam rupiah);
4. d.Tahun 2013 sebesar Rp53.178.834.123,- (lima puluh tiga miliar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh tiga rupiah);
5. e.Tahun 2014 sebesar Rp48.752.938.837,- (empat puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
6. f.Tahun 2015 sebesar Rp57.740.910.802,- (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus dua rupiah);
7. g.Tahun 2016 sebesar Rp60.600.720.063,- (enam puluh miliar enam ratus juta tujuh ratus dua puluh ribu enam puluh tiga rupiah);
8. h.Tahun 2017 sebesar Rp61.485.899.120,- (enam puluh satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);
9. i.Tahun 2018 sebesar Rp63.696.240.711,- (enam puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus sebelas rupiah);
10. j.Tahun 2019 sebesar Rp66.987.925.634,- (enam puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah); dan
11. k.Tahun 2020 sebesar Rp68.213.401.406,- (enam puluh delapan miliar dua ratus tiga belas juta empat ratus satu ribu empat ratus enam rupiah).

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jabar-Banten, Tbk dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan dilakukan sesuai analisis penyertaan modal/investasi.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jabar-Banten, Tbk dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.66.984.828.482,00 (enam puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).
(3)Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap PT. Bank Jabar-Banten, Tbk.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan meningkatkan daya guna dan hasil guna Perseroan.

Pasal 6

Pemerintahan Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menjamin terselenggaranya Sistem Investasi dan penyelenggaraan perbankan di Daerah.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1)PT. Bank Jabar-Banten, Tbk wajib melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangan perusahaan kepada Pemerintahan Daerah secara triwulan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
(2)PT. Bank Jabar-Banten, Tbk wajib membantu upaya- upaya yang dilakukan Pemerintahan Daerah serta menyampaikan informasi penggunaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan pada tahun 2022.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT Bank Jabar Banten (Persero) (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 14);
b.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT Bank Jabar Banten, TBK (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 15); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 17 Desember 2021 BUPATI BANDUNG, ttd M. DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 17 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd CAKRA AMIYANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT : (12/262/2021) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM YANA ROSMIANA, S.H.M.H Pembina NIP. 196901011999012001 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT BANTEN TERBUKA I. UMUM Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Tbk (Bank BJB) sampai dengan 31 Desember 2017 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp230.226.741.050,00 (dua ratus tiga puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima puluh rupiah) atau sebanyak 712.485.914 (tujuh ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat belas) lembar saham seri A. Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah sumber pendapatan daerah melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bandung bermaksud melakukan penambahan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dalam APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp.66.984.828.482,00 (enam puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah). Penyertaan modal modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dilaksanakan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dari investasi Pemerintah Daerah Kabupaten dan mempertahanan kepemilikan saham Pemerintah Daerah Kabupaten pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bank Jabar Banten,Tbk. Adapun tujuan Penambahan Penyertaan Modal dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan investasi daerah melalui penyertaan modal sebagai salah satu usaha menambah sumber pendapatan daerah. Pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Adapun penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bandung kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dilaksanakan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu berdasarkan peraturan perundang-undangan. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…