DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2018

Nomor: 13
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, slrt, layanan slrt, koordinasi dan kemitraan, pemantauan dan evaluai, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik, yang memerlukan langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban fakir miskin dan orang tidak mampu;
c.bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu diperlukan sinergitas, peningkatan akses, dan integrasi layanan melalui sistem layanan dan rujukan terpadu:
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 4

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 5 Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 6 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya 7 Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
8.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
9.Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341); 8
10.Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
11.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 10). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU. 9

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelanggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang 10 selanjutnya disingkat SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan Daerah.
6.Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesos adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa atau kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
7.Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau 11 mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
8.Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
9.Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, Pemerintah Daerah, dan /atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi 12 kebutuhan dasar bagi setiap warga negara.
10.Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
11.Pendamping Daerah adalah orang yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk membantu pelaksanaan fungsi koordinasi dan bantuan teknis di tingkat Daerah dan berasal dari unsur aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara.
12.Manajer adalah orang yang diberi kewenangan untuk memimpin dan mengelola dan 13 mengembangkan seluruh aktifitas SLRT di tingkat Daerah dan berasal dari aparatur sipil negara.
13.Supervisor adalah orang yang diberikan kewenangan untuk memantau dan menganalisa hasil kerja fasilitator SLRT dan berasal dari PSKS atau aparatur sipil negara.
14.Fasilitator adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi SLRT khususnya penjangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat desa atau kelurahan yang berasal dari unsur PSKS atau kader masyarakat.
15.Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah data Fakir Miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 14 kegiatan statistik dan telah di verifikasi dan divalidasi oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB II

SLRT

Pasal 2

Sasaran SLRT terdiri atas:

a.perseorangan;
b.keluarga;
c.kelompok; dan/atau
d.masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan SLRT meliputi:

a.kelembagaan;
b.sarana dan prasarana;
c.sumber daya manusia; dan
d.sumber pendanaan. 15

Pasal 4

Kelembagaan penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a.kelembagaan koordinasi; dan
b.kelembagaan pelayanan.

Pasal 5

Kelembagaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan oleh tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Daerah Kabupaten.

Pasal 6

(1)Kelembagaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan unit pelayanan yang terdiri atas: 16
1. a.sekretariat teknis SLRT Daerah Kabupaten; dan
2. b.Puskesos.
(2)Sekretariat teknis SLRT Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
1. a.manajer;
2. b.petugas penerima pengaduan di front office; dan
3. c.petugas pemberi layanan dan rujukan di back office.
(3)Sekretariat teknis SLRT Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
1. a.berada di bawah Perangkat Daerah yang membidangi sosial; dan
2. b.dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh supervisor di tingkat kecamatan dan 17 fasilitator di tingkat desa atau kelurahan.
(4)Puskesos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
1. a.koordinator;
2. b.petugas penerima pengaduan di front office; dan
3. c.petugas pemberi layanan dan rujukan di back office.
(5)Puskesos sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlokasi di kantor desa, kantor kelurahan, atau kantor kecamatan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di masing-masing daerah.

Pasal 7

Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan SLRT 18 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

a.ruang sekretariat;
b.alat elektronik; dan
c.papan visual berbasis website.

Pasal 8

(1)Ruang sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
1. a.papan nama;
2. b.papan informasi;
3. c.ruang tunggu;
4. d.ruang penerima pengaduan di front office;
5. e.ruang pemberi layanan dan rujukan di back office;
6. f.ruang Manajer; dan
7. g.ruang rapat atau konsultasi.
(2)Alat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi: 19
1. a.tablet atau telepon genggam berbasis android; dan
2. b.laptop berbasis website.
(3)Papan visual berbasis website sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berupa tampilan yang memuat:
1. a.ringkasan usulan penambahan data penerima manfaat;
2. b.akses program pusat dan Daerah;
3. c.komplementaritas dan irisan program;
4. d.informasi dan analisis kesenjangan layanan sosial; dan
5. e.informasi lain yang diperlukan.

Pasal 9

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SLRT 20 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berasal dari unsur:

a.tenaga kesejahteraan sosial;
b.pekerja sosial profesional;
c.relawan sosial;
d.penyuluh sosial; dan
e.aparatur sipil negara yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 10

(1)Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:
1. a.Manajer;
2. b.Supervisor;
3. c.Fasilitator;
4. d.petugas penerima pengaduan di front office;
5. e.petugas pemberi layanan dan rujukan di back office;
6. f.petugas Puskesos; dan 21
7. g.tenaga Pendamping Daerah.
(2)Prinsip rekrutmen dan penempatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada asas keterbukaan, mengutamakan sumber daya lokal, kesempatan yang sama, mempertimbangkan kualifikasi, dan mendorong keterlibatan perempuan.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…