DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2018

Nomor: 14
Tahun: 2018
Ditetapkan: 23 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bandung

regulasi_utama

Ringkasan

peraturan ini mengatur tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggran 2018

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

a.bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2018; Menimbang BUPATI BANDUNG, PERUBAHANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2018 DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA TENTANG NOMOR 14 TAHUN 2018 PERATURANDAERAH KABUPATENBANDUNG BUPATI BAl'lDUNG PROVINS! JAWABARAT
1. 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. 9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. 8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. 7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 44 21);
6. 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2
9. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. 11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 3
16. 25.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
17. 24.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. 23.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
23. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 4
24. 31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. 30.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ J asa Pemerin tah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
26. 29.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaa Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
27. 28.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28. 27.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
29. 26.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5
30. 37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 201 7 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara
31. 36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republikindonesia Tahun 2016 Nomor 547);
32. 35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 ten tang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APSD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
33. 34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 52 Tahun Investasi Republik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pemerintah Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 33.
34. 32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465); 6 perubahansetelahJumlah Pendapatan RpS.201.946.479.574,51 Rp. 5.064.214.070.267,51 Rp. 137.732.409.307,00
35. 1.Pendapatan
a.Semula
b.Bertambah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 semula berjumlah Rp5.475.870.924.999,13 bertambah sebesar Rp289.903.476.421,72 sehingga menjadi Rp5.765.774.401.420,85 dengan rincian sebagai berikut:

Pasal 1

PERATURANDAERAHTENTANG PERUBAHANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2018 Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATI BANDUNG dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBANDUNG Dengan Persetujuan Bersama

40.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 16).
39.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);
38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 ten tang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor 1067); Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952); 7

c.Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1) Semula Rp. l.126.970.137.600,00 2) Bertambah Rp. 105.364.472.283,00 Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp3.134.905.571.000,00 Rp. 3.123.675.917.000,00 Rp. 11.229.654.000,00
b.Dana Perimbangan 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp834. 706.298.691,51

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp. 813.568.015.667,51 2) Bertambah Rp. 21.138.283.024,00

Pasal 2

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. - Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp563.827. 921.846,34 Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp84.578.530. 986,00 Rp. 54.578.530.986,00 Rp. 30.000.000.000,00

b.Pengeluaran 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp648.406.452.832,34 Rp. 466.235.385.717,62 Rp. 182.171.067.114,72
1. 3.Pembiayaan
a.Penerimaan 1) Semula 2) Bertambah perubahanSurplus/ (Defisit) setelah (Rp563.827. 921.846,34) perubahanJumlah Belanja setelah Rp5.765. 774.401.420,85 Rp. 5.475.870.924.999,13 Rp. 289.903.476.421,72
1. 2.Belanja
a.Semula
b.Bertambah 8
c.Dana Alokasi Khusus 1) Semula Rp. 792.150.938.000,00 2) Bertambah Rp. - --------- Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp2.060.202.697 .000,00
b.Dana Alokasi Umum 1) Semula Rp. 2.060.202.697.000,00 2) Bertambah Rp. .; _ Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan Rp282.551.936.000,00

(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) huruf b terdiri dari :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1) Semula Rp. 271.322.282.000,00 2) Bertambah Rp. 11.229.654.000,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp346.486.948.200,00
2. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1) Semula Rp. 342.451.898.200,00 2) Bertambah Rp. 4.035.050.000,00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan Rp66. 768.614.620,00 Rp. 65.881.835.563,00 Rp. 886.779.057,00 YangKekayaan Daerahc. Hasil Pengelolaan Dipisahkan 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp25. 985. 735.871,51 Rp. 26.806.281.904,51 Rp. (820.546.033,00)
3. b.Retribusi Daerah 1) Semula 2) Berkurang Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp395.465.000.000,00 Rp. 378.428.000.000,00 Rp. 17.037 .000.000,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan Rpl.232.334.609.883,00 9 Jumlah Bonus Produksi Panas Bumi setelah perubahan Rp45.381.147.456,00
2. g.Bonus Produksi Panas Bumi 1) Semula Rp. 2) Bertambah Rp. 45.381.147.456,00 perubahansetelahJumlah Dana Desa Rp259.468.420.000,00 Rp. 261.633.710.000,00 Rp. (2.165.290.000,00)
3. f.Dana Desa 1) Semula 2) Berkurang Pemerintah perubahan Keuangan dari Daerah lainnya setelah Rp73.420.034.600,00 Jumlah Bantuan Rp. 92.503.009.600,00 Rp. (19.082.975.000,00) Lainnya 1) Semula 2) Berkurang
4. e.Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus setelah perubahan Rp34.250.000.000,00
5. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus 1) Semula Rp. 34.250.000.000,00 2) Bertambah Rp. Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp466.344.007 .827 ,00 Rp. 387.112.418.000,00 Rp. 79.231.589.827,00 dari Provinsi dan Pemerintahc. Bagi Hasil Pajak Daerah lainnya 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp. -
6. b.Dana Darurat 1) Semula Rp. 2) Bertambah Rp. setelah peru bah anJumlah Dana Hibah Rp353.4 71.000.000,00 Rp. 351.471.000.000,00 Rp. 2.000.000.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Hibah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp792.150.938.000,00 10 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp892.750.000,00
2. e.Belanja Bantuan Sosial 1) Semula Rp. 892.750.000,00 2) Bertambah Rp. Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp98. 966. 900.000,00 Rp. 93.066.900.000,00 Rp. 5.900.000.000,00
3. d.Belanja Hibah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp. - Rp. - Rp. - ------- Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp. -
4. c.Belanja Subsidi 1) Semula 2) Bertambah
5. b.Belanja Bunga 1) Semula Rp. 2) Bertambah Rp. _ Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp2.204.012.694.556,90 Rp. 2.173.540.355.675,90 Rp. 30.472.338.881,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari :
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp2.872.687.808.929,72 Rp. 2.642.918.449.921,00 Rp. 229.769.359.008,72
2. b.Belanja Langsung 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp2.893.086.592.491, 13
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp. 2.832.952.475.078,13 2) Bertambah Rp. 60.134.117.413,00

Pasal 3

11 Rp. 466.235.385.717,62 Rp. 182.171.067.114,72

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan 1) Semula 2) Bertambah

Pasal 4

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp968.201.088.255,03 Rp. 842.098.619.869,68 Rp. 126.102.468.385,35

c.Belanja Modal 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Barang Jasa setelah perubahan Rp 1. 767 .673.266.544,69
b.Belanja Barang Jasa 1) Semula Rp. 1.670.090.033.357,32 2) Bertambah Rp. 97 .583.233.187 ,37 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp136.813.454.130,00 Rp. 130.729.796.694,00 Rp. 6.063.657.436,00 pada ayat(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud

(1)huruf b terdiri darijenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan R30.712.606.041,00
2. h.Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp. 10.000.000.000,00 2) Bertambah Rp. 20.712.606.041,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp511.720.994.967,60
3. g.Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula Rp. 510.375.522.476,60 2) Berkurang Rp. 1.345.472.491,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa setelah perubahan Rp46.780.646.925,63
4. f.Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa 1) Semula Rp. 45.076.946.925,63 2) Bertambah Rp. 1.703.700.000,00 12
5. f.Penerimaan Piutang Daerah 1) Semula Rp. - 2) Bertambah Rp. - ------- Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan Rp. -
6. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 1) Semula Rp. - 2) Bertambah Rp. - ------- Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp.-
7. d.Penerimaan Pinjaman Daerah 1) Semula Rp. 2) Bertambah Rp. Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan Rp.- Rp. - Rp. --------- YangDae rahKekayaanc. Hasil Penjualan Dipisahkan 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan Rp
8. b.Pencairan Dana Cadangan 1) Semula Rp. 2) Bertambah Rp. Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) setelah perubahan Rp648.406.452.832,34
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) 1) Semula Rp. 466.235.385.717,62 2) Bertambah Rp. 182.171.067.114,72 perubahansetelahJumlah Pengeluaran Rp84.578.530. 986,00 Rp. 54.578.530.986,00 Rp. 30.000.000.000,00
2. b.Pengeluaran 1) Semula 2) Bertambah perubahansetelahJumlah Penerimaan Rp648.406.452.832,34 13 menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; APBDPerubahanRincianIII3. Lampiran Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; II2. Lampiran Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; I1. Lampiran Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Pasal 5

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp.-

d.Pemberian Pinjaman Daerah 1) Semula Rp. - 2) Bertambah Rp. _- _ Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan Rpl.078.530.986,00
c.Pembayaran Pokok Utang 1) Semula Rp. 1.078.530.986,00 2) Bertambah Rp. _- _ Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp83.500.000.000,00
b.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1) Semula Rp. 53.500.000.000,00 2) Bertambah Rp. 30.000.000.000,00

(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan Dana Cadangan 1) Semula Rp. 2) Bertambah Rp. _- _ Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan Rp. - 14 Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. tahun yang dan dalam Daftar Kegiatan-kegiatan anggaran sebelumnya belum diselesaikan dianggarakan kem bali tahun anggaran ini; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah; Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; v Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; IX9. Lampiran VIIILampiran8. VII7. Lampiran VI6. Lampiran

5.Lampiran IV4. Lampiran 15 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINS! JAWA BARAT : ( 1 4 / . l 9 3 I 2 o 1 8 ) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 14 ATAPRAWIRA ' Diundangkan di Soreang padatanggal 23 Oktober 2018 Ditetapkan di Soreang padatanggal 23 Oktober 2018 orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah mi dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agar setiap pengundangan penempatannya Bandung. 16 I (o' I I I ' ;:;;- ;:;;- I I I N o, 0 l/') co' \0' v 0 01 l/')' I'- I'- 0 0 Cl N1 0 st 0 (X) \0 C"'l I C\ I ll') ..... I'- '°-' ll') 0 M ....._' CV'!., ..... 0 q, CV'!., l/') v 0 \0 co 0 N ....., I sr, M 0 I'- N ~ . '°-' \0 c: ~ N' N, v' d ....- ..... ' 0; v' o' o, er, ' 0 o' o' o' 8 o' Ln N, ..... II) 0 M' 0 I'- I C0I v' ro ID N N ' ~· I E....... 0 ' ' I I ' ...... (.:, I ' ' ' I I I ro z ' ' ' ' ' ' I I m ~ I ' I I ' ' I ' :I: ' 0 0 ':::) 0 O• 0 0 0 o• O• 0 0 01 0' 0 0 0 0 N 01 0 0 0 0 0 o• NI 0 ::-: 0 o, 0 0 0 o, o, 0 0 o, 01 0 0 0 0 0 0 I'- o, 0 0 0 0 0 01 I'- I 0 a:: r,..' v', o' M' r,..' o', o, 0 0 01 M'• 0 r-: o' o' o' \0- .....- M'• ..; o' o' 0 .....- ....- I <r)I II) w 0 N1 0 M l/') 01 o, 0 I C0I 0 N 0 0 l/') N .... t co 0 0 a, '¢ I o, M co M ~. 0 0 0 ~. ~I 0 I ~I 0 co 0 0 v st '<!;, co 0 0 v ~I ~. '<!; ........ °' M, 0 \0 °' o, VI ,:: 'N, 0 °' Ln 0 -; \0 I'- I 00 0 0 N \0 I C\ I I'- - 0 co. 0 -e- I'- ~· tg, l/') ' ~· 0 co I'- er, '<I" I'- ::::I M 0 0 I'- ~I ~I l/') v N' 0 l/') I'- \0 0 U"? er, N ..... '<!; M 0 I'- v ~::c l"'i • I " ci ID • I • I °' I ~: 0 N vi ....i • I N 0 M Ln • I • I ~· ~· gJ' ..... M ~· ~· $, M cc ....... M M N co N ' 0 M CX) \0 CX) 0 I'- 0 0 v co = CL It) I'- ..-< I 0 e co 01 NI "'! I Ml 0 N 0 ..... M er, ,-< I v er, "': M I'- I I'- I ~ :E a:: " .-< I " ,:: I .-< I ..... I t.r) I N °' °' ~ Ln "' O I ci vi ..... ..... c:51 C,, I \0........ cc M NI ..... I ,-< I ..... I 01 I'- ..... v co \0 I M No NI Ii ..... I ' I I ... ' ...... N I I No ' I I I I I I I LU I I ' ' ' I I I = I I I ' I I I I I I ' I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ..... ... 0 ... 0 o, o, 0 0 o, 01 0 0 0 0 0 0 l/') Mo 0 0 0 M 0 o, N1 0l/') l/') 0 ""!. 0 q, o_, 0 0 q, o,, 0 0 0 0 0 0 co ..._, er, 0 0 \0 \0 o_, I'-, I 0 z v' ...- 0 ... 0 o, o, 0 0 o, Mo 0 r,..' o' o' o' ID- o' .-< I \[)' o' 0 Ln r,..' ..-< I C\ I 0 cc I'- er, 0 I'- N ~· g, 0 0 o, ~: 0 N 0 0 0 LI'> N C\ I l/') 0 0 N ID ;;, ~· M ::c l/') ID 0 (1:1 ID 0 0 q I 0 co 0 \0 0 '<I" '<!; °<!; I l/') 0 0 er, °' ..... °' 00 0 ,:: • I • I \0 " 0 " 0 ~ 0 " ~ ci 0 \0 '<i- • I • I ,::cc l/') ~I ~I ~: ~· ..... ~I :g I ~·= I'- er, 0 M ..... M er, 0 0 0 M N v 0 s 0 l/') s a, l/') v N 0 "': ID CTI I l/') I C7'! \0 \0 I 0 0 0 0 v ...... v l/') I er, I'- °' \0 I C0I st:::) ID \0 vi l/') 00 \0 I Ln I ... N o' ,:: I ....i i ci ci 00 ...... ,:: \0 I N \0 N 0 ci N' ,....: I Ma:: -e- 0 \0 co ID co' 01 l/') 0 l/') I M' I'- l/') N \0 co I'- CO I ... \0 er, co N ..... C0I .....II.I 'Id' ~ I'- I v C7'! I'- v, CTI I l/') N .-< I Mo v M N v v M I'- o, 0 °' co I'- I'- I'- I \0 I coa. ...... ~· vi l/') ID \0 I ~I l"'i ci NI r-i, M \0 ~ M "' Lti Ln <")I ,:: 00 \0 ..... QI N• \0 ::c 0 M1 °' N ID v, Mo co \0 C\ I M, l/') \0 M I'- ll') '<!' \0 C\ I 0 er, v ..... Mo I'- I M :5 N co' M M, ~. N 0 I'- I "'! I M v N I'- IX!, N l/') I CC! I ... vi ' I Mo N I ..... Ln N, N IN, w I I I I I I I '....... li:i ' ' I I I I ' Ia. II) I I I I ' I I Ia: ' I I ' I ' ' I........ I I I I I I I I ::c I I I I I ' I I :5 I I I I I I I I... ,-< I 0 ... 0 o, o, 0 0 o, o, 0 0 0 0 0 0 M Mo 0 0 0 M 0 o, 01 0 Q :E l/') ""!., 0 l/') 0 C!.1 q, 0 0 q, o,, 0 0 0 0 0 0 ..... ..._, °' 0 0 \0 \0 o,, o,, 0 ~ :::) z r,..' I'- I o' v' ("') o, o, o' o' o, o, 0 o' o' o' o' o' er,' C0I Ln 0 0 i.n' II) o, ..-< I st' z m ,..., cc ID $, 0 0 ID ~· g, 0 0 g, ~· 0 0 0 0 0 er, ~· I'- 0 0 N I'- g, ~· er, ::c N 0 C7'! l/') 0 0 0 0 0 ID 0 er, ID 0 0 er, v ID::, Q. cc ci vi I ci ... LI> 00 I "I N ,....: CX) I "I ci 00 ci °' ci ~ vi I vi ci ci \0 l"'i O I C,, I \0Q cc m I'- ... . 0 co M C\ I .-< I co °' M' M' 0 ... 0 0 ... N I'- I ll') 0 l/') v N o• v' er, :::) 0 o, 0 N IX! CO I C\ I N ID C\ I .... 0 v 0 0 I'- °' st• M er, I'- °' l/') o, VI I'-z z a:: '<i- CX) I 00 \0 ...... .-< I vi I N l"'i O I o• ....i N 0 M M 0 N' ci \0 N \0 Ln 0' CX) I °' cc w ..... \0 I N 0 CX) l/') I I'- I N 0 l/') I I'- I I'- ... Lt') 0 M I'- l/') I v ID °' I'- I'- 01 ,-< I N ca cc a. M N 'J"? I v IX! (1:1 '<!; I "1 I ": N ~I C7'! I v ... N l/') ~ co C7'! I l/') 0 co 0 M q, C7'! I I'-co '<i- Mo 00 \0 Lt') No Mo ... ci N1 \0 I ....i ,....: ~ N ... vi No M M vi 0 01 N1 ci z :c ..... :E ID 00: I'- N ID ~: ~· I'- ID R' ~· Lt') co M er, ID I'- Mo I'- °' v ..... ... , $1 M0 :::) 0 M N 0 M M N v IX! I ..... l/') .....w cc N Ln • I N I • I vi N I • I ~ ..I I IM, I .-< I N, IN, m z II.I ~ co I I I I I I I I Cl. ::::, w I ' I ' I I I I ::, Cl::: < II) ' ' I I I I I Il!) I ' ' I ' I I Ica w l!) ' I I I I ' I --~ Q. Z· < z ::c z ::, cc :I: ~ (I) ~ z ~ ::2 ~w c, CV ::t z Cl c:w .... ro Cl. Cl::: .c ro -~ c: 'C(1) CV Cl E ~ .c CV .fl c.. c: ro c:c: >- c: j c: "5:i ro c: 'O .c ·;s - E .19 ro ...J & ~.... .c<l) ~ c: .......ro ro c: c: Cl (1) .flro ro 'C .>< .c Cl .fl ro z .c ::c .19 c. cc ~ .c ~ :::, cc c: .fl .0... -~ ~ N ·5. II) c: ....... ro c: :,.: 0 c;:, E ·.::: .l!l.c <l) ::,,. :::) 0, ro z & E ro Vl c: V) ~

a.c: .:.:: V) <l) :::, ·5ro 0, ro c :::, c.. .0 e>- c . ...., ro V) .c "' ro ::c 'C :::, :::, ro a.c.. .fl :,.: ~ >- ~ 'iii .c ::,,. ro CV .c c c: ~ ro Vl 'O ro ~ ~ w 5 .E .iii c: ro ::c 0 (1) :::, cc e c ·5 c. 0 0 ~ t2 c: ro CD Q c.. c: ·5 c;:, .... .c ro Cl z 5 e .E z c. c:ro 'iii ·.::: :::)w ~ >- ~ ro s ro c.. :::, ro ro i§ 'O CD II) 'C 0,(1) .c "' z :I: c: .... c;:, ro c:ro .:.:: .>< ro V) m ro ~ <l) c: 'o, ro a. ro0 :,.: < E Vl
a.ro 'O 'C m z 'iii ~ :::, 0, c;:,... (1) .fl " ro :::, ~ c: :5 ~ ~ :::, z..... .:.:: ro c: ro CD :::, Vl < .c c c ro 'CII) ro 0 a. z ? E :::, Q ro ro ro c.. ~ .... :::)ro .c 0, < l m ro < ro ::, :,.: z .0 .iii ·;s c ~ ::-: ·;s c ro c: ~ II) ·;s 'vi 0 'C = J: :::, ~ ro :I: ro " z 'ro' LU ro ro i§ .c .a .a ~c :::, OJ c lE 'iii .iii
a.:c: Vl :::, :::, ro ro .:.:: z ro z :: .0 & c.. ro ro c ~ ~ -0 0, c 'o, c: ro O'>.fl E 0, ... .>< .:.:: z .l:l ·5, ro e ... & .0 83 ro ro 'C :5 <l) :: < ro c: a: 'iii 0 0 c: Vl I- J: CD CD i=a.

(1)CV c: LU ro <( <( ... ro ro & c (1) c.. c.. f
1. a.ro a: c.. ·;s
2. a.:I: :5
3. a.CD ro Cl cc ro ro ro ro .!!!, ro < ro < 'O I ro ro ro :::, V) ,..., 'E' ·2 . ...., . ...., 'E' ,..., .E' 0 c ~ 'iii cc ·5, c c I 'C ro ro c ro :::, cc z c c c z< c c c c c ,..., ro ro ro ro ro ro ro z
(1)ro ro ·;s z ro ro ro z <l) m ro &] ro s :5 ~ ~ ~ ~ ~ ~ :5 ~ 0 w
1. c.:I: :c ...J < CD 0 Cl ..... c.. 0 0 a z z a. 0 :3 :5 LU w 0w w = co "'a. c.. = <( z <( J:: <( cc i a:: I- :::, ... N M ""0:::) v ... N M ... M v l/') I'- °' ... v l/') \0 I'- co ..... w c.. lE a:: " ... ... .... ..... ... N 2 0:::) N N N M M M M M M M ... ... ..... ... ... ... ... N N ~z ... ... ... ... ..... ... ... ...... ... ... ...... ..... ..... ...... ... ... ... N N N N N N N N N N <!) 2 ci1 ... e e ·a E s I I '<!' r-, r-, 1'-- I 1'-- I 1'-- I r-, 0 r-, 0 N co °' °' o,, o,, °', I 0 0 °' 0 c ~ LI')' v' '°' O'J I °'' v, '°' o' '°' o' ro ....... 0 ID ..... M M, M, LI') I LI') M E (!) ro z ro ~ ::c: :::, r-, LI') N' N' N' 01 0 0 N 0 ~ M M r-.. 1'-- I 1'-- I o, 0 0 r-, 0 0::: r-..' LI')' v' v'• v'• c,, 0 0 v' o' w co co ..... ..... I ..-< I o, 0 ..... a:i ..... M ..... ~ . ~. <:=? I 0 ..... ........ M co r..: 1'-- I 1'-- I o, 0 r..: - M '° '° ~· ~·
2. g.0 '°::c: C'! "<t: C! ,.....; l • I • I C! C! M N ..... ..... g. 0 ..... < ....... co 0 r-, 1'-- I 1'-- I 0 r-, a:i Q. in LI') ..... ..... ,-< I ,-< I o, 0 ..... ~ 0::: -: '° r-.i r-.i• r-.i• a• 0 r-.i........ < °' N LI') C0 I co' M• M LI') I- ..... ::::!. ..... ,-< I ..... 0::: w a:i I I ~ I I I °' M v, v, o, 0 0 v 0 '° 0 M ":_, ":.• C!. I 0 0 M 0 z v' lI) '°' N1 N1 '°' o' v:i '°' o' < v LI') v g, ~: ~: 0 co -e- ::c: LI') N ~ C! O; ~ I.D co • I < ..... ~· ~·
3. g.0 0 ..... a:i '° co N 0 M N N C! O; v• V' LI') I C! "'? °' :::, M ..... r-.. \.0 I \.0 I C0 I 0 co r..: 0::: r-, 0 N 0' 0' 1'-- I 0 r-, N w v '° N co v, v, LI') I "'? C! ~c.. -; co M CO I C0 I ""'I M ..... M ::c: '° '° '° v, v, co co '° :s r-: °' !:2- '°• '°· LI') ..... w ....... tuQ. 0::: U) ........ ::c: :s ,,.... I I I N co N N, N, o, 0 0 N 0 ~ M co '°- '°,, '°,, o,, 0 0 '°- 0 ::, z r-..' °'' ..... 1'-- I 1'-- I '°• o' '°' ..... 0 .., < LI') '° M ..... ..... ~I 0 (X) M ::c ""! co r-, 1'-- I 1'-- I 0 °' r-, < M °' ""' ll) I ll) I o' 0 0 ""'a:i M ..... LI') CO I C0 I M' 0 M LI') ::, C! '° (X) Ml Ml LI') I 0 LI') (X) 0::: 0 co '° ll) I ll) I CO I 0 co I.D w °' °' LI') Ml Ml 1'-- I 0 r-, LI') 1" 0 0 "! C'! I C'! I "'? I LI') C! '°c.. 0 r-.i ..... '° ' IJ) I VI M ..... ..... ~ r-, v ..... ~: IJ) I LI')' LI') ..... :::, "! (X) ~ v, v ..... w a:i w U) ....... 0 zI- ... I= ~U) ... w zII. z w w c z ~ ....... ~ 0::: - w > a:i U) < z:::, ... :::,..... a:ie, ~ ::c 0::: < :::, w I-c..U) z ~ < (!) ro (!) >- z c <E :::, z ]l < <<1) >Ul <c ... z e s: a:i < ro zro al... N a, w ~ a, ro c..c 0 ::, <t: ::c s: ::c ::c c ~ ro ... :::, c a:i ~ s: w ~ w -~ ..... w < E << c c <1) U) 0 ~ z c.. ... z ro ~ U) a, "ui ~ a, ~ c > a, i}l > <t: < <1) c ro < c ... > 2..., ::z: ... ro a:i e ::, a:i a, ~c ~ ~ c .Y.ro .a w ro 0'O w c.. .Y. a, w c.. i: 'O 0 < z 0 c..c ro al ::e:: ~ 'O c z c.. ~ c ro 0 z ~ c ro a:i ::e:: .c < ro ,._ ~ i5 ro ro ro ro ~ :::, t:: >- ·2 c ... ~ ...I Q) ro > a: w >- .D ro ro < w ro (!) c E & & (/)... z vi z <1) <1) a:i c.. c.. ~ w w 0 w c.. c.. CD a. c.. < z <:,: <CD :::, 0::: I- °'N M N M w 0 ::, a. z ~o::: ~ N N ..... N N N < i ::, N N M M M M M M ~ lO z a'.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…