DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2023

Nomor: 13
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 94

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; kegiatan kepalangmerahan; pelayanan daerah; pendanaan; pengharagaan; pelaporan; peran serta masyarakat; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan Penyelenggaraan Kepalangmerahan merupakan salah satu pelaksanaan perikemanusiaan yang adil dan beradab, wajib mendapatkan pelindungan, terutama untuk menjamin dalam penyelenggaraan kegiatan Kepalangmerahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
c.bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas Palang Merah Indonesia di Kabupaten Bandung perlu pengaturan tentang kepalangmerahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepalangmerahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 950) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851; SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPALANGMERAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2.Bupati adalah Bupati Bandung.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan
6.Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah perhimpunan nasional yang berdiri atas asas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan, dan paham politik.
7.PMI Daerah adalah bagian dari organisasi PMI yang berkedudukan di ibukota Daerah dan memiliki wilayah kerja meliputi wilayah Daerah.
8.Kepalangmerahan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan, lambang palang merah, atau hal lain yang diatur berdasarkan konvensi.
9.Pelayanan Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial.
10.Pendonor Darah adalah orang yang menyumbangkan darah atau komponennya kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
11.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
12.Unit Transfusi Darah yang selanjutnya disingkat UTD, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.
13.Bank Darah Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat BDRS, adalah suatu unit pelayanan di rumah sakit yang bertanggung jawab atas tersedianya darah untuk transfusi yang aman, berkualitas, dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II

KEGIATAN KEPALANGMERAHAN

Pasal 2

(1)Kegiatan penyelenggaraan Kepalangmerahan meliputi:
1. a.penanggulangan bencana;
2. b.penanganan pengungsian;
3. c.bantuan kemanusiaan;
4. d.pencarian dan pertolongan korban;
5. e.Pelayanan Darah;
6. f.pembinaan relawan;
7. g.pendidikan dan pelatihan;
8. h.pelayanan kesehatan dan sosial;
9. i.penyebarluasan informasi; dan
10. j.pemulihan hubungan keluarga.
(2)Penyelenggaraan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
1. a.Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
2. b.PMI.
(3)Penyelenggaraan Kepalangmerahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disesuaikan dengan tugas dan fungsi.
(4)Penyelenggaraan Kepalangmerahan yang dilakukan oleh PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanggulangan Bencana oleh pemerintah daerah dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan pelindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak Bencana.
(2)Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:
1. a.prabencana;
2. b.saat keadaan darurat; dan
3. c.pasca bencana.
(2)Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan PMI

Pasal 5

Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

a.perencanaan penanggulangan bencana;
b.pengurangan risiko bencana;
c.pencegahan;
d.pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
e.penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
f.persyaratan analisis risiko bencana;
g.pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
h.pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan;
i.persyaratan standar teknis penanggulangan bencana; dan
j.pendidikan dan pelatihan.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh PMI pada prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.penyusunan Kontinjensi Bencana;
2. b.melakukan advokasi dan sosialisasi tentang kesiapsiagaan bencana;
3. c.membantu pembangunan masyarakat tangguh bencana; dan
4. d.penguatan pusat data dan informasi kebencanaan di PMI.
(2)Hasil Penyusunan Kontinjensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan penanggulangan bencana

Pasal 7

Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanggulangan bencana yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yaitu:

a.pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
b.penentuan status keadaan darurat;
c.penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
d.pemenuhan kebutuhan dasar;
e.perlindungan terhadap kelompok rentan;
f.pemulihan dengan segera sarana-sarana vital; dan
g.penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanggulangan bencana yang dilakukan oleh PMI pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yaitu:
1. a.melakukan kajian cepat bencana;
2. b.membantu pencarian, penyelamatan, pertolongan, dan evakuasi korban;
3. c.membantu pemenuhan kebutuhan dasar; dan
4. d.membantu melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan.
(2)PMI dalam melakukan kajian cepat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melakukan pengkajian secara mandiri dan/atau masuk dalam tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan penanggulangan bencana.
(3)Hasil kajian cepat bencana secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), disampaikan kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan penanggulangan bencana untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanggulangan Bencana yang diselengarakan pemerintah daerah pada pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:

a.rehabilitasi; dan
b.rekonstruksi.

Pasal 10

Penyelenggaraan Kepalangmerahan pada penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh PMI pada pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:

a.pembersihan lingkungan;
b.promosi kesehatan;
c.dukungan psikososial;
d.perbaikan sarana air bersih dan sanitasi;
e.lanjutan pelayanan kesehatan dasar darurat; dan
f.pemulihan hubungan keluarga.

Isi peraturan

Teks94PDFHirarki

Memuat teks peraturan…