DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2022

Nomor: 13
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, bentuk, besaran dan sumber penyertaan modal, pembinaan dan pengawasan, pertanggungjawaban dan kewajiban, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perusahaan Perseroan Daerah Bandung Daya Sentosa merupakan badan usaha milik daerah yang didirikan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta meningkatkan pendapatan asli daerah;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bandung Daya Sentosa perlu

Menetapkan

menetapkannya dalam Peraturan Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bandung Daya Sentosa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. 4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 769);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. 8.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bandung Daya Sentosa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 80); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANDUNG DAYA SENTOSA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Bandung.
5.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah penempatan dana Pemerintah Daerah Kabupaten berupa uang, barang atau bentuk investasi, saham untuk tujuan memperoleh keuntungan atau deviden.
6.Perusahaan Perseroan Daerah selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi kedalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah
7.Perseroda Bandung Daya Sentosa yang selanjutnya disebut PT. Bandung Daya Sentosa (Perseroda) adalah BUMD milik Pemerintah Daerah Kabupaten yang didirikan untuk mengembangkan potensi usaha di Daerah dalam rangka memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal dimaksudkan untuk pemenuhan modal dasar dan pengembangan usaha PT. Bandung Daya Sentosa (Perseroda).

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal, yaitu

a.untuk mendorong kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta meningkatkan pendapatan daerah; dan
b.membantu manajemen pengelolaan kinerja PT. Bandung Daya Sentosa (Perseroda) yang efektif, efisien dan profesional.

BAB III

BENTUK, BESARAN DAN SUMBER PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan Modal kepada PT. Bandung Daya Sentosa (Perseroda) dapat berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 5

(1)Modal disetor yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah pada PT. Bandung Daya Sentosa (Perseroda) adalah sebesar Rp9.900.000.000,- (sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah).
(2)Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah menyertakan modal kepada PT. Bandung Daya Sentosa (Perseroda) sebesar Rp3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus ratus juta rupiah).
(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memenuhi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar yang ditempatkan dan disetor penuh dalam rangka pendirian PT. Bandung Daya Sentosa (Perseroda).
(4)Kekurangan nilai nominal Penyertaan Modal untuk modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dipenuhi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan hasil analisis investasi dan kemampuan keuangan daerah.
(5)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan yang bersumber dari APBD.
(6)Pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

Sumber Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berasal dari APBD tahun anggaran 2023.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Pemerintahan Daerah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap PT. Bandung Daya Sentosa (Perseroda).
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna perseroan.

Pasal 8

Pemerintahan Daerah Kabupaten melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menjamin terselenggaranya sistem investasi dan penyelenggaraan PT. Bandung Daya Sentosa (Perseroda).

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

(1)PT. Bandung Daya Sentosa (Perseroda) wajib melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten setiap tahun.
(2)PT. Bandung Daya Sentosa Perseroda wajib membantu upaya yang dilakukan Pemerintahan Daerah serta menyampaikan informasi penggunaan Penyertaan Modal.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dałam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 22 Desember 2022 BUPATI BANDUNG, MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 22 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, CAKRA AMIYANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 13 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT: (13/261/2022) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANDUNG DAYA SENTOSA I. UMUM Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, perlu adanya upaya-upaya dan usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah yang salah satunya dapat dilakukan dengan penyertaan modal daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bandung bermaksud melakukan penyertaan modal kepada Perseroda Bandung Daya Sentosa untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Peraturan Daerah tersebut memuat tujuan dan manfaat penyertaan modal daerah, jumlah penyertaan, dan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…