DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2015

Nomor: 14
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan, tata kelola dan niaga, perizinan, hak,kewajiban,dan larangan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberdayakan peternak, pedagang, dan menjamin adanya kepastian harga hewan ternak yang sehat dan jelas asal usulnya kepada 3 konsumen diperlukan operasionalisasi pasar hewan yang baik dengan fasilitas yang sesuai dengan standar dan pelayanan yang tepat;
c.bahwa untuk menjamin dan menciptakan ketertiban serta kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan hewan, diperlukan pengaturan tentang pasar hewan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pasar Hewan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 4
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 454, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan 5 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PASAR HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Bupati adalah Bupati Bandung.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 6 pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah dinas, badan, kantor, dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
7.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. 7
8.Pasar Hewan adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual Hewan Ternak, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi perdagangan Hewan Ternak, bahan hasil ikutan Hewan Ternak, dan/atau produk hasil Hewan Ternak.
9.Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan di bidang Kesehatan hewan yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan Hewan.
10.Paramedik Veteriner adalah tenaga kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

(1)Pendirian Pasar Hewan wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
(2)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.izin mendirikan; dan
2. b.izin usaha.
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.lokasi;
2. b.sarana pendukung;
3. c.konstruksi dasar dan desain bangunan; dan
4. d.peralatan.
(4)Ketentuan mengenai persyaratan administratif dan teknis pendirian Pasar Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3

(1)Lokasi Pasar Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a wajib sesuai dengan rencana 9 umum tata ruang Daerah dan rencana detail tata ruang Daerah.
(2)Persyaratan lokasi Pasar Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu, dan kontaminan lainnya;
2. b.tidak berada dekat fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan sekolah;
3. c.tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan;
4. d.jauh dari tempat pembuangan sampah umum;
5. e.mempunyai akses air bersih; dan
6. f.mempunyai lahan yang cukup untuk pengembangan Pasar Hewan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan lokasi Pasar Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 10

Pasal 4

(1)Pasar Hewan wajib dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung yang baik.
(2)Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.akses jalan yang layak dan dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut Hewan;
2. b.sumber air yang memenuhi persyaratan baku mutu air bersih dalam jumlah cukup;
3. c.sumber tenaga listrik yang cukup dan tersedia terus menerus;
4. d.fasilitas penanganan limbah padat dan cair;
5. e.fasilitas pemandian dan penjemuran Hewan; dan
6. f.kendaraan pengangkut Hewan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana pendukung Pasar Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 11

Pasal 5

(1)Kompleks Pasar Hewan wajib dipagar dan memiliki pintu untuk masuk dan keluar hewan.
(2)Bangunan dan area dalam kompleks Pasar Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kandang jepit;
2. b.kandang isolasi;
3. c.area penurunan dan pemuatan Hewan;
4. d.area lelang atau bursa Hewan;
5. e.kandang penampungan khusus Hewan sesuai jenis dan usia;
6. f.kandang penampungan atau kandang istirahat Hewan;
7. g.kantor administrasi dan dokter hewan;
8. h.kantin dan mushola;
9. i.kamar mandi dan toilet;
10. j.sarana penanganan limbah;
11. k.area parkir kendaraan;
12. l.papan informasi pasar; 12
13. m.timbangan Hewan;
14. n.pos keamanan; dan
15. o.konstruksi jalan beton dan sarana penerangan jalan di area Pasar Hewan milik Pemerintah Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata letak dan spesifikasi teknis konstruksi dasar dan desain bangunan Pasar Hewan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Seluruh peralatan pada Pasar Hewan wajib tersedia dalam jumlah cukup dan terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, mudah dibersihkan, dan didesinfeksi serta mudah dirawat.
(2)Peralatan pendukung dan penunjang di Pasar Hewan sebagimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 13
1. a.tambang atau tali pengikat;
2. b.tempat pakan dan minum Hewan;
3. c.sarana pembersih Hewan;
4. d.tangki air dan perlengkapannya;
5. e.troli;
6. f.sepatu lars;
7. g.kendaraan roda 4 (empat) jenis bak terbuka; dan
8. h.kendaraan roda 2 (dua).
(3)Ketentuan mengenai tata cara pengadaan peralatan pendukung dan penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 6 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.peringatan lisan;
2. b.peringatan tertulis; 14
3. c.penghentian sementara dari kegiatan;
4. d.penutupan atau pembongkaran;
5. e.pencabutan izin; dan/atau
6. f.denda administratif.
(3)Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

TATA KELOLA DAN NIAGA

Pasal 8

(1)Kelembagaan Pasar Hewan milik Pemerintah Daerah disusun berdasarkan kebutuhan operasional Pasar Hewan.
(2)Ketentuan mengenai kelembagaan Pasar Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15

Pasal 9

(1)Operasional Pasar Hewan terdiri atas kegiatan:
1. a.pendataan Hewan;
2. b.pemeriksaan kesehatan Hewan;
3. c.pemasaran Hewan;
4. d.pengelolaan kandang inap;
5. e.pengangkutan Hewan yang sudah terjual; dan
6. f.pengelolaan limbah.
(2)Pelaksanaan operasional Pasar Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang bertanggungjawab di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
(3)Dalam melaksanakan operasional Pasar Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD yang bertanggungjawab di bidang peternakan dan kesehatan hewan dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga atau instansi lain yang terkait. 16

Pasal 10

Ketentuan mengenai jadwal operasional Pasar Hewan milik Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…