DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2017

Nomor: 13
Tahun: 2017
Ditetapkan: 8 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan, peran serta masyarakat, satuan tugas penegak ktk, kewajiban dan larangan, pembinaan dan pengawasa, pembiayaan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna melindungi masyarakat maupun orang perorangan dari dampak negatif perilaku dan paparan asap rokok yang mengancam kesehatan dan kualitas hidup diperlukan pengendalian penggunaan rokok dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
c.bahwa dalam rangka menciptakan kebijakan yang dapat diterima dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat hukum diperlukan pengaturan mengenai kawasan tanpa rokok yang selaras dengan kebutuhan masyarakat saat ini dan akan datang;
d.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
7.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bandung
2.Bupati adalah Bupati Bandung.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6.Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan /atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, shisha atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, memperagakan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
8.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atautempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. 4
9.Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan.
10.Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak.
11.Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk setiap agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
12.Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.
13.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya.
14.Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
15.Tempat Lainnya Yang Ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
16.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 5

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

(1)KTR meliputi:
1. a.Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
2. b.Tempat Proses Belajar Mengajar;
3. c.Tempat Anak Bermain;
4. d.Tempat Ibadah;
5. e.Angkutan Umum;
6. f.Tempat Kerja;
7. g.Tempat Umum; dan
8. h.Tempat Lainnya Yang Ditetapkan.
(2)Ketentuan mengenai jenis dan lokasi KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3

(1)Tempat Kerja, Tempat Umum, dan Tempat Lainnya Yang Ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f sampai dengan huruf h menyediakan tempat khusus untuk merokok.
(2)Persyaratan tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik:
2. b.terpisah dari gedung, tempat, dan/atau ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
3. c.jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
4. d.jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 4

(1)Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap Rokok. 6
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.penyelenggaraan KTR;
2. b.penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR;
3. c.keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian dalam penyelenggaraan KTR melalui pengawasan sosial;
4. d.melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan KTR;
5. e.penyelenggaraan, pemberian bantuan, dan/atau kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan KTR;
6. f.keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan dalam penyelenggaraan KTR; dan
7. g.kegiatan pengawasan dan pelaporan terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan KTR.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bantuan, baik dana maupun dalam bentuk lain yang diperlukan dalam penyelenggaraan KTR.
(3)Ketentuan mengenai bentuk penyediaan bantuan yang diperlukan dalam penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

SATUAN TUGAS PENEGAK KTR

Pasal 6

(1)Bupati membentuk satuan tugas penegak KTR di Daerah.
(2)Satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pemantauan, pelaporan, dan penegakan KTR.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, tugas, dan susunan keanggotaan satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. 7

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

(1)Pimpinan atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib:
1. a.menerapkan KTR; dan
2. b.memasang tanda larangan merokok pada pintu masuk dan lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
(2)Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemasangan tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Setiap orang dilarang:
1. a.merokok;
2. b.membeli;
3. c.menjual;
4. d.mengiklankan;
5. e.mempromosikan;
6. f.memproduksi; dan/atau
7. g.memperagakan, Rokok di KTR.
(2)Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, dan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.
(3)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian kegiatan sementara;
4. d.penghentian kegiatan tetap;
5. e.penyitaan kendaraan; dan/atau
6. f.denda administratif. 8
(5)Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Larangan menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan Rokok di lingkungan KTR.
(2)Larangan memproduksi Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Rokok di lingkungan KTR.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

(1)Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan KTR di desa atau kelurahan.
(2)Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kepada camat.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…